DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Utara Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: bentuk dan besaran penyertaan modal; bagi hasil keuntungan; pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA dan BUPATI MOROWALI UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI TENGAH. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang terpisahkan, berupa uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham Daerah pada PT. Bank Sulteng.
2.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara.
4.Pembiayaan Daerah adalah semua Penerimaan yang perlu dibayar dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-tahun Anggaran berikutnya.
5.Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut PT. Bank Sulteng adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Deviden adalah Pembagian Laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.
7.Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
8.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9.Bupati adalah Bupati Morowali Utara.

BAB II

BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng dapat dilakukan dalam bentuk penyerahan sejumlah uang tunai.
(2)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan penyerahan barang milik daerah. 4

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), sebesar Rp. 20.500.000.000,- (Dua Puluh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) selama 5 Tahun Anggaran.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan direalisasikan secara bertahap selama periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
2. b.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
3. c.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah).
4. d.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
5. e.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 5.500.000.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
(3)Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), dapat dilakukan dengan menyerahkan barang milik daerah berupa barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai riil barang Penyertaan Modal Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah bersumber dari pembagian deviden berdasarkan hasil rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sulteng setiap tahun anggaran berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Penyertaan modal dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi pengeluaran pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan. 5

Pasal 6

(1)Dana Penyertaan Modal Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diserahkan Kepada PT. Bank Sulteng dengan Keputusan Bupati.
(2)Penyertaan Modal Daerah yang diserahkan kepada PT. Bank Sulteng disertai dengan Perjanjian Penyertaan Modal Daerah antara Pemeritah Daerah dengan PT. Bank Sulteng sebagai pemberi dan penerima Penyertaan Modal Daerah.
(3)Perjanjian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)paling sedikit memuat :
1. a.subjek perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
2. b.objek perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
3. c.ruang lingkup perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
4. d.hak dan kewajiban para pihak;
5. e.jangka waktu perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
6. f.pengakhiran perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
7. g.kedaan memaksa; dan
8. h.penyelesaian perselisihan.

BAB III

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 7

(1)Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Sulteng menjadi hak Pemerintah Daerah selama tahun anggaran berjalan.
(2)Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai pendapatan Daerah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
(2)Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan Penyertaan Modal Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. 6

Pasal 9

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama (1) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara. Ditetapkan di Kolonodale pada tanggal 30 Desember 2020 BUPATI MOROWALI UTARA, T T D MOH. ASRAR ABD. SAMAD Diundangkan di Kolonodale pada tanggal 30 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, T T D MUSDA GUNTUR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 8. SH Penata Ti. 196508 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 79,08/2020. Salinan sesuai dengan aslinya : Kepala Bagian Hukum, BETSI A POMBALAWO, SH NIP. 19780121 200604 2 027 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI TENGAH I. UMUM Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan asli daerah, Pemerintah daerah melakukan penyertaan modal ke PT. Bank Sulteng yang disetor secara bertahap selama 5 (lima) tahun. Penyertaan Modal pada PT. Bank Sulteng selain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui perolehan laba dan/atau keuntungan juga memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pasal 333 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Sulteng, untuk menambah sumber pendapatan daerah yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015