Pemerintah Kabupaten Mukomuko
Pemerintah Kabupaten Mukomuko bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan otonomi, dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di wilayahnya. Lembaga ini sangat signifikan dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terbukti dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih sembilan kali berturut-turut. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi seperti penyusunan Peraturan Daerah APBD-P, pelayanan inovatif melalui KUWAP untuk administrasi kependudukan, serta sistem perizinan online mandiri. Berbagai program strategis juga dilaksanakan, mulai dari pengadaan barang/jasa yang transparan hingga peningkatan ketahanan pangan dan kualitas kesehatan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko
Pemerintah Kabupaten Mukomuko mengemban mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan otonomi, dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya. Kehadiran lembaga ini esensial dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat konstitusi. Komitmen terhadap akuntabilitas terlihat dari pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut.
Ruang lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Mukomuko meliputi aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Dalam regulasi, mereka menyusun dan mengesahkan peraturan daerah seperti APBD-P dan Perda Pertanggungjawaban APBD. Aspek pelayanan diwujudkan melalui inovasi seperti KUWAP untuk administrasi kependudukan dan sistem perizinan online mandiri.
Berbagai program strategis dijalankan, meliputi inovasi pelayanan publik seperti KUWAP dan transparansi pengadaan barang/jasa melalui SiRUP. Peningkatan ketahanan pangan diwujudkan melalui panen raya, sementara peningkatan kualitas kesehatan dilakukan melalui lokakarya mini lintas sektor dan perbaikan fasilitas RSUD. Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga didukung dengan pemberian bantuan alat tangkap kepada nelayan.
Pemerintah Kabupaten Mukomuko berkontribusi pada isu-isu nasional melalui transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan, yang ditunjukkan oleh publikasi laporan keuangan dan opini WTP. Kontribusi lain termasuk penguatan ketahanan pangan nasional melalui program lokal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penyaluran Dana Desa secara tuntas juga menunjukkan komitmen terhadap pembangunan desa dan pemerataan nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk berbagai keperluan, seperti administrasi kependudukan melalui KUWAP dan perizinan usaha melalui sistem online. Mereka juga dapat mengakses informasi publik mengenai APBD dan kinerja pemerintahan. Pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dan RSUD, serta penerimaan bantuan seperti alat tangkap nelayan, merupakan bagian dari layanan yang diberikan.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Mukomuko menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, inovasi pelayanan publik, dan pembangunan daerah yang inklusif. Dengan program strategis di berbagai sektor dan fokus pada transparansi, lembaga ini berperan vital dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan meraih opini WTP secara beruntun menjadi indikator kuat efektivitas sistem pemerintahan yang diterapkan.
DokumenLihat semua
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2025
Pengeluaran Belanja yang Bersifat Mengikat dan Belanja yang Bersifat Wajib Tahun Anggaran 2025 BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGELUARAN KAS BAB III KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2024
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2019
Pasal 3 Penyelenggaraan penananam modal bertujuan : a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah b. Maniptakan lapagan kerja c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah untuk lebih mampu bersaing ditingkat regional nasioanal dan internasional berdasarkan keunggulan kpmpetitif daerah terutama kontribusi dari pemanfaatan sumber daya alam secara letari e. Meningkatkan pendapatam daerah untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian daerah dan pengembangan serta memperkuat industri dan perdagangan daerah f. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah g. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan h. Meningkatkan dan mengembangankan ekonomi potemsial menjadi ekkuatan ekonomi riil dengan mengguankan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri i. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2015
Memuat: Sumber dan Jenis Pendapatan Desa; Pengurusan dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa; Pengembangan Sumber Pendapatan Desa; Pembinaan dan Pengawasan Sumber Pendapatan Desa;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2025
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH BAB VII KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 11 Tahun 2019
Pasal 3 a. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas; b. Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi; d. Menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun; e. Menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik; dan, f. Menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2019
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, yaitu mengenai Gaji dan Tunjangan, Biaya Sarana dan Prasarana, Sarana Mobilitas dan Biaya Operasional.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mukomuko Nomor 11 Tahun 2025
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2026 BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2026 BAB III: KETENTUAN PENUTUP