DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 161

Lembaga terkait

Ringkasan

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BAB IV PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU BAB V PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BAB VI PENYEDIAAN TANAH BAB VII PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN BAB VIII TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH BAB IX KERJA SAMA, PERAN MASYARAKAT DAN KEARIFAN LOKAL BAB X SANKSI ADMINISTRATIF BAB XI PENYIDIKAN BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan perumahan dan permukiman yang baik dan sehat;
b.bahwa pertambahan penduduk dan aktifitas masyarakat perlu didukung dengan penyediaan lahan perumahan dan permukiman yang memadai sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, serta melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); Mengingat Menimbang PERATURANDAERAH KABUPATENMUKOMUKO NOMOR j TAHUN 2025 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATANKUALITASTERHADAP PERUMAHANKUMUH DAN PERMUKIMANKUMUH DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATI MUKOMUKO, BUPATI MUKOMUKO PROVINS! BENGKULU
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No mor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6856);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 ten tang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan;
15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Mukomuko.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Pasal 1

Menetapkan : MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMUKOMUKO DAN BUPATI MUKOMUKO Dengan Persetujuan Bersama

17.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 /PRT / M / 201 7 ten tang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1148);
18.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
7.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
8.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.
9.Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
10.Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
11.Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
12.Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
13.Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
14.Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
15.Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah.
16.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. 1 7. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan social, budaya, dan ekonomi.
18.Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah penetapan atas lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan oleh Bupati, yang dipergunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
19.Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
20.Lingkungan siap bangun, yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rind tata ruang.
21.Rencana Detail Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat RDTR adalah penjabaran dari RTRWKabupaten ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan. Peraturan Daerah ini dimaksud sebagai landasan hukum upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATANKUALITASTERHADAPPERUMAHANKUMUH DAN PERMUKIMANKUMUH.

Pasal 2

30.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
31.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.
22.Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
23.Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
24.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
25.Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
26.Pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/ a tau Pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
27.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
28.Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga Negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
29.Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulanorang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

(2)Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:
1. a.bangunan gedung;
2. b.jalan lingkungan;
3. c.penyediaan air minum;
4. d.drainase lingkungan;
5. e.pengelolaan air limbah;
(1)Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman.

BAB II

MAKSUD,TUJUANDANRUANGLINGKUP

Pasal 5

d.penyediaan tanah;
e.pendanaan dan sistem pembiayaan;
f.tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah; serta
g.kerja sama, peran masyarakat, dan kearifan lokal. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :
a.kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
b.pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
c.peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

BAB III

KRITERIADANTIPOLOGIPERUMAHANKUMUH DAN PERMUKIMANKUMUH

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh baru permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya;
b.meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, selaras, dan teratur.

Pasal 3

Persyaratan tata bangunan sebagaimana 9 dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:

a.peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung;
b.arsitektur bangunan gedung;
c.pengendalian dampak lingkungan; d.RTBL;dan
e.pembangunan bangunan gedung di atas dan/ atau di bawah tanah, air dan/ atau prasarana/ sarana umum.

(6)
(5)
(4)
(1)Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mencakup :
1. a.ketidakteraturan bangunan;
2. b.tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/ a tau
3. c.kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
(2)Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman:
1. a.Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detaill Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
2. b.Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
(3)Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:
1. a.Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan Rencana Detaill Tata Ruang (RDTR), dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);dan/atau
2. b.koefisien Lantai Bangunan (KLB} yang melebihi ketentuan dalam ketentuan Rencana Detaill Tata Ruang (RDTR),dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf c merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
3. a.persyaratan tata bangunan; dan
4. b.persyaratan keandalan bangunan gedung.

Pasal 6

f.pengelolaan persampahan; dan
g.proteksi kebakaran.

(1)Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mencakup;
1. a.ketidaktersediaan akses aman air minum; dan/atau
2. b.tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.
(2)Ketidaktersediaan akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air min um yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.

Pasal 9

(1)Kriteria kekumuhan ditinjau darijalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mencakup:
1. a.jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan a tau permukiman; dan/ a tau
2. b.kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
(2)Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimanajaringanjalan tidak terhubung antar dan/atau dalam suatu lingkungan Perumahan atau Permukiman.
(3)Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb merupakan kondisi sebagian atau seluruhjalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan yang meliputi retak dan perubahan bentuk permukaanjalan.

Pasal 8

(1)Dalam hal daerah belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untukjangka waktu sementara.
(2)Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung dan persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).

Pasal 7

(7)Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
1. a.persyaratan keselamatan bangunan gedung;
2. b.persyaratan kesehatan bangunan gedung;
3. c.persyaratan kenyamanan bangunan gedung; dan
4. d.persyaratan kemudahan bangunan gedung. Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup:
5. a.sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku ; dan / a tau
(1)

Pasal 11

(5)Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa:
1. a.pemeliharaan rutin; dan/ atau
2. b.pemeliharaan berkala.
(6)Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kondisi dimana konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.
(4)Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki diatasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
(2)Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 (tiga puluh) senti meter selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun.
(3)Ketidaktersediaan drainase sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak tersedia.
(1)Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mencakup:
1. a.ketidaktersediaan drainase;
2. b.drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;
3. c.tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;
4. d.tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya; dan/ a tau
5. e.kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.

Isi peraturan

Teks161PDFHirarki

Memuat teks peraturan…