DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat tentang prinsip dan tujuan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal; jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang dapat memperoleh insentif dal/ atau kemudahan; bentuk dan kriteria; tata cara dan dasar penilaian; kewajiban dan hak ; pelaporan dan evaluasi; pembinaan dan pengawasan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daeral tentang pemberian Insentif dan Kemudal2an Penanaman Modal. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undarg Nomor 28 Talun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatal(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2008 tentang Usaha Mikrc Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 93, Tambahar lembaran Negara Republik Indonesia 4a6q; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 5049); : 1. 2. 4. 5. 6. 7. 2 Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbaharr l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubalrar kedua atas undang-undang nomor 23 tahulJ 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58 Tambahan I,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintal Nomor 45 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 lel].tarlg Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daeral; Dengan Persetqiuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM da-n BUPATI MUARA ENIM MEMUTUSKAN : MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAI

BAB I

KE"TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yarlg dimaksud dengan:

1.Kabupaton adalah Kabupaten Muara Enim.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3.Bupati adalah Bupati Muara Enim. 3
4.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yaig bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalal secara langsung dal digr-rnakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besamya kemakmuran rakyat,
5.Retribusi Daerah yarlg selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikal oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan,
6.Pemberian Insentif adala-h dukungan dari Pemerintah Kabupaten kepada penalam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanama-n modal di daerah.
7.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Kabupaten kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatar penanaman modal dalam ralgka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
8.Penanamar modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupua penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
9.Penanam moda-l ada-lah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanamar modal yalg dapat berupa penanam modal dalam negeri dal F,enanam modal asing.
10.Industri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan ekstemalitas yang tirggr, memperkenalkar teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian daeral. 11.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. 12, Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produlitif yang berdiii sendiri yang dilakukan oleh orarrg perorangan atau badan usaha yang bukan merupalan alak pemsahaan atau bukan cabang perusahaan yarg dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaia kecil. 4
13.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yarg berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yarg bukan merupakart anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengal jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
14.penjualan tahunal lebih besar dari Usala Menengah, yalg meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukarr kegiatan ekonomi.
15.Kemitraan adalah bentuk-bentuk kerja sama dalam ralgka keterkaitan usaha yang diselenggarakan oleh investor dengan pengusaia lokal khususnya usaia mikro, kecil, menengah dan koperasi.
16.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSp adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinal dan non perizinan yang mendapatkan pendelegasial atau prelimpahal wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perlzinan yang proses pengelolaalnya dimulai dari tahap permohonar sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukar dalam satu tempat.

Pasal 2

Prinsip pemberian insentif dan pemberial kemudahal penalarnan modal berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.kesetaraan;
c.tranaparansi;
d.akuntabilitas; dan
e.efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanalnan modal adalah:

a.menciptakan daya tarik dan daya saing bagi penanam modal maupun calon penalam modal;
b.memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi penanarnan modal;
c.mendorong dan mengembalgkan kawasal industri; 5
d.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
e.menciptakan lapangal kerja;
f.meningkatkan kesej ahteraan masyarakati
g.mendorong meningkatnya investasi; dan h, meningkatkan kemitaan usaha.

Pasal 4

(1)Pemerintah Kabupaten dapat memberikal insentif dai kemudahal kepada penanam modal.
(2)Penanam modal sebagaimala dimalsud pada ayat (1) meliputi :
1. a.penanam modal baru dan al<an membuka usaha; dal
2. b.penanam modal lama yang sudah melakukan usaha dan yang akan melakukan perluasan usaha.

BAB II

JENIS USAHA

Pasal 5

(1)Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang dapat memperoleh insentif dal/ atau kemudahan ada.lah :
1. a.usaha mikro, keci1, menengah dan koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratJ<an dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratlan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;dan e- usaha yang dipersyarat&an dengan perizinal khusus.
(2)Jenis usaha atau kegiatan penanamal modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sektor pariwisata darr kebudayaan, termasuk sektor pendukungnya;
2. b.sektor pendidikan, diprioritaskan pada usaha yang mendukung pengembangan fasilitas pendidikan;
3. c.sektor pertanian, diprioritaskan pada pengolahan hasit pertalian;
4. d.sektor peternakan, diprioritaskan pada usaha budidaya dan pengolahan hasil petemakan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil;
5. e.sektor perikanan darr kelautan, diprioritaskan pada usaha budidaya dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan yang melakukan kemitraan dengal usaha mikro dan kecil; 6
6. f.sektor perdagangan dan jasa, diprioritaskan pada usaha yalg mendukung ekspor;
7. g.sektor energi, diprioritaskan untuk energi terbarukan;
8. h.sektor industri kreatif; dan
9. i.sektor perkebunan diprioritaska pada pengelolaan hasil perkebunan.
(3)Jenis usala yang bersedia menyesuaikan lokasi sesuai rencana tata ruang dapat diberikan insentif.

BAB III

BENTUK DAN XRITERIA

Pasal 6

(1)Pemberiar insentif dapat berbentuk:
1. a.pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
2. b.pemberian dana stimulan; dan/atau
3. c.pembe rian bantuan modal.
(2)Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
1. a.penyediaa! data dal informasi peluang penanaman modal;
2. b.penyediaal sarana dan prasarana;
3. c.penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis; dan
5. e.percepatan pemberian perDinan.

Pasal 7

(1)Pemberian insentif dalam bentuk dana stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ditujukan kepada pelaku usala mikro, usaha kecil, usaha menengah da{r koperasi.
(2)Pemberian dana stimulan sebagaimana dimatsud pada ayat (1) untuk perkuatan modal dalam keberlargsungan dan pegembangan usa-ha mikro, usaha kecil, usaha mengah dan koperasi;
(3)Pemberian dana stimulal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)hurrf b disesuaikal dengan kemampual keuangan daerah.

Pasal 8

(1)Pemberial insentif da-lam bentuk pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat berupa penyertaan modal dan aset. 7
(2)Pembeian modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundalg-undangan.

Pasal 9

(1)Pemberiafl kemudahan daJarn bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimala dimal<sud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, antara lain :
1. a.peta potensi ekonomi kabupaten;
2. b.rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
3. c.rencana strategis dan skala proritas kabupaten.
(2)Dalam memberikan kemudahan sebagaimarra dimaksud pada ayat (U Pemerintah Kabupaten memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampual kabupaten.

Pasal 10

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, antara lain :

a.jaringan listrik;
b.jalan;
c.transportasi
d.jaringan telekomunikasi; dan
e.jaringal air bersih. Pasal 1 1 (U Pemberian kemudahan rlalarn bentuk penyediaal lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 6 ayat (21 huruf c diarahkan kepada :
a.kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi kabupaten; dan
b.sesuai dengan pe!'untukannya.

(2)Pemberian kemudahan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peratural perundang-undangan.

Pasal 12

Pemberian kemudahan dalam bentuk barltuan teknis sebagaimala dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d diberikan kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/ atau studi kelayakan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…