DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 3 Penyelenggaraan penananam modal bertujuan : a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah b. Maniptakan lapagan kerja c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah untuk lebih mampu bersaing ditingkat regional nasioanal dan internasional berdasarkan keunggulan kpmpetitif daerah terutama kontribusi dari pemanfaatan sumber daya alam secara letari e. Meningkatkan pendapatam daerah untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian daerah dan pengembangan serta memperkuat industri dan perdagangan daerah f. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah g. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan h. Meningkatkan dan mengembangankan ekonomi potemsial menjadi ekkuatan ekonomi riil dengan mengguankan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri i. Meningkatkan kesejahteraan rakyat

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan BUPATI MUKOMUKO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN MUKOMUKO. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mukomuko. 2.Pemerintah Daerah adalahBupatidanPerangkat Daerahsebagaiunsurpenyelenggarapemerintahan daerah. 3.BupatiadalahBupatiMukomuko. 4.Dewan Perwakilan RakyatDaerah adalahDewan PerwakilanRakyat Daerah KabupatenMukomuko 5.Sekretaris DaerahadalahSekretaris DaerahKabupaten Mukomuko. 6.DinasPenanamanModal,PelayananPerizinandan TenagaKerjayang selanjutnya disingkatDPMPPTK adalahDinasPenanamanModal,PelayananPerizinan danTenagaKerjaKabupatenMukomuko. 7.Pelayanan TerpaduSatuPintu yang selanjutnya disingkatPTSPadalahkegiatan penyelenggaraansuatu perizinandannonperizinanyang mendapat pendelegasianataupelimpahanwewenangdari Lembagaatauinstansi yangmemilikikewenangan penz1nandannon penzrnan yang proses pengelolaannya dimulai daritahappermohonan sampai dengantahapterbitnyadokumen yang dilakukan dalamsatutempat. 8.Badan adalah sekumpulan orangdan/ataumodal yang merupakan kesatuanbaik yang melakukanusaha maupunyang tidak melakukanusahayangmeliputi perseroan terbatas, perseroankomanditer,perseroan lainnya,Badan UsahaMilikNegaraatauBadan Usaha MilikDaerah dengannamadalambentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,danapensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasimassa,organisasi sosialpolitik,atauorganisasi yangsejenis, lembaga, bentuk usahatetapdan bentuk badanlainnya.
9.Modaladalah aset dalambentukuang,ataubentuk lain yangbukanuang, yangdimilikiolehpenanam modal yang mempunyainilai ekonomis; 10.Modaldalamnegeriadalahmodal yangdimiliki oleh negaraRepublik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia,ataubadan usahayang berbentuk badan hukum atautidak berbadan hukum. 11.Modalasing adalahmodalyangdimiliki olehnegara asing, perseorangan warga negara asing,badan usaha asing,badan hukumasing,dan/ataubadan hukum Indonesia yang sebagianatauseluruh modalnya dimiliki olehpihakasing. 12.Penanam modal adalah perseoranganatau badan usahayang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeridan penanam modal asing. 13.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negen maupun penanam modal asing untuk melakukan usahadi daerah. 14.Penanam Modal Dalam Negeriyang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. 15.PenanamModal Asingyang selanjutnya disingkatPMA adalahperseorangan warganegaraasing,badanusaha asing,dan/ataupemerintah asing yang melakukan penanamanmodaldi wilayah Negara Republik Indonesia.
16.Izinadalah dokumen yang dikeluarkanoleh pemerintahdaerah berdasarkan peraturan daerahatau peraturan perundang-undanganlainnya yang merupakanbuktilegalitas,menyatakansah atau diperbolehkannya seseorangataubadanuntuk melakukanusaha ataukegiatan tertentu. 17.PendaftaranPenanamanModaladalahbentuk persetujuanPemerintah yangmerupakanizinprinsip sebagaidasarpenerbitanPerizinandanpemberian Fasilitaspelaksanaan PenanamanModal.
18.Izinusahapenanamanmodaladalahizinyangwajib dimilikipenanammodaluntukmemulai produksi/operasi, kecualiditentukanlainoleh peraturan perundang-undangan. 19.Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatanterhadapwaktu, prosedur,danbiaya pemberian perizinandannonperizinan.
20.LaporanKegiatanPenanamanModalyang selanjutnya disingkatLKPMadalah laporanmengenru perkembanganrealisasiPenanamanModaldan kendala yang dihadapipenanammodalyangwajib disampaikan secaraberkala.
21.Perizinanadalah segalabentuk persetujuanuntuk melakukan PenanamanModalyang dikeluarkanoleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas,atauAdministrator Kawasan Ekonomi Khusus, yangmemilikikewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
22.Nonperizinanadalahsegalabentuk kemudahan pelayanan,fasilitas fiskaldanInformasi mengenai penanamanmodal,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23.Perizinanberusaha adalah persetujuan yang diperlukan PelakuUsahauntukmemulaidan menjalankanusaha dandiberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan (cheklist).
24.Memulai Produksi/Operasi adalah saatdirnana perusahaan PenanamanModalbaikPMAmaupun PMDNtelah siapuntuk melakukan produksi barang dan/ ataumenghasilkanjasasebelum melakukan transaksi penjualan.
25.Memulai kegiatan konstruksi adalah saatdimulainya perencanaan pekerjaan fisikberupa perencanaan teknik yang terkait dengan kegiatan usaha. 26.Sistem PelayananInformasidanPerizinan Investasi SecaraElektronikyang selanjutnya disingkatSPIPISE adalahsistem pelayananperizinandannonperizinan yangterintregasiantarapemerintah dengan pemerintahdaerahyangmemilikikewenangan perizinandannonperizinan. 27.FasilitasPenanamanModaladalahsegalabentuk insentiffiskaldannonfiskalserta kemudahan pelayananpenamanmodal,sesuai denganketentuan peraturanperundang-undangan. 28.Pemberian insentifadalah dukungandari pemerintah daerah kepada penamanmodaldalam rangka mendorongpeningkatanpenanamanmodaldidaerah. 29.Pemberiankemudahan adalahpenyediaanfasilitasdari pemerintah daerah kepada penanammodaluntuk mempermudahsetiap kegiatanpenanamanmodal dalam rangkamendorong peningkatanpenanaman modaldidaerah. 30.Badan UsahaMilikDaerah yang selanjutnya disingkat BUMDadalah badanusahayang modalnyaatau sahamnyadimilikiolehpemerintah daerah, sebesar lebihdari limapuluh perseratus(50%). 31.Perusahaanlokaladalah perusahaanyang didirikan berdasarkanhukumNegara Republik Indonesia yang lebihdari limapuluhperseratus(50%)modalnya dimilikiolehperseorangan/pendudukMukomuko, danmemilikikantor yangberdomisili diKabupaten Mukomuko.
32.Koperasiadalah badanusahayang beranggotakan orang, seorangwarga/ pendudukMukomukoatau badanhukumkoperasi yang dikeluarkanolehinstansi Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang berwenang, danmemilikikantor yangberdomisili diKabupaten Mukomuko.
33.Konsorsiumadalah gabungan dari2 (dua)ataulebih orang perseorangan,perusahaan,organisasi, koperasi ataukombinasi darielemen-elementersebutuntuk mengadakansuatukegiatan,usaha ataupembiayaan bersama dalam rangka mencapaitujuan tertentu dalam batas waktu tertentu dengan menyatukan sumber daya yangdimilikipara pihak yang tergabung, dimana masing-masing konsorsium tetapberdiri sendiri.
34.Kandungan lokaladalah semua produk barang dan jasayang dihasilkan daerah,BUMD, koperasi, UMKM, penyedia barang jasalokaldan tenaga kerja penduduk Kabupaten Mukomuko.
35.Produksi daerah adalah semua jenis barang/ jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi, dibangun, ataudikerjakan oleh perusahaan yang berproduksi dan/atauberinvestasi langsung di Kabupaten Mukomuko. 36.Iklimusahaadalahkondisiyang diupayakan PemerintahdanPemerintah Daerahuntuk memberdayakanUsahaMikro, Kecil,danMenengah secarasinergis melaluipenetapanberbagaiperaturan perundang-undangandankebijakan di berbagaiaspek kehidupanekonomi agarUsahaMikro, Kecil,dan Menengah memperolehpemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan,dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. 37.Usahamikroadalahusahaproduktifmilikorang perseorangandan/ataubadanusahaperseorangan yang memenuhikriteriausahamikrosebagaimana diaturdalamperaturanperundang-undangan. 38.Usahakeciladalahusahaekonomiproduktif yang berdiri sendiri,yang dilakukanolehorang perseoranganataubadanusahayangbukan merupakananak perusahaan atau bukancabang perusahaanyangdimiliki,dikuasai,ataumenjadi bagian baik langsungmaupuntidak langsung dengan usahamenengahatau usahabesar yang memenuhi kriteriausahakecilsebagaimanadiatur dalam peraturanperundang-undangan. 39.Usahamenengah adalahusahaekonomiproduktif yangberdiri sendiri,yang dilakukanolehorang perseoranganataubadanusahayang merupakananak perusahaan ataucabangperusahaanyangdimiliki, dikuasai,ataumenjadi bagian baik langsungmaupun tidak langsung denganusahakecilatau usahabesar dengan jumlahkekayaan bersihatauhasil penjualan tahunansebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 40.Usahabesar adalahusahaekonomi produktif yang dilakukanolehbadanusahadengan jumlahkekayaan bersihatauhasil penjualantahunanlebihbesardari usahamenengah, yangmeliputiusahanasionalmilik negaraatauswasta,usaha patungan dan usahaasing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
41.Bidangusahayang tertutup merupakan bidangusaha tertentu yang dilarangdiusahakansebagai kegiatan PenanamanModal.
42.Bidangusahaterbuka dengan persyaratan adalah bidangusaha tertentu yang dapat diusahakansebagai kegiatanpenanamanmodal dengan syarat tertentu, yaitu bidangusahayang dicadangkanuntuk usaha mikro, kecil,menengah danKoperasi,bidangusaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidangusaha yang dipersyaratkan dengan kepemilikan modalnya, bidangusahayang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan usahayang dipersyaratkan dengan perizinan khusus. BABII ASAS DAN TUJUAN a.kepastian hukum; b.keterbukaan; c.akuntabilitas; d.perlakuan yang sama, tidak membedakan asaldaerah maupun asalnegara; e.kebersamaan; f.efisiensiberkeadilan; g.berkelanjutan; h.berwawasan lingkungan; 1.kemandirian; J.keseimbangan kemajuandan kesatuanekonomi daerah; a.meningkatkanpertumbuhanekonomi daerah; b.menciptakan lapangankerja; c.meningkatkan pembangunanekonomi berkelanjutan; d.mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerahuntuklebihmampubersaing ditingkatregional, nasionaldaninternasional berdasarkan keunggulan kompetitifdaerah terutamakontribusi dari pemanfaatan sumber daya alam secaralestari; e.meningkatkan pendapatan daerahuntukmemberikan kontribusi yang sebesar-besarnyabagi perekonomian daerah danmengembangkan serta memperkuat industri dan perdagangan daerah; f.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah; g.meningkatkan kapasitas dan kemampuanteknologi daerah;

h.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; 1.meningkatkan dan mengembangkan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riildengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negerimaupun luar negen; J.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN Pasal 5

Pasal 7

(1)Penyelesaian perselisihanhubunganindustrialwajib diupayakanuntukdiselesaikansecara musyawarah antara perusahaan penanamanmodaldantenaga kerja.
(2)Jikapenyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak mencapaihasil, penyelesaiannya dilakukan melaluiupaya mekanismetripartit. {3)Jikapenyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat{2) tidak mencapai hasil,perusahaan penanamanmodal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubunganindustrial melalui pengadilanhubungan industrial. BABVI BIDANG USAHA Pasal 8
(1)Semua bidangusaha ataujenisusaha terbukabagi kegiatan penanamanmodal, kecuali bidangusaha atau jenis usahayang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
(2)Bidangusaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.
(3)Bidangusahayangterbukadengan persyaratan adalah bidangusahatertentuyangdapat diusahakansebagai kegiatanpenanamanmodaldengan syarat tertentu yaitubidangusahayang dicadangkanuntukUsaha Mikro, Kecil,MenengahdanKoperasi,bidangusaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidangusaha yang dipersyaratkankepemilikan modalnya,bidang usahayang dipersyaratkan denganlokasitertentu dan bidangusahayang dipersyaratkan denganperizinan khusus. BABVU PENGEMBANGAN PENANAMANMODALBAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DANKOPERASI Pasal 9
(1)Pemerintah Daerahwajibmenetapkanbidangusaha yang dicadangkanuntuk usahamikro,kecil,menengah dankoperasisertabidangusahayang terbukauntuk usahabesardengan syaratharusbekerjasamadengan usahamikro,kecil,menengahdankoperasi.
(2)Pemerintah Daerah melakukan pembinaandan pengembanganusahamikro,kecil,menengahdan koperasi melaluiprogram kemitraan, peningkatan daya saing,pemberian doronganinovasidan perluasan pasar, sertapenyebaraninformasi yang seluas- luasnya.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENANAMANMODAL BagianPertama Hak PenanamModal

Pasal 10

Setiappenanammodalberhak mendapatkan: a.kepastian hak, hukum danperlindungan; b.informasi yang terbukamengenai bidangusahayang dijalankannya; c.hakpelayanan;dan d.berbagai bentukfasilitaskemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap penanam modal berkewajiban :

a.menerapkan prinsip tatakelola perusahaan yang baik;
b.melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan; c.membuatlaporantentangkegiatanpenanamanmodal danmenyampaikan kepada instansi yangberwenang; d.menghormati tradisibudaya masyarakat sekitarlokasi kegiatanusahapenanamanmodal;dan e.mematuhisemua ketentuan peraturanperundang- undangan. BagianKetiga TanggungjawabPenanamModal Pasal 12 Setiappenanammodalbertanggungjawab: a.menjamin tersedianyamodalyang berasal darisumber yang tidak bertentangan denganketentuan peraturan perundang-undangan; b.menanggungdanmenyelesaikan segala kewajibandan kerugianjika penanammodal menghentikan, meninggalkanataumenelantarkankegiatanusahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c.menciptakaniklimusahapersaingan yang sehat, mencegahpraktekmonopoli,danhallainyang merugikan daerah; d.menjaga kelestarian lingkungan hidup; e.menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dankesejahteraan pekerja;dan f.mematuhisemua ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1)Pemerintah Daerah memberikanfasilitaskepada penanammodal yang melakukan penanamanmodal.
(2)Fasilitaspenanamanmodal se bagaimana dimaksud pada ayat(1)diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABX PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

BAB IX

FASILITAS PENANAMAN MODAL Pasal 13

Pasal 14

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a.Penanam modal mengajukan permohonan insentif dan/atau kemudahan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan. -- b.Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam hurufadiverifikasiolehtimyangdibentukoleh Bupati. c.Hasilverifi.kasiyang dilakukanoleh tim,menjadi bahanrekomendasiBupatiuntukmenerbitkanatau menolak pemberian insentifdankemudahan. d.Penanammodal yang telahlolos verifikasidiberikan insentifsesuai dengan hasil kajiantim. e.Pemberianinsentifdankemudahan kepada penanam modalsebagaimana dimaksud dalamhurufd ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang sekurang- kurangnya memuat nama danalamat BadanUsaha PenanamanModal,JenisUsahaatauKegiatan penanamanmodal,bentuk,jangkawaktu,sertahak dankewajibanpenerima insentifdan/ataukemudahan penanamanmodal. a.memberikan kontribusibagipeningkatan pendapatan masyarakat; b.menyerap banyak tenaga kerjalokal; c .menggunakan sebagian besar sumber dayalokal; d.memberikan kontribusibagipeningkatan pelayanan publik; e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestikregionalbruto; f.berwawasan lingkungandanberkelanjutan; g.termasuk skalaprioritastinggi; h.termasuk pembangunan infrastruktur; 1.melakukan alihteknologi; J.melakukan industripionir; k.beradadidaerahterpencil,daerahtertinggal,atau daerah perbatasan; 1.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan,dan . . movas1;
m.bermitra denganusahamikro,kecil,ataukoperasi; atau
n.Industri yang menggunakan barangmodal, mesin,atau peralatan yang diproduksi di daerah.

Pasal 16

(1)Bupati melalui Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melakukan verifikasi terhadap usulan penanam modal dan melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. ......
(2)Penilaianterhadapkriteriasebagaimana dimaksud padaayat(1)ditentukan berdasarkan jumlahkriteria yangdipenuhi.
(3)Format penilaian kriteriadanhasil penilaianterhadap kriteriasebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalamLampiranPeraturan Daerahini.
(4)Hasil Penilaianterhadapkriteriasebagaimana dimaksud dalam Pasal15menjadidasarpenentuan bentuk, besaraninsentif,danurutanpenanammodal yangakanmendapatinsentifdankemudahan.
(5)Format hasil penilaiansebagaimana dimaksudpada ayat(3)tercantum dalamLampiranPeraturan daerah 1n1.

Pasal 17

Jenisataubidangusahayangdapatmemperoleh insentif dan kemudahanantaralain: a)Usahamikro,kecil,menengahdankoperasi b)Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan c)Usaha yang dipersyaratkankepemilikan modalnya d)Usaha yang dipersyaratkan denganlokasitertentu e)Usaha yang dipersyaratkan dengan perizinankhusus. BagianKelima Bentuk insentifdan kemudahanyangdapatdiberikan Pasal 18

(1)Pemberian insentifdapatberbentuk: a.Pengurangan, keringanan,ataupembebasan pajak daerah; b.Pengurangan, keringanan,ataupembebasan retribusi daerah; c.Pemberiandanastimulan;dan d.Pemberianbantuanmodal.
(2)Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
1. a.Penyediaandata daninformasi peluang penanaman modal
2. b.Penyediaansarana dan prasara c.Penyediaan lahan ataulokasi d.Pemberian bantuan teknis e.Percepatan pemberian perizinan.
(3)Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dan ayat
(2)dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah.
(2)Pengesahan pendirianbadanusahapenanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.
(3)Perusahaan penanamanmodalyangakanmelakukan kegiatanusahawajibmemperolehizinsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangandari instansi yangmemilikikewenangan, kecuali ditentukanlaindalam undang-undang.
(4)Izinsebagaimana dimaksudpadaayat(3)diperoleh melaluipelayanan terpadusatupintu.

BAB XI

PENGESAHANDANPERIZINAN PERUSAHAAN Pasal 20 (1}Pengesahan pendirianbadanusahapenanaman modaldalamnegeriyang berbentuk badan hukum atautidak berbadanhukumdilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 21

(1)Pelayananterpadusatupintu bertujuan membantu penanammodal dalam memperolehkemudahan pelayanan,fasilitasfiskal,daninformasi mengenai penanamanmodal.
(2)Pelayanan terpadusatu pintu dilakukanolehinstansi yang berwenang di bidangpenanamanmodal yang mendapatpendelegasianataupelimpahan wewenang dari Bupati yang berwenang mengeluarkan perizinan dannonperizinan dikabupaten.
(3)Ketentuan mengenaitata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadusatupintu sebagaimana dimaksud pada ayat(2)diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

(1)Penanam Modal yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dikenakan sanksi administrasi berupa : a.peringatan tertulisatausecaradaring; b.pembatasankegiatanusaha; c.pembekuankegiatanusaha dan/ataufasilitas penanamanmodal;atau d.pencabutanizmusahadan/ataupenzman penanamanmodaldan/ataufasilitaspenanaman modal.
(2)Sanksi administrasi sebagaimana dimaksudpadaayat ( 1)dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Peraturan daerah1n1mulai berlaku padatanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan penempatannya Mukomuko. 2019 orangmengetahuinya,memerintahkan Peraturan Daerahm1dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ditetapkan di Mukomuko pada tang~;U.---::;;~ ~ :}qlJ PATI MUKOMUKO, CHOIRUL HUDA 2019 N DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN2019NOMOR ........ . NOMOR REGISTER!P~11TURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO PROVINS! BENGKULU: (...../:2.. ..J.i] 1 ...#.0§j.......)

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…