Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 4 Tahun 2022
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
Ringkasan
PAJAK DAERAH
PAJAK DAERAH
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuk o Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
5.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5587, sebagaimana telahdiubahbeberapakali,terakhir denganUndang-UndangNomor9Tahun2015 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2015 Nomor58,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5679); 6.PeraturanPemerintahNomor69tahun2010ten tang Tata CaraPemberiandanPemanfatan Insentif PemungutanPajakDaerahdanRetribusiDaerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2010 Nomor 119,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5161); 7.PeraturanPemerintahNomor 18Tahun2016tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2016Nomor 114,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5887); 8.Peraturan PemerintahNomor 12Tahun2019 tentang PengelolaanKeuangan Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2019Nomor 42,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 6322); 9.Peraturan Daerah Kabupaten MukomukoNomor 13 Tahun2011ten tang Pajak Daerah(LembaranDaerah Kabu patenMukomukoTahun2011Nomor13), sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten MukomukoNomor 15Tahun2019tentang PerubahanAtasPeraturan Daerah Kabupaten MukomukoNomor 13Tahun2011tentangPajak Daerah(LembaranDaerah KabupatenMukomuko Tahun2019Nomor 15); 10.Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun2016 tentang Pembentukan dan SusunanBadan Kabupaten Mukomuko (LembaranDaerah Kabupaten MukomukoTahun2016Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO Menetapkan dan BUPATI MUKOMUKO MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 201 1 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 15) diubah sebagai berikut:
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
11.HoteladalahfasilitaspenyediaJasa penginapan/peristirahatan termasukjasaterkait lainnya dengan dipungutbayaran, yang mencakupjugamotel,losmen,gubukpariwisata,wismapariwisata, pesanggrahan,rumahpenginapandansejenisnya,sertarumah kosdenganjumlah kamarlebihdari10 (sepuluh). 12.Pajak Restoranadalah pajakataspelayanan yang disediakanoleh restoran. 13.Restoranadalahfasilitaspenyediamakanandan/atauminuman dengan dipungutbayaran, yangmencakup juga rumahmakan, kafetaria,kantin,warung,bar dansejenisnyatermasukjasa boga/katering. 14.Pajak Hiburanadalah pajakataspenyelenggaraanhiburan. 15.Hiburan adalah semuajenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/ataukeramaian yangdinikmatidengan dipungutbayaran. 16.PajakReklameadalah pajakataspenyelenggaraan reklame. 17.Reklameadalahbenda, alat,perbuatanataumedia yangbentuk dan corak ragamnya dirancanguntuk tujuankomersialmemperkenalkan, menganjurkan, mempromosikanatau untukmenarik perhatian umumterhadapbarang,jasa,orangataubadan, yangdapatdilihat, dibaca, didengar,dirasakandan/ataudinikmatiolehumum. 18.Pajak PeneranganJalanadalah pajakataspenggunaan tenagalistrik, baik yang dihasilkan sendirimaupundiperolehdarisumberlain. 19.PajakMineralBukanLogamdan Batuan adalah pajakataskegiatan pengambilan mineralbukanlogamdan batuan,baik darisumber alamdidalamdan/ataupermukaan bumiuntukdimanfaatkan.
21.Pajak Parkiradalah pajakataspenyelenggaraantempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokokusaha maupunyang disediakan sebagaisuatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraanbermotor. 22.Parkiradalah keadaan tidak bergeraksuatukendaraan yang tidak bersifat sementara.
26.BurungWaletadalah satwa yang termasuk margacollocalia,yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
28.Bumiadalah permukaanbumi yangmeliputitanahdanperairan pedalamansertalautwilayahkabupaten. 29.Bangunan adalah konstruksi teknik yangditanamataudilekatkan secara tetap padatanahdan/atauperairan pedalamandan/ataulaut. 30.NilaiJualObyek Pajak,yang selanjutnya disebutNJOPadalah harga rata-ratayangdiperolehdaritransaksijualbeliyangterjadisecara wajar,danbilamana tidak terdapat transaksijualbeli,NJOP ditentukanmelaluiperbandinganharga denganobyeklain yang sejenis,ataunilaiperolehan baru,atauNJOP pengganti. 31.Bea PerolehanHakAtasTanahdan Bangunan adalah pajakatas perolehanhak atas tanahdan/atau bangunan.
33.HakAtasTanah Dan/Atau Bangunan adalahhak atastanah, termasukhakpengelolaan,besertabangunandiatasnya, sebagaimana dimaksud dalamundang-undangdibidangpertanahan danbangunan. 34.Subjek Pajakadalahorang pribadiatauBadanyangdapatdikenakan Pajak. 35.WajibPajakadalah orang pribadiatauBadan,meliputipembayar pajak, pemotongpajakdan pemungutpajak, yang mempunyaihak dankewajibanperpajakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
37.TahunPajak adalah jangka waktu yang lamanya1 (satu)tahun kalender, kecuali bilawajibpajak menggunakantahun bukuyang tidaksamadengantahunkalender.
39.Pemungutan adalahsuaturangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan dataobyekdan subyek pajak,penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepadawajib pajak serta pengawasan penyetorannya. 40.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkatSPTPD adalah suratyang oleh wajibpajak digunakan untukmelaporkan penghitungandan/atau pembayaran pajak, obyek pajakdan/atau bukanobyek pajak,dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 41.Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
53.Pembukuan adalahsuatuprosespencatatanyang dilakukan secara teratur untukmengumpulkandata daninformasikeuanganyang meliputiharta,kewajiban,modal,penghasilandanbiaya,serta jumlah hargaperolehandanpenyerahanbarangataujasa,yangditutup denganmenyusunlaporan keuanganberupa neracadanlaporanlaba rugiuntukperiodeTahunPajak tersebut. 54.Pemeriksaanadalahserangkaian kegiatanmenghimpundanmengolah data,keterangan,dan/ataubuktiyang dilaksanakan secaraobyektif danprofesionalberdasarkansuatu standarpemeriksaanuntuk mengujikepatuhan pemenuhankewajibanperpajakan daerah dan/atautujuanlaindalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan daerah. 55.Penyidikan Tindak PidanaDiBidangPerpajakan Daerahadalah serangkaian tindakanyang dilakukanolehPenyidikuntukmencari sertamengumpulkan buktiyang dengan bukti itu membuatterang tindak pidanadibidangperpajakan daerah serta menemukan tersangkanya. 56.InsentifPemungutanPajakdanRetribusiDaerah yang selanjutnya disebut Insentifadalah tambahanpenghasilan yang diberikansebagai penghargaanataskinerjatertentu dalam melaksanakan pemungutan pajakdanretribusi. 2.Ketentuan Pasal9diubah,sehingga Pasal9berbunyi sebagai berikut:
DengannamaPajak RestorandipungutPajakatassetiap pelayanan yang disediakanoleh Restoran." 3.Ketentuan Pasal10ayat(3)diubah, sehingga Pasal10berbunyi sebagai berikut:
(1)Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakanoleh Restoran. (2)Pelayananyang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat(1)meliputi pelayanan penjualan makanandan/atauminuman yang dikonsumsi oleh pembeli,baik dikonsumsiditempat pelayanan maupunditempatlain. (3)TidaktermasukObjek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada Pasal9adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.3.000.000,-/bulan. 4.Ketentuan Pasal 12diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. 5.Ketentuan Pasal19ayat(6)disempurnakanmenjadi:
TarifPajak Hiburan ditetapkansebagaiberikut: 1)Tontonanfilmsebesar20% (duapuluhpersen); 2)Pagelaran kesenian, musik,tarisebesar10%(sepuluhpersen); 3)Binaragadansejenisnyasebesar20%(duapuluhpersen); 4)Pameran sebesar20% (duapuluhpersen); 5)Sirkus, akrobat,dansulap sebesar20% (duapuluhpersen); 6)Permainanbilyarddanholingsebesar20%(duapuluhpersen); 7)Pacuan kuda, kendaraanbermotorsebesar20% (duapuluhpersen); 8)Pusatkebugaran(fitness center)sebesar 35% (tigapuluhlimapersen); 9)Pertandingan olahraga sebesar10%(sepuluhpersen); 10)Pagelaranbusana,kontes kecantikan sebesar10%(sepuluhpersen); 11)Diskotik,karaoke, klab malam,Bardansejenisnyasebesar75% {tujuhpuluhlimapersen); 12)Pantipijat,refleksi,mandiuap/spasebesar50%{limapuluhpersen); 13)Permainan ketangkasan sebesar 50%(limapuluhpersen); 14)Kesenianrakyat/tradisional sebesar5%(limapersen). 6.Ketentuan Pasal 60 ayat(1)dan(2)diubah,sehingga Pasal 60 berbunyi se bagai berikut :
(1)Setiap orang pribadidan badanyangmemiliki,menguasaiatau memperolehmanfaatatas tanahdan/ataubangunanwajib mendaftarkanobjek pajaknya tersebutkeBadan yang mengelolah PendapatanDaerah. (2)Dalam hal orang pribadidan badanyangmemiliki,menguasaiatau memperoleh manfaat atas tanah dan/ataubangunan sebagaimana dimaksud ayat{1)tidak mendaftarkan objek pajaknya maka akan dilakukan pendataanolehBadan yang mengelolah Pendapatan Daerah. 7.Ketentuan Pasal 83 ayat(1),ayat(2),ayat(3)dan ayat(4)diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:
(1)Untuk mengetahui jumlah potensi pajak, Badan yang mengelolah Pendapatan Daerah melakukan pendaftaran dan pendataan jumlah Wajib Pajak. (2) (3)
Kegiatan pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatas diawali dengan pengisian formulir pendaftaran dan formulir pendataan secara benar dan jelas dan dikembalikan kepadaBadan yang mengelola Pendapatan Daerah, selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai pembuatan NPWPD dan dicantumkan pada setiap dokumen perpajakan daerah. Berdasarkan formulir pendaftaran, Badan yang mengelolah Pendapatan Daerah menerbitkan NPWPD kepada Wajib Pajak dan dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak sesuai dengan jenis objek pajak.
( 1) Setiap 3 (tiga) bulan sekali wajib pajak yang telah memiliki NPWPD wajib mengisi formulir pendataan dengan lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Badan yang mengelolah Pendapatan Daerah.
10.Ketentuan Pasal108ayat(3)diubah danditambah ayat(4),sehingga Pasal108berbunyi sebagaiberikut:
(1)Instansiyangmelaksanakan pemungutanPajakdapatdiberiinsentif atasdasarpencapaiankinerjatertentu. (2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat(1)ditetapkan melalui AnggaranPendapatandanBelanja Daerah. (3)Tatacarapemberiandanpemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat(1)ditetapkanlebihlanjut dengan Peraturan Bupati dengan mempedomaniperaturan perundang-undanganyang berlaku. (4)Pemberianinsentif,sebagaimana dimaksudpada ayat(1)ditetapkan sebesar5%(limaperseratus). PasalII Peraturan Daerahinimulai berlakupadatanggaldiundangkan. Agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerahini,dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko. Diundangkan di Mukomuko padatanggal:,(Mf\\\€12022 PJ.SEKRETARIS DAERAH, DitetapkandiMukomuko padatanggal31~{Lt(2022 BUPATI MUKOMUKO, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2022 NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO PROVINS! BENGKULU (Lf/lO/2022).
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)