Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
3.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintaban Bidang Kesehatan;
(3)
4.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Persandian serta Bidang Statistik;
5.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
6.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
7.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
10.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan; 11.Dinas Perdagangan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
12.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Petemakan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan sub urusan Peternakan;
13.Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Perkebunan; 14.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
15.Dinas Ketenagakerjaan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan dan Bidang Transmigrasi;
16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan;
(4)
17.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
18.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran;
19.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan;
20.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
21.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
22.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
23.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
24.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan 25.Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.
2.Pasal 3, ayat (2), huruf j diubah dan ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf u, dan v, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :