DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat pembentukan dan susunan perangkat daerah; pembentukan UPT; staf ahli; kepegawaian; jabatan perangkat daerah kabupaten

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunal Perangkat Daerah;

1.Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( l,embaral Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tarnbahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerinta-han Daerah (Lembara! Negara Republik Indonesia Ta-hun 2014 Nomor 244, Tambahai l,€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denga:n Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Taiun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembararr Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM Dan BUPATI MUARA ENIM MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3.Bupati adalah Bupati Mua.ra Enim.
4.Wa-kil Bupati adalah Walil Bupati Muara Enim.
5.Sekretaris Daerah adalah SehetaJis Daerah Kabupaten Muara Enim.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Ralgrat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalal Sekretariat Dewan Perwakilal Ralyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
8.Sekretaris Dewan Perwakilan Ralryat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD ada.lah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
9.Inspektorat adalah Inspeltorat Kabupaten Muara Enim.
10.Dinas Daerah adalai Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim. 1 1. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Muara Enim. 12.Unit Pelaksara Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksanan Teknis pada Dinas I Badar|. l3.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melalrsanakal kegiatan teknis operasional da']lat,.u kegiatan teknis penunjang tertentu. b. 3 14.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPfB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksana-kan kegiatan teknis operasional danf atan kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Peralgkat Daerah dengan susunan sebagai berikut : Sekretariat Daerah Kabupaten merupa-kan Sekretariat Daerah Tipe A; Sekretariat DPRD Kabupaten merupa}al Seketariat DPRD Tipe A;

c.Inspeldorat Daerah Kabupaten merupaka-n Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administ.rasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga dan Bidang Padwisata; Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerin talan BidanB Kesehatan; Dinas Komunikasi dan lnformatika Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemedntahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Persandian serta Bidang Statistjk; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha IGcil dan Menengah; Dinas Lingkungan Hidup ?ipe A menyelenggarakan Urusar Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggaralan Urusan Pemerintahal Bidang Pekerjaal Umum dan Penataan Ruang; 4. 2. 7. 5. 6. 4
2. 8.Dinas Pemberdayaan Masyaralat dan Desa Tipe A menyelenggara-kan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. 9.Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintr,r fipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
4. 10.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakal Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan; 11.Dinas Perdagangan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. 12.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura darr Petemakan Tip€ A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan HorLikultura, dart sub urusan Petemakan;
6. 13.Dinas Perkebunal Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertarian sub urusan Perkebunan;
7. 14.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
8. 15.Dinas Ketenagal<erjaan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahal Bidang Ketenagakerjaan dan Bidang Transmigrasi;
9. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakarr Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipani
10. 17.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
11. 18.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatal Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentrarnan dan Ketertibao Umum serta Perlindungan Masyara-kat Sub Urusan Kebakaran;
12. 19.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan; 5
13. 20.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan Urusal Pemerintahan Bidalg Pangan; 21 . Dinas Perumalan dan Kawasan Permukima-n Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasa! Permukiman dan Bidang Pertanahan;
14. 22.Dinas Perhubungan fipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan; 23, Dinas Pengendalial Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk darl Keluarga Berencana;
15. 24.Dinas Pember:dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C menyelenggaralan Urusan Pemerintahan Bidarrg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungal AnaI<; Badan Daerah terdiri dari ;
16. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjalg Perencanaan; 4. 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan sub Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan sub Pendapatal Daerah; Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B melaksanakal fungsi penunjang Penelitian dar Pengembangan; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakal fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. 2.

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimara dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai peraagkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Kecarnatan Semeode Darat Ulu dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Semende Darat Tengah dengal fipe A;
3. c.Kecamatan Semende Darat Laut dengan Tipe A; 6
4. d.Kecamatan Tanjung Agung dengar Tipe A;
5. e.Kecamatan Lawang Kidul dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Muara Enim dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Ujan Mas dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Benakat dengan Tipe A;
9. i.Kecamatan Gunung Megang dengan Tipe A;
10. j.Kecamatan Rambang Dangku dengan Tipe A;
11. k.Kecamatan Lubai dengan Tipe A;
12. l.Kecarnatan Rambang dengan Tipe A;
13. m.Kecamatan Sulgai Rotan dengan Tipe A;
14. n.Kecamatan Gelumbang dengan Tipe A;
15. o.Kecarnatan Lembak dengaa Tipe A;
16. p.Kecamatan Muara Belida dengan Tipe A;
17. q.Kecamatan Kelekar dengan Tipe A;
18. r.Kecamatan Belimbing dengan Tipe A;
19. s.Kecamatan Lubai Ulu dengan Tipe A;
20. t.Kecamatan Belida Darat dengan Tipe A;
(3)Apabila dikemudian hari tedadi pemekaran kecamatan, maka Peraturan Daerah ini al<arr dilakukan penyesuaian.
(4)Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit ke{a di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikar asas :

a.intensitas Urusan Pemerintahan darr potensi Daerah;
b.ehsiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas;dan
g.fleksibilitas.

(1)
(2)7

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dal Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daera-h induknya.

Pasal 7

Selain UPTD Daerah Kabupaten sebagaimana dimalsud dalam Pasal 6 terdapat UPID Daerah Kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten. Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonlormal.

Pasal 8

(1)Selain UPTD Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPrD Daerah Kabupaten di bidang kesehatan bempa Rumah Sal<it Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi bersifat lungsional dan unit layanan yalg bekeria secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan Layanan umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPI yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peratu-ra{r BuPati tenta.ng Pembentukar'r UPf yalg baru. BAB \,'I STAF AHLI

Pasal 10

Bupati dalam mela.Lsanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) sta-f ahli

(1)(21

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…