DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur perubahan ketentuan dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yaitu susunan perangkat daerah,

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan, kesejahteraan, dan martabat bangsa dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa;
b.bahwa untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang profesional, efektif dan efisien perlu dilakukan penataan/pembentukan kembali terhadap Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pemerintah Kabupaten membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah yang diintegrasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
d.bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah, beban kerja yang cukup tinggi di daerah yang merupakan rawan bencana perlu didukung sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai, serta dalam rangka penguatan fungsi pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh di semua fase bencana dipandang, maka perlu melakukan penguatan kelembagaan BPBD melalui peningkatan status BPBD dari Klasifikasi B menjadi Klasifikasi A;
e.bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap penataan perangkat daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan lnovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

8.Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatu.r Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
10.Peratu.ran Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM dan Menetapkan BUPATI MUARA ENIM MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 8 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 8);
b.Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 3); diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari: 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2) Dinas Kepemudaan dan menyelenggarakan Urusan Kepemudaan dan Olahraga; Olahraga Tipe A Pemerintahan Bidang 3) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan; 4) Dinas Komunikasi, lnformatika, Statistik dan Persandian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan lnformatika dan Bidang Persandian serta Bidang Statistik; 5) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Tipe A Bidang 6) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; 7) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Tipe A Bidang 9) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal; 10) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Bidang Kebudayaan; Tipe A Bidang

(5)11) Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; 12) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan sub urusan Peternakan; 13) Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Perkebunan; 14) Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; 15) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi; 16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Perpustakaan dan Bidang Kearsipan; Tipe A Bidang 1 7) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum; 18) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran; 19) Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan; 20) Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan; 21) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan; 22) Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungap.; 23) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
(6)24) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan 25) Dinas Pariwisata menyelenggarakan Pariwisata. dan Ekonomi Kreatif Urusan Pemerintahan
1. e.Badan Daerah, terdiri dari: Tipe A Bidang
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
  2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan sub Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan sub Pendapatan Daerah;
  4. 4.Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
  5. 5.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
  6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
  7. 2.Ketentuan Pasal 18 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf h sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
1. a.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 22 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 7 );
2. b.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 23 Seri D);
(7)
1. c.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 4 );
2. d.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 5) kecuali BAB, Pasal dan Lampiran yang mengatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H.M. Raba'in;
3. e.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 26 Seri D);
4. f.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 27 Seri D);
5. g.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 6); dan
6. h.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 1 Seri D). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
(8)Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim. Ditetapkan di Muara Enim pada tanggal 2 Oktober 2024 Pj. BUPATI MUARA ENIM, dto. HENKY PUTRA WAN Diundangkan di Muara Enim pada tanggal 2 Oktober 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM, dto. YULIUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 NOMOR 6. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINS! SUMATERA SELATAN : (5-57 /2024) ..

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 18

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2021

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 18

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2021

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016