DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi

regulasi_utama

Ringkasan

Perda tersebut mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ANggaran 2021

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peratu ran Daerah ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
b.bahwa penyempurnaan sebagaimanadimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 202 1 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2021; BUPATIMUAROJAMB!, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ESA TENTANG ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATENMUAROJAMB! TAHUNANGGARAN2021 PROVINS! JAMB! PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMB! NOMOR 5 TAHUN2020 Mengingat Menimbang

Mengingat

6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ten tang Republik Lembaran
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3936);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor O 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 Nomor 06);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2o2o tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid- 19) dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.064.815.827,00 (Lima Puluh Lima Milyar Enarn Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pasal 4
(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.102.259.898.222,00 (Seratus Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas: Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. l .392.250.190.353,40 (Satu Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Koma Empat Puluh Rupiah), yang bersumber dari:
1. a.Pendapatan asli daerah;
2. b.Pendapatan transfer;
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pasal 3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pasal 2 Dalarn peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : BUPATI MUARO JAMBI Dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI Dengan Persetujuan Bersarna

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 49.437.300.000,00 (Empat Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan hibah;
2. b.Dana darurat; dan
3. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
(3)Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 48.937.300.000,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 6

(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.66.341.066.817,00 (Enam Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.145.210.000,00 (Sembilan Belas Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp.22.049.872.395,00 (Dua Puluh Dua Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.186.533.990.817,00 (Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juat Sembilan ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.120.192.924.000,00 (Satu Triliun Seratus Dua Puluh Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 299.926.746.478,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat
(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 865.294.584.543,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja bunga;
4. d.Belanja su bsidi;
5. e.Belanja hibah; dan
6. f.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 540.403.865.530,00 (Lima Ratus Empat Puluh Milyar Empat Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 270.940.594.497,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 49.590.042.526,00 (Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.360.081.990,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. l .392.250.190.353,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasional;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 7

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.221.228.313.332,00 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi basil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.426.896.332,00 (Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.800.546.000,00 (Lima Milyar Delapan Ratus Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga. Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja modal tanah;
b.Belanja modal peralatan dan mesin;
c.Belanja modal bangunan dan gedung;
d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e.Belanja modal aset tetap lainnya;
f.Belanja modal aset tidak berwujud.

(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.026.835.688,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 61.139.741.729,00 (Enam Puluh Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah). ( 5) Belanj a modal j alan, j aringan, dan irigasi se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 206.490.778.434,00 (Dua Ratus Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 269.390.627 ,00 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).
(7)Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

(1)Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pembentukan dana cadangan;
2. b.Penyertaan modal daerah;
3. c.Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
4. d.Pemberian pinjaman daerah; dan

Pasal 13

(1)Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 56.019.001.314,00 (Lima Puluh Enam Milyar Sembilan Belas Juta Seribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
2. b.Pencairan dana cadangan;
3. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. d.Penerimaan pinjaman daerah;
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
6. f.Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 56.019.001.314,00 (Lima Puluh Enam Milyar Sembilan Belas Juta Seribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah).
(3)Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
(4)Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
(5)Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
(6)Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
(7)Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 56.019.001.314,00 (Lima Puluh Enam Milyar Sembilan Belas Juta Seribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan; dan
b.Pengeluaran pembiayaan.

(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.213.801.417 .000,00 (Dua Ratus Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Satu Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (19)

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2007

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (19)

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2007

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2014