DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Mukomuko

regulasi_utama

Ringkasan

Pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana non-alam Covid-19

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peru bahan Atas Peratu ran Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266) ; 3 . Undang-Undang Nomor 2 4 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 4.Undang-UndangNomor36Tahun2009tentang Kesehatan(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2009Nomor144,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5063); 5.Undang-UndangNomor12Tahun2011tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2011 Nomor 52,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5234); 6.Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2014 Nomor 7,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5495); 7.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubahbeberapakali,terakhir dengan Undang-UndangNomor 9Tahun2015 (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2015 Nomor58,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5679); 8.PeraturanPemerintahNomor43Tahun2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 Tahun2014tentangDesa(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014Nomor 123,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5539) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan PemerintahNomor47Tahun2015 tentang Perubahan atasPeraturan PemerintahNomor43Tahun2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2015Nomor 157, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5717); 9.PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor 112Tahun 2014 ten tangPemilihan KepalaDesa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor65 Tahun 2017 tentang PerubahanAtasPeraturanMenteri DalamNegeri Nomor 112Tahun 2014 tentangPemilihan Kepala Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221)dan PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa; 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 11.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor120Tahun 2018tentang PerubahanatasPeraturanMenteri DalamNegeriNomor80Tahun2015tentang PembentukanProdukHukumDaerah(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2019Nomor157); 12.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor20Tahun 2020tentangPercepatanPenangananCoronaVirus Desease2019diLingkungan Pemerintah Daerah (Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2020 Nomor249). DenganPersetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO dan BUPATI MUKOMUKO MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 2 TAHUN2015TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA. PasalI Beberapaketentuan dalam Peraturan DaerahNomor2Tahun 2015 tentang PelaksanaanPemilihan KepalaDesa(LembaranDaerah Kabupaten Mukomuko Tahun2015Nomor2)diubahsebagaiberikut: 1.KetentuanBAB IKetentuan Umum diubahsehingga berbunyi sebagai berikut: a.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KabupatenMukomuko. b.Pemerintahan Daerah adalahPenyelenggaraanurusanPemerintahan oleh Pemerintah Daerah danDewan PerwakilanDaerah Daerahmenurut Azas otonomidan tugas perbantuan. c.Bupati adalah Bupati Mukomuko. d.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalahDPRDMukomuko. e.Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyaiWilayah Kerjadi tingkat Kecamatan dalam Kecamatan Mukomuko. f.Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD,adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko. g.Perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaanAPBDyang dialokasikan kepada Desa.

h.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempatyang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Mukomuko.
1. 1.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. J. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
k.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga Legislasi, Penyusunan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Desa, serta penampung dan pengatur aspirasi masyarakat.
1. 1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah Anggaran Tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka- angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa;
2. 2.Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalamjangka waktu 6 (enam) tahun.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud Ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan : a . pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Mukomuko;
1. b.kemampuan keuangan daerah; dan/ atau c . ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
  1. 3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri dari Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten yaitu Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah, Satgas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)dan Unsur terkait lainnya.
(2)Dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19), Bupati membentuk Sub Kepanitiaan tingkat Kecamatan pada panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari Camat, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Satgas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Unsur terkait lainnya.
(3)Togas panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.merencanakan,mengkoordinasikandanmenyelenggarakansemua tahapanpelaksanaanpemilihantingkatKabupaten; b.melakukanbimbinganteknispelaksanaanpemilihanKepalaDesa terhadappanitiapemilihanKepalaDesa tingkatDesa; c.menetapkanjumlahsurat suaradankotak suara; d.memfasilitasipencetakansurat suara danpembuatankotaksuara sertaperlengkapan pemilihan lainnya ; e.menyampaikansurat suara dankotaksuara danperlengkapan pemilihan lainnya kepada panitiapemilihan; f.memfasilitasipenyelesaianpermasalahanpemilihanKepalaDesa tingkatKabupaten; g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihanKepalaDesa danmelaporkanserta membuatrekomendasikepadaBupati;dan h.melakukanevaluasidanpelaporanpelaksanaanpemilihan.
(4)Togas panitiapemilihansebagaimana dimaksudpadaayat(3)hurufc , hurufddan hurufepelaksanaannyadapatditugaskan kepadaDesa yangdiaturdengan PeraturanBupati.
(5)Subkepanitiaan pemilihan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)melaksanakan tugasyaitu: a .melakukansosialisasidanedukasiprotokolkesehatandalam pelaksanaanpemilihanKepalaDesa kepada panitiapemilihan tingkatDesa,calonKepalaDesa,masyarakatDesadanSatgas PenangananCOVID- 19Desa sertaunsurterkaitlainnya;dan b .mengawasipenerapanprotokolkesehatan dalampemilihanKepala Desa;dan c.menyampaikan hasil pengawasan penerapanprotokolkesehatan dalam pemilihanKepalaDesakepada ketuaPanitia Pemilihan di Kabupaten.

4.KetentuanPasal21hurufgdan hurufmdihapus danditambahsatu huruf yaituhurufn ,sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Calon KepalaDesawajibmemenuhi persyaratan: a.warga negaraRepublik Indonesia; b.bertakwa kepada TuhanYangMaha Esa; c.memegang teguh dan mengamalkan pancasila,melaksanakan Undang- Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun1945,serta mempertahankan dan memelihara keutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesiadan Bhinneka Tunggal Ika;

d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e.berusia paling rendah 25 (dua puluhlima)tahun pada saatmendaftar; f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g.dihapus;
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 1.tidakpemahdijatuhipidana penjara berdasarkanputusanpengadilan yang telah mempunyaikekuatanhukumtetapkarenamelakukan tindak pidanayang diancam denganpidanapenjarapalingsingkat5 (lima)tahunataulebih,kecuali5 (lima)tahunsetelahselesaimenjalani pidana penjaradan mengumumkan secarajujurdan terbuka kepada publikbahwayangbersangkutanpemahdipidanaserta bukansebagai pelakukejahatanberulang-ulang; j.tidak sedang dicabuthakpilihnyasesuai denganputusanpengadilan yang telah mempunyaikekuatanhukumtetap; k.berbadansehat;dan 1.tidakpemahsebagaiKepalaDesa selama3 (tiga)kalimasajabatan; m.dihapus; n.ASNdankaryawan swasta, karyawanBUMN/BUMD/BUMDesyang inginmencalonkandirisebagai kepala Desaharusmendapat persetujuantertulis dari atasannya; 5.Ketentuan Pasal42diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 42

(1)Calon KepalaDesa yangmemperolehsuaraterbanyak darijumlah suara sahditetapkansebagai calonKepalaDesaterpilih.
(2)DalamhalcalonKepalaDesa yang memperolehsuaraterbanyaklebih dari1 (satu) orang, calon terpilihditetapkan berdasarkanwilayah perolehansuara sahyanglebih luas.
(3)Apabilamasih terdapatperolehansuara sahyangsamasebagaimana yang dimaksud ayat(2)makacalon KepalaDesaterpilihditentukan melalui pengalamanbekerja, PendidikandanUsia.
(4)Pelaksanaan perolehansuara sahyanglebihluassebagaimana dimaksud pada ayat(2)diatur dengan PeraturanBupati. 6.DiantaraBAB IIIdanBAB IVdisisipkan1 (satu) BAByaituBAB IIIA sehingga berbunyi sebagaiberikut: BABIIIA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE2019(COVID-19)

7.DiantaraPasal 44danPasal 45 disisipkan4 (empat)Pasal baru yakni Pasal 44A,Pasal 44B, Pasal 44C,dan Pasal 44D sehingga berbunyi se bagai berikut :

Pasal 44A

(1)Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dimaksud dalam Pasal 6 dalam kondisi bencana nonalam Corona Viru.s Disease 2019(COVID- 19)dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.
(2)Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi: a.Melakukanpengukuransuhu tubuhbagiseluruhunsurpelaksana palingtinggi37,3derajatcelcius,apabila ditemukanatauterdapat suhu tubuhyangmelebihiketentuantersebut makawajib berkoordinasidengan Satgas PenangananCoronaViTUSDisease 2019(COVID-19)Desa; b.PenerapanProtokolKesehatansebagaimana dimaksudhurufadi atas,apabila ditemukanatauterdapatsuhu tubuhdiatas37,3 derajatcelciusSatgas PenangananCoronaViTUSDisease2019 (COVID-19)dapatmemberikankeputusankeikutsertaanbagi seluruhunsurpelaksanadidalampelaksanaantahapanpemilihan Kepala Desa; c.Penggunaan alatpelindungdiriberupamaskeryangmenutupi hidungdan muluthinggadaguataudenganpelindung wajah(face shield)serta sarung tangansekalipakaibagianggotapanitia pemilihanKepalaDesa yang sedang bertugasdanminimalmasker yangmenutupi hidungdan muluthinggadaguserta sarung tangan sekalipakaibagi pemilih; d.Penyediaantempat sampah tertutupdiTPSuntukpembuangan sarung tangansekali pakai; e.Tidakmelakukanjabattanganataukontakfisiksertamenjagajarak antara1 (satu)sampai dengan2 (dua)meter; f.Menghindari terjadinyakerumunanbaikdidalammaupun luar ruangan; g.Penyediaantempatcucitangan dengansabun danairmengalirserta hand sanitizerditempatpenyelenggaraan; h.Seluruh pihak membawaalattulis masing-masing; 1.Melakukan penyemprotan disinfektanpadatempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelumdansetelah pelaksanaankegiatan; J.Penyusunantataletak tempatdudukdengan penerapan jaga jarak (social distancing); k.Penyediaansumber daya kesehatansebagai antisipasi keadaan darurat berupaobat, perbekalan kesehatan,dan/ataupersonel dari tenaga kesehatan atautim dari Satgas PenangananCorona Virus Disease2019(COVID-19)Desa;dan 1.Melaksanakanprotokolkesehatan pencegahanCorona Virus Disease 2019(COVID-19)lainnya pada setiaptahapansebagaimana diatur lebihlanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44B

(1)Protokolkesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud. dalam Pasal6hurufa,dikhususkan dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.
(2)Pada tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal6hurufb yang meliputi pendaftaran dan pengambilan nomor urut,wajib menerapkan protokol kesehatan antara lain:
1. a.Para calon dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak antara lain deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan. b.Pada pengambilan nomorurut,dihadirioleh : 1.CalonKepala Desa; 2 .Panitia pemilihanKepalaDesayangterdiridari:ketua,wakil ketua dananggota maksimal3 (tiga)orang;
  1. 3.1(satu)orangperwakilanpanitiapemilihantingkatKabupaten;
  2. 4.1(satu)orang perwakilanSubKepanitiaan tingkatKecamatan;
  3. 5.1 (satu)orangperwakilan daritenaga kesehatanatautim dari Satgas PenangananCOVID-19Desa; 6.1 (satu)orangperwakilan masing-masing dariLembaga Kemasyarakatan Desa(LKD)danLembaga AdatDesa(LAD);dan 7.Dalamhal terdapatunsuryang tidak hadirwajibdituangkan dalamberitaacara. c.TahapanKampanyedenganprotokolkesehatan: 1.Dilarangmelaksanakankegiatanbazar,konser,pertunjukanseni budaya,pawaikendaraanbermotorsertakegiatan lombadan olahraga bersama; 2.PelaksanaanKampanyediutamakan menggunakanmedia konvensional (cetakdanelektronik)dan/ataumedia sosial (dalam jaringandan luarjaringan); 3.Dalamhal kampanyetidakdapatd ilakukan sebagaimana dimaksud dalam angka2 (dua),dapatdilaksanakan dengan membatasijumlah pesertayang hadirpalingbanyak 50(lima puluh) orangdantetap menerapkanprotokolkesehatan; 4.Materi wajibkampanye adalah "PenangananCorona Virus Disease 2019(COVID-19)dan dampaksosial ekonomi diDesa"; 5.Pembagianbahankampanyeharusdalam keadaanbersih, dibungkus denganbahanyangtahanterhadap zat cairdantelah disterilisasi,dapatdisertai dengan identitas calonKepalaDesa (Nam.a, Garn.bar, NomorUrutdanPesanCalon Kepala Desa)dan dilakukan dengan tertibserta tidak menimbulkan kerumunan massa; 6.Bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka5 diutamakan berupa alat pencegahan penyebaranCorona Virus Disease2019(COVID-19)antaralain Masker,SabunCair,Hand Sanitizer,Disinfektan berbasis alkohol 70%dan/atauklorinserta saranacuci tangan;dan 7 .Calon Kepala Desaataupelaksanakampanyeyangpositif terpapar Corona Virus Disease2019(CO VID-19)dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
(3)Protokolkesehatan untuk tahap pemungutan suarasebagaimana dimaksud dalam Pasal6hurufc , meliputi : a .Melakukan identifikasi kondisi kesehatanterhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yangberdomisilidan beraktifitas diluarDesa; b.Pada meja pelayanan panitia pemilihan Kepala Desa dipasang pembatas transparan agar tidak terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih; c.Dalamrangkamencegah terjadinyakerumunanpemilihdiTPS panitiapemilihanmenetapkan waktu pemungutansuara disesuaikan denganjumlahpemilih,apabilapemilihtidak hadir sesuai waktu yang telahditentukan tetapdapatmemberikanhak pilihdiakhir waktu pemungutan suara; d.PengaturanjumlahTPSdanpemilihuntukmencegah terjadinya kerumunanwajibmempertimbangkankondisidemografiDesa,zona penyebaranCoronaVirusDisease2019 (CO VID-19)serta penyusunantataletaktempatdudukdengan memperhatikan penerapan jagajarak(socialdistancing); e.Bagi pemilihyangsudahmelakukanhakpilihdiberikantinta dengan menggunakanalattetes; f.Berkas dokumendan/atauperlengkapansecarafisikyang disampaikan dibungkus denganbahanyangtahanterhadap zat cair;dan g.Pada proses perhitungan suara,dihadiri oleh: 1.CalonKepalaDesadidampingi1orangSaksi; 2.Panitia pemilihan tingkatDesa; 3.Badan Permusyawaratan Desa(BPD)yangterdiridari ketua,wakil ketua dananggota maksimal3 (tiga)orang;

4.1(satu)orang perwakilanpanitiapemilihan tingkat Kabupaten;
5.1(satu)orangperwakilanSubKepanitiaan tingkatKecamatan;
6.1(satu)orangperwakilan dari tenaga kesehatanatautim dari Satgas PenangananCoronaVirusDisease2019(COVID-19) Desa;
7.1(satu)orangperwakilan masing-masing dariLembaga Kemasyarakatan Desa(LKD)danLembaga Adat Desa(LAD);dan 8.Dalamhal terdapatunsuryang tidak hadirwajibdituangkan dalam berita acara.

(4)PelantikanKepalaDesaterpilihdapat dilaksanakan secara tatap muka ataumenggunakan metode dalam jaringan(daring),dalam hal pelantikanKepalaDesaterpilihtidak dapat dilaksanakan menggunakanmetodedalam jaringan(daring),proses pelantikan dihadiri oleh:
1. a.Calon KepalaDesa terpilihbersama1 (satu)orang pendamping; b.Forum Komunikasi Pimpinan Daerah(Forkopimda); c.Camat; d.PerangkatAcara;dan c.Undangan lain dengan mempertimbangkanjarak dan kapasitas ruangan.

Pasal 44C

(1)Setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur-unsur lain yang terlibat wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019(COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44a sampai dengan Pasal 44b.
(2)DalamhalcalonKepala Desa,panitiapemilihan,pendukungdan unsur-unsurlain yang terlibat melanggarprotokolkesehatan sebagaimana dimaksud dalamPasal44adanPasal44b, Panitia pemilihan tingkat Desa mengendalikantahapanpelaksanaan pemilihansertamemberikan peringatan lisankepada pihakyang bersangkutan agar mematuhi ketentuanprotokolkesehatan pencegahandanpengendalianCorona Virus Disease2019(COVID-19).
(3)Pelanggaran kewajiban protokolKesehatan sebagaimana dimaksud padaayat(2)tetap tidak dipatuhiolehcalonKepala Desa,panitia pemilihan,pendukungdan unsur-unsurlain yangterlibat,maka Panitia pemilihan tingkat Desa mengendalikantahapanpelaksanaan pemilihanserta membuatlaporan kepadaSubKepanitiaan tingkat Kecamatanuntukmemberikan peringatan secara tertulis kepada pihakyangbersangkutan agar mematuhi ketentuanprotokol kesehatanpencegahandanpengendalianCorona Virus Disease2019 (COVID-19).
(4)Calon KepalaDesa/pendukungyang telahdiberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(3)tetap tidak mematuhi protokolkesehatanpencegahandanpengendalianCorona Virus Disease2019(COVID-19),SubKepanitiaan tingkat Kecamatan bersama Satgas PenangananCorona Virus Disease2019(COVID-19) tingkat Kecamatan menyampaikan pelanggaranprotokolkesehatan pencegahandanpengendalianCorona Virus Disease2019(COVID-19) kepadaKetua PanitiaPemilihanKabupatenuntukmemberikan rekomendasi kepada Bupati sebagaibahantindak lanjutpemberian sanksi peringatan tertulisoleh Bupati.
(5)Peringatan tertulis yang telah diberikan sebagaimana dimaksudpada ayat(4)tetap tidak dipatuhi,maka Bupatimendiskualifikasi Calon KepalaDesa dimaksud berdasarkanrekomendasi Panitia Pemilihan KabupatenataslaporanSubKepanitiaan tingkat Kecamatandan Satgas PenangananCorona Virus Disease2019(COVID-19)tingkat Kecamatan, yang ditetapkanmelaluiKeputusanBupati.
(6)Dalam hal situasi penangananprotokolkesehatan pencegahandan pengendalianCorona Virus Disease2019(COVID-19)tidakdapat dikendalikan,maka Bupati selakuketua Satgas penangananCorona Virus Disease2019(COVID-19)Kabupatendapat menunda pelaksanaanpemilihan KepalaDesapadaDesa tersebut berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten.

Pasal 44D

Bupati melaporkan pelaksanaanPemilihan Kepala Desa Serentak secara berjenjang kepadaMenteri DalamNegerimelalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa meliputi :

a.Laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 14 (empat belas)hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara.
b.Laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 14 (empat belas)hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih. 8.DiantaraPasal 48danPasal 49 disisipkan5 (lima)Pasalbaruyakni Pasal 48A,Pasal 48B,Pasal 48C,Pasal 48D,danPasal48E sehingga berbunyi sebagaiberikut :

Pasal 48A

(1)KepalaDesa yang berhentidan/ataudiberhentikan dengansisa masa jabatanlebihdarisatu tahun,Bupati mengangkatPNSdaripemerintah daerahKabupatensebagaipenjabatKepalaDesasampai dengan ditetapkan kepala Desaantarwaktu hasilmusyawarahDesa.
(2)Musyawarah Desasebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilaksanakan palinglama6 (enam)bulansejakKepalaDesa diberhentikan.
(3)MasajabatanKepalaDesa yangditetapkanmelaluimusyawarahDesa terhitungsejak tanggalpelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatankepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 48B

(1)BPDmembentuk panitiapemilihanKepalaDesaantarwaktu.
(2)Pembentukan panitia pemilihanKepalaDesaantarwaktu sebagaimana dimaksudpadaayat(1)ditetapkan dengankeputusanpimpinanBPD.
(3)Panitia pemilihanKepalaDesaantarwaktuterdiriatasperangkat Desa danunsurmasyarakat.
(4)Panitia pemilihanKepalaDesaantarwaktu sebagaimana dimaksud ayat(3),berjumlahganjilpaling sedikit5 (lima)orang, palingbanyak11 (sebelas)orangdandisesuaikan dengan beban tugasdankemampuan anggaran pendapatanbelanjaDesa.
(5)Panitia pemilihanKepalaDesaantarwaktu sebagaimana dimaksud ayat(4)bertanggungjawab kepada pimpinanBPD.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peru bahan Atas Peratu ran Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266) ; 3 . Undang-Undang Nomor 2 4 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 4.Undang-UndangNomor36Tahun2009tentang Kesehatan(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2009Nomor144,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5063); 5.Undang-UndangNomor12Tahun2011tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2011 Nomor 52,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5234); 6.Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2014 Nomor 7,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5495); 7.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubahbeberapakali,terakhir dengan Undang-UndangNomor 9Tahun2015 (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2015 Nomor58,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5679); 8.PeraturanPemerintahNomor43Tahun2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 Tahun2014tentangDesa(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014Nomor 123,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5539) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan PemerintahNomor47Tahun2015 tentang Perubahan atasPeraturan PemerintahNomor43Tahun2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2015Nomor 157, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5717); 9.PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor 112Tahun 2014 ten tangPemilihan KepalaDesa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor65 Tahun 2017 tentang PerubahanAtasPeraturanMenteri DalamNegeri Nomor 112Tahun 2014 tentangPemilihan Kepala Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221)dan PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa; 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 11.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor120Tahun 2018tentang PerubahanatasPeraturanMenteri DalamNegeriNomor80Tahun2015tentang PembentukanProdukHukumDaerah(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2019Nomor157); 12.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor20Tahun 2020tentangPercepatanPenangananCoronaVirus Desease2019diLingkungan Pemerintah Daerah (Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2020 Nomor249). DenganPersetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO dan BUPATI MUKOMUKO MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 2 TAHUN2015TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA. PasalI Beberapaketentuan dalam Peraturan DaerahNomor2Tahun 2015 tentang PelaksanaanPemilihan KepalaDesa(LembaranDaerah Kabupaten Mukomuko Tahun2015Nomor2)diubahsebagaiberikut: 1.KetentuanBAB IKetentuan Umum diubahsehingga berbunyi sebagai berikut: a.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KabupatenMukomuko. b.Pemerintahan Daerah adalahPenyelenggaraanurusanPemerintahan oleh Pemerintah Daerah danDewan PerwakilanDaerah Daerahmenurut Azas otonomidan tugas perbantuan. c.Bupati adalah Bupati Mukomuko. d.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalahDPRDMukomuko. e.Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyaiWilayah Kerjadi tingkat Kecamatan dalam Kecamatan Mukomuko. f.Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD,adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko. g.Perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaanAPBDyang dialokasikan kepada Desa.

h.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempatyang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Mukomuko.
1. 1.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. J. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
k.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga Legislasi, Penyusunan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Desa, serta penampung dan pengatur aspirasi masyarakat.
1. 1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah Anggaran Tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka- angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa;
2. 2.Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalamjangka waktu 6 (enam) tahun.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud Ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan : a . pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Mukomuko;
1. b.kemampuan keuangan daerah; dan/ atau c . ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
  1. 3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri dari Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten yaitu Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah, Satgas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)dan Unsur terkait lainnya.
(2)Dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19), Bupati membentuk Sub Kepanitiaan tingkat Kecamatan pada panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari Camat, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Satgas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Unsur terkait lainnya.
(3)Togas panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.merencanakan,mengkoordinasikandanmenyelenggarakansemua tahapanpelaksanaanpemilihantingkatKabupaten; b.melakukanbimbinganteknispelaksanaanpemilihanKepalaDesa terhadappanitiapemilihanKepalaDesa tingkatDesa; c.menetapkanjumlahsurat suaradankotak suara; d.memfasilitasipencetakansurat suara danpembuatankotaksuara sertaperlengkapan pemilihan lainnya ; e.menyampaikansurat suara dankotaksuara danperlengkapan pemilihan lainnya kepada panitiapemilihan; f.memfasilitasipenyelesaianpermasalahanpemilihanKepalaDesa tingkatKabupaten; g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihanKepalaDesa danmelaporkanserta membuatrekomendasikepadaBupati;dan h.melakukanevaluasidanpelaporanpelaksanaanpemilihan.
(4)Togas panitiapemilihansebagaimana dimaksudpadaayat(3)hurufc , hurufddan hurufepelaksanaannyadapatditugaskan kepadaDesa yangdiaturdengan PeraturanBupati.
(5)Subkepanitiaan pemilihan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)melaksanakan tugasyaitu: a .melakukansosialisasidanedukasiprotokolkesehatandalam pelaksanaanpemilihanKepalaDesa kepada panitiapemilihan tingkatDesa,calonKepalaDesa,masyarakatDesadanSatgas PenangananCOVID- 19Desa sertaunsurterkaitlainnya;dan b .mengawasipenerapanprotokolkesehatan dalampemilihanKepala Desa;dan c.menyampaikan hasil pengawasan penerapanprotokolkesehatan dalam pemilihanKepalaDesakepada ketuaPanitia Pemilihan di Kabupaten.

4.KetentuanPasal21hurufgdan hurufmdihapus danditambahsatu huruf yaituhurufn ,sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e.berusia paling rendah 25 (dua puluhlima)tahun pada saatmendaftar; f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g.dihapus;
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 1.tidakpemahdijatuhipidana penjara berdasarkanputusanpengadilan yang telah mempunyaikekuatanhukumtetapkarenamelakukan tindak pidanayang diancam denganpidanapenjarapalingsingkat5 (lima)tahunataulebih,kecuali5 (lima)tahunsetelahselesaimenjalani pidana penjaradan mengumumkan secarajujurdan terbuka kepada publikbahwayangbersangkutanpemahdipidanaserta bukansebagai pelakukejahatanberulang-ulang; j.tidak sedang dicabuthakpilihnyasesuai denganputusanpengadilan yang telah mempunyaikekuatanhukumtetap; k.berbadansehat;dan 1.tidakpemahsebagaiKepalaDesa selama3 (tiga)kalimasajabatan; m.dihapus; n.ASNdankaryawan swasta, karyawanBUMN/BUMD/BUMDesyang inginmencalonkandirisebagai kepala Desaharusmendapat persetujuantertulis dari atasannya; 5.Ketentuan Pasal42diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 42

(1)Calon KepalaDesa yangmemperolehsuaraterbanyak darijumlah suara sahditetapkansebagai calonKepalaDesaterpilih.
(2)DalamhalcalonKepalaDesa yang memperolehsuaraterbanyaklebih dari1 (satu) orang, calon terpilihditetapkan berdasarkanwilayah perolehansuara sahyanglebih luas.
(3)Apabilamasih terdapatperolehansuara sahyangsamasebagaimana yang dimaksud ayat(2)makacalon KepalaDesaterpilihditentukan melalui pengalamanbekerja, PendidikandanUsia.
(4)Pelaksanaan perolehansuara sahyanglebihluassebagaimana dimaksud pada ayat(2)diatur dengan PeraturanBupati. 6.DiantaraBAB IIIdanBAB IVdisisipkan1 (satu) BAByaituBAB IIIA sehingga berbunyi sebagaiberikut: BABIIIA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE2019(COVID-19)

7.DiantaraPasal 44danPasal 45 disisipkan4 (empat)Pasal baru yakni Pasal 44A,Pasal 44B, Pasal 44C,dan Pasal 44D sehingga berbunyi se bagai berikut :

Pasal 44A

(1)Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dimaksud dalam Pasal 6 dalam kondisi bencana nonalam Corona Viru.s Disease 2019(COVID- 19)dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.
(2)Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi: a.Melakukanpengukuransuhu tubuhbagiseluruhunsurpelaksana palingtinggi37,3derajatcelcius,apabila ditemukanatauterdapat suhu tubuhyangmelebihiketentuantersebut makawajib berkoordinasidengan Satgas PenangananCoronaViTUSDisease 2019(COVID-19)Desa; b.PenerapanProtokolKesehatansebagaimana dimaksudhurufadi atas,apabila ditemukanatauterdapatsuhu tubuhdiatas37,3 derajatcelciusSatgas PenangananCoronaViTUSDisease2019 (COVID-19)dapatmemberikankeputusankeikutsertaanbagi seluruhunsurpelaksanadidalampelaksanaantahapanpemilihan Kepala Desa; c.Penggunaan alatpelindungdiriberupamaskeryangmenutupi hidungdan muluthinggadaguataudenganpelindung wajah(face shield)serta sarung tangansekalipakaibagianggotapanitia pemilihanKepalaDesa yang sedang bertugasdanminimalmasker yangmenutupi hidungdan muluthinggadaguserta sarung tangan sekalipakaibagi pemilih; d.Penyediaantempat sampah tertutupdiTPSuntukpembuangan sarung tangansekali pakai; e.Tidakmelakukanjabattanganataukontakfisiksertamenjagajarak antara1 (satu)sampai dengan2 (dua)meter; f.Menghindari terjadinyakerumunanbaikdidalammaupun luar ruangan; g.Penyediaantempatcucitangan dengansabun danairmengalirserta hand sanitizerditempatpenyelenggaraan; h.Seluruh pihak membawaalattulis masing-masing; 1.Melakukan penyemprotan disinfektanpadatempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelumdansetelah pelaksanaankegiatan; J.Penyusunantataletak tempatdudukdengan penerapan jaga jarak (social distancing); k.Penyediaansumber daya kesehatansebagai antisipasi keadaan darurat berupaobat, perbekalan kesehatan,dan/ataupersonel dari tenaga kesehatan atautim dari Satgas PenangananCorona Virus Disease2019(COVID-19)Desa;dan 1.Melaksanakanprotokolkesehatan pencegahanCorona Virus Disease 2019(COVID-19)lainnya pada setiaptahapansebagaimana diatur lebihlanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44B

(1)Protokolkesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud. dalam Pasal6hurufa,dikhususkan dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.
(2)Pada tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal6hurufb yang meliputi pendaftaran dan pengambilan nomor urut,wajib menerapkan protokol kesehatan antara lain:
1. a.Para calon dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak antara lain deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan. b.Pada pengambilan nomorurut,dihadirioleh : 1.CalonKepala Desa; 2 .Panitia pemilihanKepalaDesayangterdiridari:ketua,wakil ketua dananggota maksimal3 (tiga)orang;
  1. 3.1(satu)orangperwakilanpanitiapemilihantingkatKabupaten;
  2. 4.1(satu)orang perwakilanSubKepanitiaan tingkatKecamatan;
  3. 5.1 (satu)orangperwakilan daritenaga kesehatanatautim dari Satgas PenangananCOVID-19Desa; 6.1 (satu)orangperwakilan masing-masing dariLembaga Kemasyarakatan Desa(LKD)danLembaga AdatDesa(LAD);dan 7.Dalamhal terdapatunsuryang tidak hadirwajibdituangkan dalamberitaacara. c.TahapanKampanyedenganprotokolkesehatan: 1.Dilarangmelaksanakankegiatanbazar,konser,pertunjukanseni budaya,pawaikendaraanbermotorsertakegiatan lombadan olahraga bersama; 2.PelaksanaanKampanyediutamakan menggunakanmedia konvensional (cetakdanelektronik)dan/ataumedia sosial (dalam jaringandan luarjaringan); 3.Dalamhal kampanyetidakdapatd ilakukan sebagaimana dimaksud dalam angka2 (dua),dapatdilaksanakan dengan membatasijumlah pesertayang hadirpalingbanyak 50(lima puluh) orangdantetap menerapkanprotokolkesehatan; 4.Materi wajibkampanye adalah "PenangananCorona Virus Disease 2019(COVID-19)dan dampaksosial ekonomi diDesa"; 5.Pembagianbahankampanyeharusdalam keadaanbersih, dibungkus denganbahanyangtahanterhadap zat cairdantelah disterilisasi,dapatdisertai dengan identitas calonKepalaDesa (Nam.a, Garn.bar, NomorUrutdanPesanCalon Kepala Desa)dan dilakukan dengan tertibserta tidak menimbulkan kerumunan massa; 6.Bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka5 diutamakan berupa alat pencegahan penyebaranCorona Virus Disease2019(COVID-19)antaralain Masker,SabunCair,Hand Sanitizer,Disinfektan berbasis alkohol 70%dan/atauklorinserta saranacuci tangan;dan 7 .Calon Kepala Desaataupelaksanakampanyeyangpositif terpapar Corona Virus Disease2019(CO VID-19)dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
(3)Protokolkesehatan untuk tahap pemungutan suarasebagaimana dimaksud dalam Pasal6hurufc , meliputi : a .Melakukan identifikasi kondisi kesehatanterhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yangberdomisilidan beraktifitas diluarDesa; b.Pada meja pelayanan panitia pemilihan Kepala Desa dipasang pembatas transparan agar tidak terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih; c.Dalamrangkamencegah terjadinyakerumunanpemilihdiTPS panitiapemilihanmenetapkan waktu pemungutansuara disesuaikan denganjumlahpemilih,apabilapemilihtidak hadir sesuai waktu yang telahditentukan tetapdapatmemberikanhak pilihdiakhir waktu pemungutan suara; d.PengaturanjumlahTPSdanpemilihuntukmencegah terjadinya kerumunanwajibmempertimbangkankondisidemografiDesa,zona penyebaranCoronaVirusDisease2019 (CO VID-19)serta penyusunantataletaktempatdudukdengan memperhatikan penerapan jagajarak(socialdistancing); e.Bagi pemilihyangsudahmelakukanhakpilihdiberikantinta dengan menggunakanalattetes; f.Berkas dokumendan/atauperlengkapansecarafisikyang disampaikan dibungkus denganbahanyangtahanterhadap zat cair;dan g.Pada proses perhitungan suara,dihadiri oleh: 1.CalonKepalaDesadidampingi1orangSaksi; 2.Panitia pemilihan tingkatDesa; 3.Badan Permusyawaratan Desa(BPD)yangterdiridari ketua,wakil ketua dananggota maksimal3 (tiga)orang;

4.1(satu)orang perwakilanpanitiapemilihan tingkat Kabupaten;
5.1(satu)orangperwakilanSubKepanitiaan tingkatKecamatan;
6.1(satu)orangperwakilan dari tenaga kesehatanatautim dari Satgas PenangananCoronaVirusDisease2019(COVID-19) Desa;
7.1(satu)orangperwakilan masing-masing dariLembaga Kemasyarakatan Desa(LKD)danLembaga Adat Desa(LAD);dan 8.Dalamhal terdapatunsuryang tidak hadirwajibdituangkan dalam berita acara.

(4)PelantikanKepalaDesaterpilihdapat dilaksanakan secara tatap muka ataumenggunakan metode dalam jaringan(daring),dalam hal pelantikanKepalaDesaterpilihtidak dapat dilaksanakan menggunakanmetodedalam jaringan(daring),proses pelantikan dihadiri oleh:
1. a.Calon KepalaDesa terpilihbersama1 (satu)orang pendamping; b.Forum Komunikasi Pimpinan Daerah(Forkopimda); c.Camat; d.PerangkatAcara;dan c.Undangan lain dengan mempertimbangkanjarak dan kapasitas ruangan.

Pasal 44C

(1)Setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur-unsur lain yang terlibat wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019(COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44a sampai dengan Pasal 44b.
(2)DalamhalcalonKepala Desa,panitiapemilihan,pendukungdan unsur-unsurlain yang terlibat melanggarprotokolkesehatan sebagaimana dimaksud dalamPasal44adanPasal44b, Panitia pemilihan tingkat Desa mengendalikantahapanpelaksanaan pemilihansertamemberikan peringatan lisankepada pihakyang bersangkutan agar mematuhi ketentuanprotokolkesehatan pencegahandanpengendalianCorona Virus Disease2019(COVID-19).
(3)Pelanggaran kewajiban protokolKesehatan sebagaimana dimaksud padaayat(2)tetap tidak dipatuhiolehcalonKepala Desa,panitia pemilihan,pendukungdan unsur-unsurlain yangterlibat,maka Panitia pemilihan tingkat Desa mengendalikantahapanpelaksanaan pemilihanserta membuatlaporan kepadaSubKepanitiaan tingkat Kecamatanuntukmemberikan peringatan secara tertulis kepada pihakyangbersangkutan agar mematuhi ketentuanprotokol kesehatanpencegahandanpengendalianCorona Virus Disease2019 (COVID-19).
(4)Calon KepalaDesa/pendukungyang telahdiberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(3)tetap tidak mematuhi protokolkesehatanpencegahandanpengendalianCorona Virus Disease2019(COVID-19),SubKepanitiaan tingkat Kecamatan bersama Satgas PenangananCorona Virus Disease2019(COVID-19) tingkat Kecamatan menyampaikan pelanggaranprotokolkesehatan pencegahandanpengendalianCorona Virus Disease2019(COVID-19) kepadaKetua PanitiaPemilihanKabupatenuntukmemberikan rekomendasi kepada Bupati sebagaibahantindak lanjutpemberian sanksi peringatan tertulisoleh Bupati.
(5)Peringatan tertulis yang telah diberikan sebagaimana dimaksudpada ayat(4)tetap tidak dipatuhi,maka Bupatimendiskualifikasi Calon KepalaDesa dimaksud berdasarkanrekomendasi Panitia Pemilihan KabupatenataslaporanSubKepanitiaan tingkat Kecamatandan Satgas PenangananCorona Virus Disease2019(COVID-19)tingkat Kecamatan, yang ditetapkanmelaluiKeputusanBupati.
(6)Dalam hal situasi penangananprotokolkesehatan pencegahandan pengendalianCorona Virus Disease2019(COVID-19)tidakdapat dikendalikan,maka Bupati selakuketua Satgas penangananCorona Virus Disease2019(COVID-19)Kabupatendapat menunda pelaksanaanpemilihan KepalaDesapadaDesa tersebut berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten.

Pasal 44D

Bupati melaporkan pelaksanaanPemilihan Kepala Desa Serentak secara berjenjang kepadaMenteri DalamNegerimelalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa meliputi :

a.Laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 14 (empat belas)hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara.
b.Laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 14 (empat belas)hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih. 8.DiantaraPasal 48danPasal 49 disisipkan5 (lima)Pasalbaruyakni Pasal 48A,Pasal 48B,Pasal 48C,Pasal 48D,danPasal48E sehingga berbunyi sebagaiberikut :

Pasal 48A

(1)KepalaDesa yang berhentidan/ataudiberhentikan dengansisa masa jabatanlebihdarisatu tahun,Bupati mengangkatPNSdaripemerintah daerahKabupatensebagaipenjabatKepalaDesasampai dengan ditetapkan kepala Desaantarwaktu hasilmusyawarahDesa.
(2)Musyawarah Desasebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilaksanakan palinglama6 (enam)bulansejakKepalaDesa diberhentikan.
(3)MasajabatanKepalaDesa yangditetapkanmelaluimusyawarahDesa terhitungsejak tanggalpelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatankepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 48B

(1)BPDmembentuk panitiapemilihanKepalaDesaantarwaktu.
(2)Pembentukan panitia pemilihanKepalaDesaantarwaktu sebagaimana dimaksudpadaayat(1)ditetapkan dengankeputusanpimpinanBPD.
(3)Panitia pemilihanKepalaDesaantarwaktuterdiriatasperangkat Desa danunsurmasyarakat.
(4)Panitia pemilihanKepalaDesaantarwaktu sebagaimana dimaksud ayat(3),berjumlahganjilpaling sedikit5 (lima)orang, palingbanyak11 (sebelas)orangdandisesuaikan dengan beban tugasdankemampuan anggaran pendapatanbelanjaDesa.
(5)Panitia pemilihanKepalaDesaantarwaktu sebagaimana dimaksud ayat(4)bertanggungjawab kepada pimpinanBPD.