DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Perubahan atas Perda Kab. Muaro Jambi No. 02 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; BUPATI MUARO JAMB!, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KA]ilUPATEN MUARO JAMBI NOMOR '02 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 06 TAHUN 2014 BUPATI MUARO JAMBI PROVINS! JAMBI 1 l !

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jam.bi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4.Undang-Undang Nomor 17 · Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun.2004._tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 2 r l I i I I I ! I I I I I l I r I
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -s1ssJ;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.· Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 3 ,·· DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMUAROJAMBI dan BUPATIMUAROJAMBI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: MENETAPKAN: PERATURANDAERAH TENTANG PERUBAHANATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAANKEUANGANDAERAH Pasal I Beberapa ketentiian -dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jairibi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jarnbi Tahun 2007 Nomor 02, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Muaro Jarnbi Nomor O 1) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Bab I Pasal 1 ditambah beberapa Pasal yakni Pasal 64a sampai dengan Pasal 64g, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonorni dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Muaro Jambi dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintah Daerah.
3.Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan rnengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat seternpat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
21.Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 Nornor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor O 1);. Dengan Persetujuan Bersama 4 I r i i I 1
4.Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalarn rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalarnnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5.Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan dietetapkan dengan peraturan daerah.
7.Peraturan Bupati adalah peraturan yang dibentuk oleh Bupati Muaro Jam bi.
8.Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
9.Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
10.Pejabat pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APED dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11.Bendahara umum daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang. bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa melaksanakan tugas bendahara umum daerah. ·
13.Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya · disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah selaku pengguna anggaran/ barang.
14.Unit Kerja adalah sebagian SKPD yang melaksanakan satu atau _b~b~r.apa,_p:t:_QfQ..'.~_.!-· _ _ _ __ __ . __ _ __
15.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPDyang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16.Pengguna Anggaran adalah pejabat-pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi · SKPDyang dipimpinnya.
17.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
18.Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah.
19.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupatl untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
20.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
21.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBDpada SKPD.
22.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan ........,,a,....,.....,;.._,.a....+n.....,,~rni'l"""'ffi,....'l" .. rnl....1.r-- ,,--~ ,,-+,,1,. 1, , .. ,__ h.n.1-...,,:- ,.1 __ ....,,.,,1-,, 5 r i l r I r I I l I I
23.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
24.Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
25.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
26.Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
27.Surflus anggaran daerah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah,
28.Defisit anggaran daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
29.Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembal, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
30.Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
31.Pinjaman daerah adlaha semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bemilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban membayar kembali.
32.Kerangka pengeluaran jangka menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnyayang dituangkan dalam prakiraan maju.
33.Prakiraan Maju (forward Estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program kegiatan yangtelah di~etajyJ dan menjadi dasar penyusunan ;J,nggararitahun berikutnya.
34.Kinerja adalah Keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan pengguna anggaran kuantitas dan kualitas terukur.
35.Penganggaran Terpadu (Unified Budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintah yang didasarkan pada prinsip pencapaian efesiensi alokasai dana.
36.Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
37.Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai basil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
38.Kegiatan adalah dari program yang dilaksanakan oleh salah satu atau lebih unit kerja pada SKPDsebagai bagian pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang baik yang berupa dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa.
39.Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari program atau 1FA1110'1'"0~ 'YTn-r,,w rl~h----1,-- A.,.,,....: _,.,._,1.,, 1-....-.-!.-+-- 6
40.Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksankan untuk mendapatkan pencapaian tujuan program dan kebijakan.
41.Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
42.Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
43.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
44.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA- SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan unutk melaksanakannya.
45.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
46.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan Program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
47.Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan Dokumen yang mernuat pendapatan dan belanja setiap SKPDyang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
48.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukanpermintaan _2em_k~y1:1,ran. _
49.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SP2D adalah dokumen ynag digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
50.Surat Perintah Mernbayar yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah Dokumenn yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. r ············ --51. Surat Perintah Mernbayar yang selanjutnya disingkat SPM-LSadalah I Dokurnen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban Pengeluaran DPA-SKPDkepada pihak ketiga.
52.Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam rnelaksanakan kegfiatan operasional sehari-hari. · 53. Surat Perintah Mernbayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasioanal kantor sehari- hari.
54.Surat Perintah Mernbayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPDyang dipergunakan untuk rnengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. 7 r 7 1 I I
40.Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksankan untuk mendapatkan pencapaian tujuan program dan kebijakan.
41.Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
42.Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
43.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
44.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA- SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan unutk melaksanakannya.
45.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
46.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan Program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPDuntuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
47.Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD yang selanju tnya disingkat DPA-SKPD merupakan Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPDyang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
48.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan p~IJJ.1J~~ pembayaran.
49.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SP2D adalah dokumen ynag digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
50.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah Dokumenn yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. r .. ···· - ·51. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM-LSadalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban Pengeluaran DPA-SKPDkepada pihak ketiga. 52; Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegfiatan operasional sehari-harl,
53.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan · operasioanal kantor sehari- hari.
54.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPDyang dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
55.Surat Perlntah Membayar Tambahan Uang Persedian yang selanjutnya disingkat dengan SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPDkarena kebutuhan dananya inelebihi dari batas jumlah pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
56.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah Daerah dan/ atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
57.Barang MilikDaerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDatau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
58.Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, a tau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
59.Dana Cadangan adalah dana yang disisih untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
60.Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi mengendalikan melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
61.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
62.Badan layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit-ketja pada SKPDdilingkungan.pemerintahdaerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi dan poduktifitas.
63.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksankan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. --------64: Investasi adalah pengguna Aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 64.a. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 64.b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSALadalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA,koreksi dan SALakhir. 64.c. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 8 BABXI AKUNTANSIKEUANGANDAERAH

Pasal 96

(1)Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah.
(2)Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud - pada ayat -( 1r 'rrielipufi serangkaian prosedur iriulai dari - proses pengumpulan data, pencatatan, pengkihtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
(3)Dalam rangka pert.anggung jawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(4)Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.neraca;
3. c.laporan perubahan ekuitas; d, laporan operasional;
4. e.catatan atas laporan keuangan.
  1. 2.Ketentuan Bab XI Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 64.d. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercennin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 64.e. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta _ saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. 64.f. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/ defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. 64.g. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan infonnasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA,LPSAL,W, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. 9 l

Pasal 101

(1)PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan . .. - (2} Laporan keiiarigaii . pemennfiili daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
(3)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari :
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan arus kas; . f. laporan peruba.han ekuitas; dan
6. g.catatan at.as laporan keuangan.
(4)Laporan keuangan pemerintah daera.h sebagaimana dimaksud. pada ayat (2) dilampiri dengan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/ perusahaan daerah.
(5)Laporan ikhtisar rea.lisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dan laporan kinerja intern dilingkungan pemerintah daerah.
(6)Laporan keuangan pemerintah daera.h sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan Bupati yang menyatakan pengelolaan APBDyang menjadi tanggungjawabnya

3.Ketentuan Bab XII Bagian Kedua Pasal 99 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: BABXII PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANAPBD Baglan Kedua Laporan Tahunan

Pasal 99

( 1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sabagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.

(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah,
(3)Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.neraca;
3. c.laporan perubahan ekuitas
4. d.laporan operasional;
5. e.catatan atas laporan keuangan.
  1. 4.Ketentuan Pasal 101 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 10 I Dto IMBANGJAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHON 2014 Diundangkan di Sengeti pada tanggal 12-12-2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN. MUARO JAMBI, BURHANUDDIN MAHIR Dto ERLINA. S Pembina Tk I (IV /b) NIP.l96806281994032010 BUPATI MUARO JAMBI, Dto Ditetapl1;an dl Sengeti Pada tanggal 12-12-2014 Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALABAGIANHUKUM, Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi. 1 I

Pasal 104

(1)Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat
(1), BPK belum menyampaikan basil pemeriksaan, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah ten tang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDkepada DPRD.
(2)Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, serta laporan kinerja yang isinya sama .. ·. dengan Y@Kdi~aJnpa.il<:an.n_kepadaBPI<~-

Pasal 103

(1)Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD kepada DPRD paling larnbat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(2)Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1} memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan eatatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

6.Ketentuan Pasal 104 ayat (2} diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 103 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai5. Ketentuan berikut: 11

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 96

Pasal 101

Pasal 99

Pasal 104

Pasal 103

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 5 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 96

Pasal 101

Pasal 99

Pasal 104

Pasal 103

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 5 Tahun 2020