DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

pasal 4 (1) Bupati berwenang da bertanggung jawab atas ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di wilayah kabupaten. (2) Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pasa ayat (1) dilaksanakan pleh Satuan Polisi Pamong Praja. (3) Penanganan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, KetenteramandanPelindungan Masyarakat; 1.Pasal 18 Ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 3Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 3.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegaraIndonesiaNomor 5587), sebagaimana telahbeberapakalidiubah, terakhir denganUndang-UndangNomor9Tahun2015 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2015 Nomor58,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5679); 4.PeraturanPemerintahNomor16Tahun2018 tentang SatuanPolisiPamong Praja(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2018Nomor72,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 6205); 5.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor40 Tahun 2011tentangPedoman OrganisasidanTataKerja SatuanPolisiPamong Praja(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2011 Nomor 590); 6.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor54Tahun 2011tantangStandarOperasionalProsedurSatuan PolisiPamong Praja(BeritaNegara RepublikIndonesia Tahun2011 Nomor 705); 7.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor84Tahun 2014ten tangPenyelenggaraan Perlindungan Masyarakat(Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2014Nomor 1837); 8.Peraturan DaerahProvinsiBengkuluNomor9Tahun 2017 ten tangPenyelenggaraan Ketertibanumum, ketenteraman,danpelindungan masyarakat(Lembaran DaerahProvinsiBengkuluTahun2017Nomor9); 9.Peraturan Daerah Kabupaten MukomukoNomor 10Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (LembaranDaerah Kabupaten MukomukoTahun 2016Nomor10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO Menetapkan dan BUPATI MUKOMUKO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Daerahiniadalah dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakatuntuk mengubah sikap mental sehingga terwujud kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah iniadalah agar terciptanyarasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat dan terhindarnya masyarakat dari gangguan sehingga terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang damai.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 4

(1)Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, ketenteraman dan pelindungan masyarakat di wilayah kabupaten.
(2)Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
(3)Penanganan ketertiban umum, ketenteraman dan pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 5

(1)Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman dan pelindungan masyarakat dilaksanakan melalui:
1. a.perencanaan;
2. b.pencegahan;
3. c.penegakan perda dan perkada;
4. d.pelindungan;
5. e.pembinaan; dan
6. f.monitoring dan evaluasi.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 6

( 1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a tercantum dalam:

a.rencana strategis; dan
b.rencana kerja.

(2)Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 7

(1)Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf b meliputi:
1. a.sosialisasi;
2. b.pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
3. c.seminar /workshop; dan/ atau
4. d.pengamanan patroli.
(2)Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksudpada ayat(1)dilaksanakanolehSatpolPP.

Pasal 8

(1)Penegakan PerdadanPerkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal5ayat(1)hurufcdilakukan melalui: a.peningkatan kesadaran; b.peningkatan ketaatan;dan c.penerapansanksi.
(2)Peningkatankesadarandanpeningkatanketaatan sebagaimana dimaksud padaayat(1)hurufadan hurufbdapatdilakukanolehPerangkat Daerah kabupaten sesuai dengankewenangan.
(3)Penerapan sanksi sebagaimana dimaksudpadaayat
(1)hurufcdidayagunakan apabila peningkatan kesadaran danpeningkatan ketaatan tidak diindahkan.
(4)Penerapansanksi sebagaimana dimaksudpada ayat(3)didahului denganpenyelidikandan penyidikanyang dilakukanolehPPNS.

Pasal 9

(1)Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1)hurufdmeliputi: a.memeliharadanmenjagaketenteramandan ketertiban masyarakat dansegala potensi gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dankesusilaan;dan b.memeliharadanmenjaga ketenteramandan ketertiban masyarakat dansegala potensi gangguan yang bertentangan dengan Peraturan Daerahdan Peraturan Pelaksananya.
(2)Pelaksanaan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)oleh Satpol PPyang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupatendan Instansilainnya.

Pasal 10

(1)Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal5ayat
(1)hurufe melalui:
1. a.sosialisasi produk hukum; b.bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah desa/kelurahan; dan c.bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.
(2)Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilaksanakan oleh Satpol PPdan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 11

(1)Monitoringdanevaluasisebagaimanadimaksud dalamPasal5ayat(1)huruffdilakukan terhadappenyelenggaraan ketertibanumum, ketenteramandanpelindunganmasyarakat yang dilaksanakanolehSatpolPP.
(2)Monitoringdanevaluasisebagaimana dimaksud padaayat(1)dilaksanakan secara berkalaatau sewaktu-waktuapabila diperlukanolehSatpolPP melalui: a.rakorSatpolPPdanmelibatkan Linmas se- kabupatenMukomuko;dan
1. b.apelbersamaSatpolPPdanmelibatkaninstansi terkait. BABV KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT a.tertib jalan, angkutan jalan dan angkutansungai; b.tertibtataruang,jalurhijau,taman dantempat umum; c.tertib sungai,saluran,kolamdanlepas pantai; d.tertib lingkungandanpersampahan; e.tertibtempatusaha dan usahatertentu; f.tertibbangunan; g.tertibsosial; h.tertib kesehatan; 1.tertibtempat hiburan dankeramaian; J.tertib pelajar/mahasiswa; k.tertibkerukunan umatberagama;dan 1.tertib peran serta masyarakat. Paragraf1 TertibJalan, AngkutanJalan danAngkutan Sungai

Pasal 13

(1)Setiap orang yang menggunakan jalanwajib:
1. a.berperilaku tertib;dan b.mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
(2)Setiap pejalan kaki, wajib:
1. a.menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; dan
2. b.menyeberang ditempat yang telah ditentukan.
(3)Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
(4)Setiap orang atau badan dilarang untuk mengadakan dan memasang perlengkapan jalan pada jalan kabupaten, kecuali atas rekomendasi pejabat yang berwenang.
(5)Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan pada jalan kabupaten.
(6)Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan pada jalan kabupaten.

Pasal 14

(1)Setiap pemakai jasa kendaraan umum wajib menunggu di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan. ( 2) Dikecualikan dari ketentuan tempat pemberhentian yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ay at ( 1), pemakai jasa dapat menunggu dipinggir jalan dengan memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
(3)Setiap kendaraan angkutan umum dan seJemsnya harus berjalan sesuai dengan ruas jalan yang telah ditetapkan.
(4)Setiap orang atau badan dilarang menumpuk atau meletakkan bahan bangunan di bahu dan badan jalan seperti kayu, batu, pasir dan lainnya kecuali untuk kepentingan pembangunan jalan dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…