Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2) Dinas Kepemudaan dan menyelenggarakan Urusan Kepemudaan dan Olahraga; Olahraga Tipe A Pemerintahan Bidang 3) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan; 4) Dinas Komunikasi, lnformatika, Statistik dan Persandian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan lnformatika dan Bidang Persandian serta Bidang Statistik; 5) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Tipe A Bidang 6) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; 7) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Tipe A Bidang 9) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal; 10) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Bidang Kebudayaan; Tipe A Bidang (5) 11) Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; 12) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan sub urusan Peternakan; 13) Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Perkebunan; 14) Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; 15) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi; 16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Perpustakaan dan Bidang Kearsipan; Tipe A Bidang 1 7) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum; 18) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran; 19) Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan; 20) Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan; 21) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan; 22) Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungap.; 23) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; (6) 24) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan 25) Dinas Pariwisata menyelenggarakan Pariwisata. dan Ekonomi Kreatif Urusan Pemerintahan
e.Badan Daerah, terdiri dari:
Tipe A Bidang
1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan sub Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan sub Pendapatan Daerah;
4.Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
5.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
2.Ketentuan Pasal 18 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf h sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: