(1)BupatiMukomukomewakiliPemerintah Daerah dalamkepemilikan KekayaanDaerahYang Dipisahkanpada: a.perusahaan umumDaerah,berkedudukan sebagaipemilik modal;dan b.perusahaanperseroan Daerah,berkedudukan sebagai pemegangsaham. (2)BupatiMukomukoselakupemilikmodalpada perusahaan umumDaerahatauPemegangsaham pada perusahaanperseroan Daerahmempunyru kewenangan mengambilkeputusan. (3)Kewenangan mengambilkeputusansebagaimana dimaksudpadaayat(2)dapatdilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah. (4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud padaayat(3)antaralain: a.perubahananggaran dasar; b.pengalihanasettetap; c.kerja sama; d.investasidanpembiayaan,termasuk pembentukan anak perusahaandan/ ataupenyertaanmodal; e.penyertaanmodal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan,keuntungan revaluasi aset,danagiosaham; f.pengangkatandanpemberhentianDewan Pengawas, Komisaris,danDireksi; g.penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris,dan Direksi; h.penetapan besaran penggunaanlaba; i.pengesahan laporan tahunan;
j.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan,dan pembubaranBUMD;dan k.jaminan asetberjumlah lebih dari 50% (limapuluh persen) darijumlah kekayaan bersihBUMDdalam 1 (satu)transaksiataulebih;
(5)Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)dan ayat(3)dapatdiberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. (6)Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat(5)ditetapkan berdasarkan: a.target kinerjaBUMD;
b.klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan c.laporan keuanganBUMD.
(7)Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) .sampai dengan ayat(6)diatur dalam Peraturan Bupati. BAB III PENDIRIAN BUMD