DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 3 a. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas; b. Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi; d. Menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun; e. Menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik; dan, f. Menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 8 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Jasa Konstruksi;
b.bahwa tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi merupakan faktor strategis dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Mukomuko; \ c . bahwa pengaturan penyelenggaraan konstruksi merupakan jaminan kepastian hukum bagi Pengguna Jasa konstruksi, Penyedia Jasa konstruksi maupun masyarakat;
d.bahwa untuk melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pelatihan tenaga trampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi, penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional serta pengawasan tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi serta pembinaan jasa konstruksi, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap jasa konstruksi;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembar Negara Nomor 4266); ; 3.Undang-UndangNomor12Tahun2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2011 Nomor82,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5234); 4.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5587), sebagaimana telahdiubah beberapakaliterakhir dengan Undang-UndangNomor9Tahun2015 tentang PerubahanKedua AtasUndang-Undang Nomor23Tahun2014 ten tangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2015 Nomor58,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5679); 5.Undang-UndangNomor2Tahun2017 tentangJasa Konstruksi(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2017Nomor 11,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 6018); 6.PeraturanPemerintahNomor28Tahun2000 tentang UsahadanPeran MasyarakatJasaKonstruksi (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2000 Nomor63,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 3955)sebagaimana telahdiubah beberapakaliterakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor92 Tahun2010 tentang PerubahanKedua AtasPeraturan PemerintahNomor28Tahun2000 tentang Usaha danPeran MasyarakatJasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 157); 7.Peraturan PemerintahNomor 29Tahun2000 tentang PenyelenggaraanJasaKonstruksi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000Nomor64, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3956)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor59Tahun 2010 tentang PerubahanAtasPeraturan PemerintahNomor29 Tahun 2000 tetang PenyelenggaraanJasaKonstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); 8.Peraturan Pemerintah Nomor30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan PembinaanJasaKonstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10); DenganPersetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO Menetapkan dan BUPATI MUKOMUKO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI.

BAB III

PENYELENGGARAANJASAKONSTRUKSI

Pasal 6

(1)Sifatusaha jasaKonsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal5hurufameliputi: a.umum; dan b.spesialis.
(2)Klasifikasiusaha jasaKonsultansi Konstruksi yang bersifatumumsebagaimana dimaksud pada ayat(1) hurufaantaralain: a.arsitektur;
1. b.rekayasa; c.rekayasa terpadu; d.arsitektur lansekap dan perencanaanwilayah.
(3)Klasifikasiusaha jasaKonsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) hurufbantaralain: a.konsultansi ilmiahdanteknis;dan b.pengujian dan analisis teknis.
(4)Layananusahayang dapat diberikan olehjasa Konsultansi Konstruksi yang bersifatumummeliputi:
1. a.pengkajian; b.perencanaan;
2. c.perancangan;
3. d.pengawasan; dan/atau
4. e.manajemen penyelenggaraan konstruksi.
(5)Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis meliputi:
1. a.surve1;
2. b.pengujian teknis; dan/ atau
3. c.analisis.

Pasal 7

(1)Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b meliputi: a.umum; dan
1. b.spesialis.
(2)Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
1. a.bangunan gedung; dan
2. b.bangunan sipil.
(3)Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain: a . instalasi;
1. b.konstruksi khusus;
2. c.konstruksi prapabrikasi;
3. d.penyelesaian bangunan; dan
4. e.penyewaan peralatan.
(4)Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum meliputi:
1. a.pembangunan;
2. b.pemeliharaan;
3. c.pembongkaran; dan/ atau
4. d.pembangunan kembali.
(5)Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.

Pasal 8

( 1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c meliputi:

a.bangunan gedung; dan
b.bangunan sipil.

(2)Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi terintegrasi meliputi:
1. a.rancang bangun; dan
2. b.perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.

Pasal 9

Perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Jasa Konstruksi.

(1)PenggunaJasadapat menunjukwakiluntuk melaksanakankepentingannya dalam pekerjaan konstruksi.
(2)Dalamhal PenggunaJasaadalahPemerintah Daerah danBadan UsahaMilikDaerah pembuktian kemampuanuntukmembayar diwujudkan dalam dokumen tentang ketersediaan anggaran.

Pasal 11

PenggunaJasaberkewajiban: a.menyediakandanbertanggungjawabdibidang pendanaanjasakonstruksi; b.membayar pekerjaanjasakonstruksi sesuai dengan perjanjian; c.memenuhikewajiban PenggunaJasasesua1dengan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; d.mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan terkait PengadaanBarang/JasaPemerintah dalam hal pembiayaan PengadaanJasaKonstruksibersumberdari AnggaranPendapatandanBelanja Negara/ Anggaran PendapatandanBelanja Daerah.

Pasal 12

PenggunaJasaberhak: a.menerima jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan pekerjaanJasaKonstruksi dari Penyedia Jasa; b.menerima basil pekerjaanJasaKonstruksi sesuai spesifikasidalamperjanjian; c.menggunakan kewenangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahdalam hal pembiayaan PengadaanJasa Konstruksi bersumberdariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah. BagianKetiga PenyediaJasa

Pasal 13

PenyediaJasaberkewajiban:

a.memberikan jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi;
b.melaksanakan pekerjaan JasaKonstruksi sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Perjanjian;
c.menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal pembiayaan Pengadaan Jasa Konstruksi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 14

Penyedia Jasa berhak:

a.mendapatkan jaminan pembayaran pekerjaan Jasa Konstruksi yang dilakukan;
b.memperoleh pembayaran atas Jasa Konstruksi yang dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian;
c.memperoleh hak sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal pembiayaan pengadaan Jasa Konstruksi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 15

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dimulai dengan tahap perencanaan, diikuti tahap pelaksanaan serta pengawasan, yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.

Pasal 16

Lingkup tahap perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…