DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan ketentuan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Kabupaten, Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kabupaten.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan lnvestasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
5.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
14.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Reepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 7 Tahun 2021 ten tang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM dan Menetapkan: BUPATI MUARA ENIM MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL. PasalI Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 5) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim. 3 . Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
7.Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
9.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kabupaten.
10.Penanam Modal adalah masyarakat atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
11.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat dan/ a tau investor untuk meningkatkan investasi di Kabupaten.

12.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari pemerintah kabupaten kepada Masyarakat dan/ atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Kabupaten.
13.Industri pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan ekstemalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah.
14.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ a tau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
15.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yarg dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
16.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
17.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
18.Kemitraan adalah bentuk-bentuk kerja sama dalam rangka keterkaitan usaha yang diselenggarakan oleh investor dengan pengusaha lokal khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
19.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapatkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang kewenangan dari lembaga atau penzman dan non instansi yang memiliki penzman yang proses

(6)pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

20.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah pemerintah kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan kabupaten.
21.Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
2.Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Jen1s usaha atau kegiatan penanaman modal yang dapat memperoleh insentif dan/ atau kemudahan adalah:
1. a.usaha mikro, kecil, dan/ atau koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sektor pariwisata dan kebudayaan, termasuk sektor pendukungnya;
2. b.sektor pendidikan, diprioritaskan pada usaha yang mendukung pengembangan fasilitas pendidikan;
(7)
1. c.sektor pertanian, diprioritaskan pada pengolahan hasil pertanian;
2. d.sektor peternakan, diprioritaskan pada usaha budidaya dan pengolahan hasil peternakan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil;
3. e.sektor perikanan dan kelautan, diprioritaskan pada usaha budidaya dan pengolahan hasil perikanan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil;
4. f.sektor perdagangan dan jasa, diprioritaskan pada usaha yang mendukung ekspor;
5. g.sektor energi, diprioritaskan untuk energi terbarukan;
6. h.sektor industri kreatif; dan
  1. 1.sektor perkebunan diprioritaskan pada pengelolaan hasil perkebunan.
(3)Jenis usaha yang bersedia menyesuaikan lokasi sesua1 rencana tata ruang dapat diberikan insentif.

3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)pemberian insentif dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak;
2. b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi;
3. c.pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Kabupaten;
4. d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/ atau koperasi di Kabupaten;
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/ atau koperasi di Kabupaten; dan/ atau
6. f.bunga pinjaman rendah.
(2)Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;
(8)
1. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian penzman melalui pelayanan terpadu satu pintu;
2. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
3. g.kemudahan investasi langsung konstruksi;
4. h.kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Kabupaten;
  1. 1.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Kabupaten; J. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  1. 1.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/ atau
6. m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Kabupaten.
(3)Pemberian lnsentif dan/ a tau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4.Pasal 7 dihapus
5.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, an tara lain:

a.prasarana umum;
b.penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi;
c.pemadam kebakaran;
d.pelayanan kesehatan;
e.pengelolaan persampahan; dan
f.penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

6.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang memenuhi kriteria:

a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
b.menyerap banyak tenaga kerja lokal;
c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g.pembangunan infrastruktur;
h.melakukan alih teknologi;
1. 1.melakukan industri pionir; J. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan . . movas1;
k.bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau Koperasi;
1. 1.industri yang menggunakan barang Modal, mes1n, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/ atau Kabupaten; dan/ atau
n.berorientasi ekspor.
1. 7.Ketentuan Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian lnsentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
(2)Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh DPMPTSP.
(3)Susunan keanggotaan, tugas, mekanisme dan tata kerja Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(10)

8.Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

(1)Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dan frekuensi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim. Ditetapkan di Muara Enim pada tanggal 3 0 Desember 2022 Pj. BUPATIMUARA ENIM dto. KURNIAWAN Diundangkan di Muara Enim pada tanggal 30 Desember 2022 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM, dto. RISWANDAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2022 NOMOR s. NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINS! SUMATERA SELATAN: (8-140/2022)

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…