DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Mukomuko

regulasi_utama

Ringkasan

Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peratura Daerah Mukomuko tentang PenerapanDisiplin d Penegakan HukumProtokolKesehatan Sebagai Upay PencegahandanPengendalian Corona Virus Diseas 2019; 1.Undang-Undang Nomor 4Tahun1984 tentangWab PenyalrJtMenular (Lembaran Negara Republil Indonesia Tahun 1984 Nomor 20,Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723); 2.Undang-Undang Nomor 3Tahun 2003tentan Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupate Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkul (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4266); 3.Undang-UndangNomor24Tahun2007tentang PenanggulanganBencana(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2007Nomor66,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 4723); 4.Undang-UndangNomor36Tahun2009tentang Kesehatan(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2009Nomor 144,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5063); 5.Undang-UndangNomor44Tahun2009tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2009Nomor 153,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5072); 6.Undang-UndangNomor 12Tahun2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2011 Nomor52,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia5234),sebagaimana telahdiubah dengan Undang-UndangNomor 15Tahun2019tentang PerubahanAtasUndang-UndangNomor 12Tahun 2011tentang Pembentukan PeraturanPerundang- undangan(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2019Nomor 183,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 6398); 7.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor 244,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5587) sebagaimana telahdiubahbeberapakali,terakhir dengan Undang-UndangNomor 9Tahun2015 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2015 Nomor 58,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5679); 8.Undang-UndangNomor30 Tahun2014 tentang AdministrasiPemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor292, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5601); 9.Undang-UndangNomor 6Tahun2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia6236); 10.Peraturan PemerintahNomor40 Tahun1991tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 21Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 12.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2017tentang PembinaandanPengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2017Nomor73,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 6041); 13.PeraturanPemerintahNomor 21Tahun2020tentang PembatasanSosialBerskala BesarDalam Rangka PercepatanPenangananCoronaVirus Disease2019 (COVID-19)(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2020Nomor91,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 6487); 14.PeraturanPresidenNomor 17Tahun2018tentang PenyelenggaraanPenanggulanganBencanaDalam Keadaan Tertentu(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2018Nomor34); 15.PeraturanPresidenNomor82Tahun2020tentang KomitePenangananCoronaVirus Disease2019 (COVID-19)danPemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2020 Nomor 178); 16.KeputusanPresiden Republik IndonesiaNomor 11 Tahun2020tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat CoronaVirus Disease2019 (COVID-19) ; 17.KeputusanPresiden Republik IndonesiaNomor 12 Tahun2020 tentang Penetapan BencanaNon Alam Penyebaran CoronaVirus Disease 2019(COVID-19) SebagaiBencanaNasional; 18.PeraturanKepalaBadanNasionalPenanggulangan BencanaNomor 6Tahun 2008 tentangPedoman Penggunaan DanaSiapPakai; 19.PeraturanMenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular TertentuYangDapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan(Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2010Nomor 503); 20.PeraturanMenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor45 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Surveilans Kesehatan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 1113); 21.PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

22.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755); 23.PeraturanKepalaBadanNasionalPenanggulangan BencanaNomor5Tahun2018tentangKondisidan Tata Cara PelaksanaanPenyelenggaraan PenanggulanganBencanaDalam KeadaanTertentu (BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2018Nomor 1644); 24.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesia Nomor20Tahun2020tentangPercepatan PenangananCoronaVirus Disease2019di Lingkungan PemerintahDaerah(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor249); 25.PeraturanMenteriKesehatanRepublikIndonesia Nomor9Tahun2020tentangPedomanPembatasan SosialBerskala Besar Dalam Rangka Percepatan PenangananCoronaVirusDisease2019(COVID- 19) (BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor 326); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO dan Menetapkan BUPATI MUKOMUKO MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE2019.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Peraturan Daerahinidimaksudkansebagaipanduanbagi semua pemangku kepentingan dalam penerapandisiplin danpenegakanhukumprotokolkesehatan secara ketat sebagaiupaya pencegahandanpengendalian Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kabupaten Mukomuko menuju masyarakat yang aman, sehat danproduktif.

Pasal 3

Peraturan Daerah inibertujuanuntuk:

a.Meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Mukomuko;
b.Mendorong warga masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat(PHBS) dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Mukomuko; c.Meningkatkankepatuhan masyarakat terhadap penerapandisipilinprotokolkesehatansebagaiupaya pencegahandanpengendalianCOVID-19diKabupaten Mukomuko; d.Memberikankepastianhukum, memperkuat upayadan meningkatkanefektivitaspencegahandanpengendalian COVID- 19diKabupatenMukomuko. a.Pelaksanaan;
b.Monitoringdanevaluasi; c.Sanksi; d.Sosialisasidanpartisipasi;dan e.Pendanaan. BABIV PELAKSANAAN

(1)Subjek Pengaturaninimeliputi:
1. a.Perorangan; b.Pelakuusaha; dan
2. c.Pengelola, penyelenggara,ataupenanggung jawab tempat danfasilitasumum.
(2)Perorangan sebagaimana dimaksud ayat(1)hurufa harusmelakukan4M,yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjagajarak danmenghindari kerumunan.
(3)Pelakuusaha,pengelola, penyelenggaraataupenanggung jawab tempat danfasilitasumum sebagaimana dimaksud ayat(1)hurufbdan hurufcharusmenyiapkansarana dan prasarana4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

BAB III

RUANG LINGKUP Pasal 4 RuanglingkupPeraturan Daerahinimeliputi:

Pasal 6

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat(1) wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam melaksanakan aktivitas/berkegiatan.

Pasal 7

(1)Setiap orang peroranganwajibmelaksanakandan mematuhiprotokolkesehatanmeliputi: a.Menggunakanalatpelindungdiriberupa maskeryang menutupi hidungdan muluthingga dagu,jikaharus keluarrumah atauberinteraksi dengan oranglain yang tidak diketahuistatuskesehatannya; b.Mencucitangan secarateraturmenggunakansabun dengan airmengalir; c.Pembatasaninteraksifisik(physical distancing);dan d.Meningkatkandayatahan tubuhdengan menerapkan Perilaku Hidup Bersihdan Sehat(PHBS).
(2)Bagipelakuusaha,pengelola, penanggung jawabtempat,dan melaksanakandanmematuhi meliputi: penyelenggara,atau fasilitasumumwajib protokolkesehatan
1. a.Sosialisasi,edukasi,danpenggunaanberbagai media informasiuntukmemberikan pengertiandan pemahamanmengenaipencegahandanpengendalian COVID- 19; b.Penyediaansaranacucitangan pakaisabunyang mudahdiaksesdanmemenuhistandar atau penyediaan cairan pembersihtangan(handsanitizer); c.Upayaidentifikasi (penapisan)dan pemantauan kesehatanbagisetiap orang yangakanberaktivitas di lingkungankerja; d.Upayapengaturan jaga jarak; e.Pembersihandandisinfeksilingkungan secaraberkala; f.Penegakan kedisiplinanpadaperilakumasyarakat yangberisikodalam penularan dantertularnya COVID-19;dan g.Fasilitasdeteksi dinidalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaranCOVID-19. BagianKetiga TempatdanFasilitas Umum Pasal 8 Tempatdanfasilitasumummeliputi: a.Perkantoran/tempatkerja,usaha, danindustri; b.Sekolah/institusi pendidikan lainnya; c.Tempatibadah; d.Terminal, pelabuhan,dan bandarudara; e.Transportasi umum; f.Toko,pasar modern, dan pasar tradisional;
2. g.Apotekdantokoobat;
3. h.Warung makan, rumah makan,cafe,dan restoran;
4. i.Pedagang kaki lima/lapak jajanan;
5. j.Perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
6. k.Tempat wisata; 1.Fasilitas pelayanan kesehatan;
7. m.Area publik tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
8. n.Tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

(1)Bupati menugaskan Dinas terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
(2)Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 10

( 1) Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, Rukun Tetangga dan Rukun Warga turut berpartisipasi aktif melakukan monitoring penerapan protokol kesehatan di lingkungan tempat tinggalnya.

(2)Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Satuan Togas COVID-19 sesuai tingkatan wilayah.
(3)Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Satuan Togas COVID-19 tingkatan wilayah sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab.

BAB VI

SANKSI

Pasal 11

( 1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi.

(2)Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi berupa:
1. a.Teguran lisan dan teguran tertulis;
2. b.Larangan memasuki suatu area yang akan dituju;
3. c.Kerja sosial berupa rnernbersihkan saran.a fasilitas urnurn;
4. d.Pembubaran kegiatan; atau
5. e.Denda administratif sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
(3)Setiap pimpinan/penanggungjawab badan usaha/pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi berupa: a . Teguran lisan atau teguran tertulis;
1. b.Penghentian sementara kegiatan atau operasional usaha;
2. c.Denda administratif sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. d.Pencabutan izin usaha.
(4)Pengenaansanksisebagaimana dimaksud dalam ayat(2) danayat(3),dikenakan dengan mempertimbangkan unsurproposionaldankeadilansesuaidenganketentuan peraturanperundang-undangan.
(5)Dalampelaksanaan penerapan sanksisebagaimana dimaksudpadaayat(2),ayat(3)dan ayat(4),SatpolPP danDamkarberkoordinasidengan Instansiterkait, TentaraNasional Indonesia,KepolisianNegara Republik Indonesia, KejaksaanNegeridan SatuanTogas COVID-19Daerah.

Pasal 12

DendaAdministratifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(2)danayat(3),disetor ke rekeningKasDaerahsesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan melakukan sosialisasiterkait informasi/edukasi carapencegahan danpengendalianCOVID-19kepada masyarakat.
(2)Sosialisasi/ edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1),dilaksanakan dengan melibatkan ForumKoordinasi Pimpinan Daerah,ForumKoordinasiPimpinan Kecamatandanpartisipasi peranserta:
1. a.Masyarakat; b.Pemuka agama;
2. c.Tokohadat;
3. d.Tokohmasyarakat;dan e .Unsur masyarakat lainnya.
(3)Pelaksanaan sosialisasi/ edukasi dilakukan secara langsung kepada masyarakatataumenggunakansarana media informasi. • I KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Padasaatdiundangkannya PeraturanDaerahinimaka PeraturanBupatiMukomukoNomor30 Tahun2020 tentang PenerapanDisiplindanPenegakanHukumProtokol KesehatanSebagai Upaya PencegahandanPengendalian CoronaVirus Disease2019dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

PENDANAAN Pasal 14 Segala biaya yang timbul akibatditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Peraturan Daerahm1mulai berlakupadatanggal diundangkan. Agarsetiap pengundangan penempatannya Mukomuko. komuko, ft,i\ri2021 orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah1n1dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten DitetapkandiMukomuko padatanggal2021 BUPATI MUKOMUKO, CHOIRUL HUDA Peraturan aerahini dinyatakan sah. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021 NOMOR :S NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO PROVINS! BENGKULU (..~.... / ..t1..... /..hOl,i.)

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…