Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Peralgkat Daerah dengan susunan sebagai berikut : Sekretariat Daerah Kabupaten merupa-kan Sekretariat Daerah Tipe A; Sekretariat DPRD Kabupaten merupa}al Seketariat DPRD Tipe A;
c.Inspeldorat Daerah Kabupaten merupaka-n Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administ.rasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga dan Bidang Padwisata; Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerin talan BidanB Kesehatan; Dinas Komunikasi dan lnformatika Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemedntahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Persandian serta Bidang Statistjk; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha IGcil dan Menengah; Dinas Lingkungan Hidup ?ipe A menyelenggarakan Urusar Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggaralan Urusan Pemerintahal Bidang Pekerjaal Umum dan Penataan Ruang; 4. 2. 7. 5. 6. 4
8.Dinas Pemberdayaan Masyaralat dan Desa Tipe A menyelenggara-kan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9.Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintr,r fipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
10.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakal Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
11.Dinas Perdagangan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
12.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura darr Petemakan Tip€ A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan HorLikultura, dart sub urusan Petemakan;
13.Dinas Perkebunal Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertarian sub urusan Perkebunan;
14.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
15.Dinas Ketenagal<erjaan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahal Bidang Ketenagakerjaan dan Bidang Transmigrasi;
16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakarr Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipani
17.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
18.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatal Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentrarnan dan Ketertibao Umum serta Perlindungan Masyara-kat Sub Urusan Kebakaran;
19.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan;
5
20.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan Urusal Pemerintahan Bidalg Pangan;
21 . Dinas Perumalan dan Kawasan Permukima-n Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasa! Permukiman dan Bidang Pertanahan;
22.Dinas Perhubungan fipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
23, Dinas Pengendalial Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk darl Keluarga Berencana;
24.Dinas Pember:dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C menyelenggaralan Urusan Pemerintahan Bidarrg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungal AnaI<;
Badan Daerah terdiri dari ;
1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjalg Perencanaan;
4. 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan sub Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan sub Pendapatal Daerah; Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B melaksanakal fungsi penunjang Penelitian dar Pengembangan; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakal fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. 2.