DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 31 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 344

Lembaga terkait

Ringkasan

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; Pengguna Anggaran; Kuasa Pengguna Anggaran; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah; Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah; Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan BUPATI MUKOMUKO MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 POKOK-POKOK Dalam Peraturan Daerahiniyang dimaksud dengan:

Pasal 2

Keuangan Daerah,meliputi: a .hakDaerahuntukmemungut pajak daerahdanretribusi daerah serta melakukanpinjaman; b .kewajibanDaerahuntukmenyelenggarakanUrusan Pemerintahan Daerahdanmembayar tagihan pihak ketiga; c.penerimaan daerah; d.pengeluaran daerah; e.kekayaan Daerah yangdikelolasendiriataupihaklain berupauang,suratberharga, piutang, barang,serta hak lain yangdapatdinilaidengan uang,termasukkekayaan daerah yang dipisahkan;dan/atau f.kekayaan pihaklain yang dikuasaiolehPemerintah Daerah dalam rangkapenyelenggaraantugasPemerintah Daerahdan/ataukepentingan umum.

Pasal 3

(1)Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secaratertib, efisien,ekonomis,efektif,transparan, danbertanggung jawab dengan memperhatikanrasakeadilan,kepatutan, manfaatuntukmasyarakat,serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengelolaankeuangan Daerah,sebagaimana dimaksud padaayat1 (satu)diwujudkan dalamAPBD.
(3)APBDsebagaimana dimaksud pada ayat(2)merupakan dasarbagi Pemerintah Daerah untukmelakukan Penerimaan danPengeluaran Daerah.

BAB II

Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 4

(1)Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)PemegangkekuasaanPengelolaanKeuangan Daerah, sebagaimana dimaksudpadaayat(1)mempunyai kewenangan: a.menyusun rancangan PeraturanDaerah tentang APBD,rancangan Peraturan Daerahten tang PerubahanAPBD,danrancangan PeraturanDaerah tentangPertanggungjawabanPelaksanaanAPBD; b.mengajukan rancangan Peraturan Daerah APBD,rancangan Peraturan Daerah PerubahanAPBD,danrancangan Peraturan tentangPertanggungjawabanPelaksanaan kepadaDPRDuntukdibahasbersama; tentang tentang Daerah APBD c.menetapkanPerdatentangAPBD,rancangan PeraturanDaerahtentang PerubahanAPBD,dan rancangan Peraturan Daerah ten tang PertanggungjawabanPelaksanaanAPBDyang telah mendapat persetujuan bersamaDPRD; d.menetapkankebijakan terkaitPengelolaanKeuangan Daerah; e.mengambiltindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkanolehDaerahdan/ataumasyarakat; f.menetapkankebijakan pengelolaanAPBD; g.menetapkanKPA; h.menetapkan Bendahara PenerimaandanBendahara Pengeluaran; 1.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah danretribusi daerah; j.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaanutang danpiutang daerah; k.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujianatas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 1.menetapkan pejabat lainnya dalam rangkaPengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan m.melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam melaksanakan kekuasaan, sebagaimana dimaksud pada ayat(1)Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada pejabat perangkat Daerah.
(4)Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(3), terdiri atas:
1. a.sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; b.kepalaSKPKDselakuPPKD;dan c.kepalaSKPDselakuPA.
(5)Pelimpahan sebagianatauseluruh kekuasaan, sebagaimana dimaksudpada ayat(3)didasarkanpada prinsippemisahankewenanganantarayang memerintahkan,menguji,danmenerimaatau mengeluarkan uang.
(6)Pelimpahankekuasaan, sebagaimana dimaksudpadaayat
(3)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Bupati Selaku Wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikankekayaandaerah yangdipisahkan, sebagaimana dimaksud dalamPasal4ayat(1) berkedudukansebagaipemilikmodalpada Perusahaan Umum Daerahataupemegangsaham padaPerseroan Daerah.
(2)Ketentuan mengenaiBupati selakuwakilPemerintah Daerah dalamkepemilikankekayaan daerahyang dipisahkan, sebagaimana dimaksud padaayat(1)diatur lebihlanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(1)
1. a.koordinasi dalamPengelolaan Keuangan Daerah; b.koordinasi di bidangpenyusunan rancanganAPBD, rancanganPerubahanAPBDdan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD; c.koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaanAPBD; d.memberikan persetujuan pengesahanDPA SKPD; e.koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f.memimpinTAPD.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab Kepada Bupati. BagianKetiga PejabatPengelolaKeuanganDaerah Pasal 7
(1)KepalaSKPKDselakuPPKD,mempunyaitugas: a.menyusun danmelaksanakankebijakanPengelolaan Keuangan Daerah; b.menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,rancangan Peraturan DaerahAPBD,dan rancangan Peraturan Daerahten tang pertanggungjawabanpelaksanaanAPBD; c.melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telahdiaturdalamPeraturanDaerah; d.melaksanakanfungsiBUD;dan e.melaksanakan tugaslainnya sesuai denganketentuan peraturanperundang-undangan.
(2)PPKDdalam melaksanakanfungsinyaselakuBUD, sebagaimana dimaksudpada ayat(1)hurufd ,berwenang: a.menyusunkebijakandanpedoman pelaksanaanAPBD; b .mengesahkanDPA SKPD; c.melakukanpengendalianpelaksanaanAPBD; d.memberikanpetunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaandanpengeluarankas umumdaerah; e.melaksanakan pemungutan pajak daerah; f.menetapkanSPD; g.menyiapkan pelaksanaan pinjamandanpemberian jaminan atas namaPemerintah Daerah; h.melaksanakan sistemakuntansipelaporan keuangan daerah; 1.menyajikan informasikeuangan daerah;dan J.melakukan pencatatan danpengesahan dalam hal penerimaan danPengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukanmelalui Rekening KasUmum Daerah.

Pasal 8

(1)PPKDselakuBUDmengusulkan pejabat di Lingkungan SKPKDkepada Bupatiuntukditetapkan sebagai Kuasa BUD.
(2)KuasaBUDsebagaimana dimaksud pada ayat(1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat(1), mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan Anggaran Kas;
2. b.menyiapkan SPD; c.menerbitkanSP2D; d.memantau pelaksanaan penerimaandanpengeluaraan APBDolehBankdan/ataulembagakeuanganlainnya yang telah ditunjuk; e.mengusahakandanmengaturdanayang diperlukan dalam pelaksanaanAPBD; f.menyimpanuangdaerah; g.melaksanakan penempatanuangdaerahdan mengelola/menatausahakaninvestasi; h.melakukan pembayaranberdasarkan permintaan PA/KPAatasBebanAPBD; 1.melaksanakanpemberian Pinjaman Daerahatas nama Pemerintah Daerah; j.melakukanpengelolaan UtangdanPiutang Daerah; k.melakukan penagihan Piutang Daerah;dan 1.melaksanakan tugas lainnya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)KuasaBUDsebagaimana dimaksud padaayat(1) bertanggungjawabkepada PejabatPengelolaKeuangan Daerah selakuBUD.

Pasal 9

Bupatiatas usulanBUDdapat menetapkanlebihdari1 (satu)KuasaBUDdilingkunganSKPKDdengan pertimbangan besaran jumlah uangyangdikelola,beban kerja, lokasi,dan/ataurentangkendali.

(1)Kepala SKPDselakuPA,mempunyaitugas: a.menyusunRKA SKPD; b.menyusunDPA SKPD; c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atasBeban Anggaran Belanja; d.melaksanakan anggaranSKPDyang dipimpinnya; e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; f.melaksanakan pemungutan retribusi Daerah; g.mengadakan pihak lain ditetapkan; ikatan/perjanjian kerjasama dengan dalam batas anggaran yang telah
1. h.menandatangani SPM; 1.mengelolaUtangdanPiutang Daerah yang menjadi tanggungjawabSKPDyangdi pimpinnya; j.menyusun danmenyampaikan laporankeuangan SKPDyangdipimpinnya; k.mengawasipelaksanaananggaranSKPDyang dipimpinnya; 1.menetapkanPPTKdanPPK SKPD; m.menetapkan pejabat lainnya dalamSKPDyang dipimpinnyadalam rangkaPengelolaanKeuangan Daerah;dan n.melaksanakan tugas lainnyasesuai denganketentuan peraturanperundang-undangan.
(2)PAbertanggungjawabataspelaksanaan tugas dan wewenangnya,sebagaimana dimaksudpada ayat(1) kepada BupatimelaluiSekretarisDaerah. BagianKelima Kuasa PenggunaAnggaran Pasal 11
(1)PAdapatmelimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala UnitSKPDselakuKPA.
(2)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksudpada ayat(1)berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi,dan/ataurentangkendali.
(3)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)ditetapkanolehBupatiatas usulanKepalaSKPD.
(4)Pelimpahan kewenangan, sebagaimana dimaksud pada ayat(1),meliputi: a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atasBehan anggaranbelanja; b.melaksanakan anggaran UnitSKPDyang dipimpinnya; c.melakukan pengujianatas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d.mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e.melaksanakan pemungutan retribusi daerah; f.mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; g.melaksanakan tugasKPAlainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat(4) KPA bertanggungjawab kepada PA.
(1)PA/KPAdalam melaksanakanKegiatanmenetapkan pejabatpadaSKPD/UnitSKPDselakuPPTK.
(2)PPTKsebagaimana dimaksudpadaayat(1)bertugas membantu tugas danwewenangPA/KPA.
(3)Dalammelaksanakan tugasdanwewenang sebagaimana dimaksudpadaayat(2), PPTKbertanggungjawabkepada PA/KPA.

Pasal 13

(1)PenetapanPPTK,sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12 ayat(1)berdasarkan pertimbangankompetensijabatan, besaran anggarankegiatan,bebankerja, lokasi,rentang kendali,dan/ataupertimbanganobjektiflainnya yang kriterianyaditetapkanBupati.
(2)PPTKsebagaimana dimaksudpada ayat(1)merupakan PegawaiASN yang mendudukijabatanstruktural sesuai dengan tugasdanfungsinya.
(3)Dalamhal tidak terdapatPegawaiASNyang menduduki jabatanstruktural,PA/KPAdapat menetapkan pejabat fungsionalumumselakuPPTKyangkriterianya ditetapkanBupati.
(1)KepalaSKPDselakuPAmenetapkanPPK SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal10ayat(1)hurufI untukmelaksanakanfungsitata usahakeuangan pada SKPD.
(2)PPK SKPDsebagaimana dimaksud pada ayat(1), mempunyai tugas danwewenang: a.melakukanverifikasilaporan pertanggungjawaban SPP-UP, SPP-GU , SPP TU,danSPP-LSbeserta bukti kelengkapan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; b.menyiapkanSPM; c.melakukanverifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran;
1. d.melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;dan
2. e.menyusun laporan keuangan SKPD.
(3)PPK SKPD,sebagaimana dirnaksudpadaayat(1)tidak merangkapsebagaipejabatdanpegawaiyangbertugas melakukan pemungutan pajak daerah danretribusi daerah,BendaharaPenerimaan,BendaharaPengeluaran, dan/atauPPTK.
(1)DalamhalPAmelimpahkan sebagian kewenangannya kepadaKPAkarenapertimbangan, sebagaimana dimaksud dalamPasal11ayat(2), PAmenetapkanPPK UnitSKPDuntukmelaksanakanfungsitata usaha keuangan pada unitSKPD.
(2)PPKUnitSKPDsebagairnana dirnaksudpada ayat(1), mempunyaitugas: a.melakukanverifikasi SPP-TUdanSPP-LSbeserta bukti kelengkapan yang diajukanolehBendahara Pengeluaran Pembantu; b.menyiapkanSPM-TUdanSPM-LS,berdasarkanSPP- TUdanSPP-LSyang diajukanolehBendahara Pengeluaran Pembantu;dan c.melakukanverifikasilaporan pertanggungjawaban BendaharaPenerimaanpembantu dan bendahara pengeluaran pembantu.
(1)Bupati menetapkan BendaharaPenerimaanuntuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan padaSKPDatas usul PPKDselakuBUD.
(2)Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memilikitugas danwewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan yang diterimanya.

Pasal 17

(1)Dalam halPAmelimpahkan sebagian kewenangannya kepadaKPA,Bupati dapat menetapkan Bendahara Penerimaan pembantu pada unit kerja SKPD yang bersangku tan.
(2)Bendahara Penerimaan pembantu, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati.

Pasal 18

( 1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Pendapatan Daerah.

(2)Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

Pasal 19

(1)Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
(2)Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang, meliputi:
1. a.mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP LS;
2. b.menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
3. c.meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
4. d.melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
5. e.menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.memungut dan menyetor pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. g.membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.
(3)Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat
(2), Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran pembantu.
(4)Bendahara pengeluaran pembantu, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki tugas wewenang:
1. a.mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
2. b.menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
3. c.menerima dan menyimpan TU dari BUD;
4. d.meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; e.melaksanakan pembayaranataspelimpahanUPdan TUyangdikelolanya; f.menolakperintah bayar dariKPAyangtidaksesuai denganketentuan peraturanperundang-undangan; g.memungutdanmenyetorkanpajak sesuaidengan ketentuan peraturanperundang-undangan;dan h.membuatlaporan pertanggungjawaban administratifkepadaKPAdan pertanggungjawabansecarafungsional BendaharaPengeluaransecaraperiodik.

Pasal 20

secara laporan kepada

(1)KepalaSKPDatasusul BendaharaPengeluarandapat menetapkanpegawaiyang bertugas membantu BendaharaPengeluaranuntukmeningkatkanefektifitas pengelolaan Belanja Daerah.
(2)Pegawaiyang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran,sebagaimana dimaksud pada ayat(1) melaksanakan tugasdanwewenangsesuai dengan lingkuppenugasanyang ditetapkankepalaSKPD.

Isi peraturan

Teks344PDFHirarki

Memuat teks peraturan…