DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 01 Tahun 2015

Nomor: 01
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Muna Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Jumlah dan Rincian APBD Kabupaten Muna Barat 2016

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPTEN MUNA BARAT DAN BUPATI MUNA BARAT Dengan Persetujuan Bersama

35.Keputusan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 633 Tahun 2015 tentang Pengeahan Rancangan Peraturan Bupati Muna Barat Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
36.Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2015;

(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 143.215.881.880,00 b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 37.692.000.000,00 c. Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 60.000.000,00 d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 68.932.977.000,00 e. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 300.000.000,00
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 250.200.858.880,00 b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 403.897.388.000,00

Pasal 3

(4)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c terdiri darijenis pendapatan: a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 4.000.000.000,00 b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 43.269.400.000,00 c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 1.455.000.000,00 d. Dana Desa sejulah Rp. 50.454.977.000,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 7.369.951.080,00 b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 356.155.873.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 180.780.750.000,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp. 852.478.800,00 b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 355.000.000,00 c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 1.999.000.000,00
(1)Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 3.206.478.800,00 b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 544.306.574.080,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 99.179.377.000,00

Pasal 2

Ringkasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; 2. Lampiran II Ringkasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 1. Lampiran I Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Pasal 6

(3)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(1)Dalam keadaan darurat dan/atau mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD,dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
1. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 5

(1)Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 terdiri dari: a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 7.000.817.000,00

Pasal 4

(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri daeri jenis belanja : a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 11.562.920.000,00 b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 95.114.272.000,00 c. Belanja Modal sejumlah Rp. 297.220.196.000,00 Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap DaerahDaftar Perkiraan penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah

12.Lampiran XII9. Lampiran IX
10.Lampiran X11. Lampiran XI8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) DaerahRekapitulasi Rancangan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,Program dan Kegiatan;Rekapitulasi Rancangan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;Daftar Julah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah;Rincian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 6. Lampiran VI 7. Lampiran VII 4. LampiranIV 5. Lampiran V 3. Lampiran III .. o·ACHMAD LAMAN!Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat LM. RAJIU N TUMADA 2015 Diundangkan di Laworo Pada Tanggal ·?, \ - l 'l- - Laworo ~\ 2015 Ditetapkan di Pada Tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalm Lembaran Daerah. Pcraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPTEN MUNA BARAT DAN BUPATI MUNA BARAT Dengan Persetujuan Bersama

35.Keputusan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 633 Tahun 2015 tentang Pengeahan Rancangan Peraturan Bupati Muna Barat Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
36.Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2015;

(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 143.215.881.880,00 b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 37.692.000.000,00 c. Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 60.000.000,00 d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 68.932.977.000,00 e. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 300.000.000,00
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 250.200.858.880,00 b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 403.897.388.000,00

Pasal 3

(4)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c terdiri darijenis pendapatan: a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 4.000.000.000,00 b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 43.269.400.000,00 c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 1.455.000.000,00 d. Dana Desa sejulah Rp. 50.454.977.000,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 7.369.951.080,00 b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 356.155.873.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 180.780.750.000,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp. 852.478.800,00 b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 355.000.000,00 c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 1.999.000.000,00
(1)Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 3.206.478.800,00 b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 544.306.574.080,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 99.179.377.000,00

Pasal 2

Pasal 6

(3)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(1)Dalam keadaan darurat dan/atau mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD,dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
1. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 5

(1)Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 terdiri dari: a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 7.000.817.000,00

Pasal 4

(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri daeri jenis belanja : a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 11.562.920.000,00 b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 95.114.272.000,00 c. Belanja Modal sejumlah Rp. 297.220.196.000,00 Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

12.Lampiran XII9. Lampiran IX
10.Lampiran X11. Lampiran XI8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) DaerahRekapitulasi Rancangan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,Program dan Kegiatan;Rekapitulasi Rancangan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;Daftar Julah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah;Rincian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 6. Lampiran VI 7. Lampiran VII 4. LampiranIV 5. Lampiran V 3. Lampiran III .. o·ACHMAD LAMAN!Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat LM. RAJIU N TUMADA 2015 Diundangkan di Laworo Pada Tanggal ·?, \ - l 'l- - Laworo ~\ 2015 Ditetapkan di Pada Tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalm Lembaran Daerah. Pcraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.