(1)PenetapanPPTK,sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12 ayat(1)berdasarkan pertimbangankompetensijabatan, besaran anggarankegiatan,bebankerja, lokasi,rentang kendali,dan/ataupertimbanganobjektiflainnya yang kriterianyaditetapkanBupati.
(2)PPTKsebagaimana dimaksudpada ayat(1)merupakan PegawaiASN yang mendudukijabatanstruktural sesuai dengan tugasdanfungsinya.
(3)Dalamhal tidak terdapatPegawaiASNyang menduduki jabatanstruktural,PA/KPAdapat menetapkan pejabat fungsionalumumselakuPPTKyangkriterianya ditetapkanBupati. Bagian Ketujuh PejabatPenatausahaanKeuangan SatuanKerjaPerangkat Daerah Pasal 14 (1)KepalaSKPDselakuPAmenetapkanPPK SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal10ayat(1)hurufI untukmelaksanakanfungsitata usahakeuangan pada SKPD.
(2)PPK SKPDsebagaimana dimaksud pada ayat(1), mempunyai tugas danwewenang:
a.melakukanverifikasilaporan pertanggungjawaban SPP-UP, SPP-GU , SPP TU,danSPP-LSbeserta bukti kelengkapan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; b.menyiapkanSPM; c.melakukanverifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran;
d.melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;dan
e.menyusun laporan keuangan SKPD.
(3)PPK SKPD,sebagaimana dirnaksudpadaayat(1)tidak merangkapsebagaipejabatdanpegawaiyangbertugas melakukan pemungutan pajak daerah danretribusi daerah,BendaharaPenerimaan,BendaharaPengeluaran, dan/atauPPTK. Bagian Kedelapan PejabatPenatausahaanKeuangan UnitSKPD Pasal 15 (1)DalamhalPAmelimpahkan sebagian kewenangannya kepadaKPAkarenapertimbangan, sebagaimana dimaksud dalamPasal11ayat(2), PAmenetapkanPPK UnitSKPDuntukmelaksanakanfungsitata usaha keuangan pada unitSKPD. (2)PPKUnitSKPDsebagairnana dirnaksudpada ayat(1), mempunyaitugas: a.melakukanverifikasi SPP-TUdanSPP-LSbeserta bukti kelengkapan yang diajukanolehBendahara Pengeluaran Pembantu; b.menyiapkanSPM-TUdanSPM-LS,berdasarkanSPP- TUdanSPP-LSyang diajukanolehBendahara Pengeluaran Pembantu;dan c.melakukanverifikasilaporan pertanggungjawaban BendaharaPenerimaanpembantu dan bendahara pengeluaran pembantu. Bagian Kesembilan BendaharaPenerimaandan BendaharaPengeluaran Pasal 16 (1)Bupati menetapkan BendaharaPenerimaanuntuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan padaSKPDatas usul PPKDselakuBUD. (2)Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memilikitugas danwewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan yang diterimanya.