Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 01 Tahun 2015
- Nomor
- 01
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
Ringkasan
Jumlah dan Rincian APBD Kabupaten Muna Barat 2016
Jumlah dan Rincian APBD Kabupaten Muna Barat 2016
Menetapkan MEMUTUSKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPTEN MUNA BARAT DAN BUPATI MUNA BARAT Dengan Persetujuan Bersama
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 143.215.881.880,00 b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 37.692.000.000,00 c. Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 60.000.000,00 d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 68.932.977.000,00 e. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 300.000.000,00
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 250.200.858.880,00 b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 403.897.388.000,00
a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 4.000.000.000,00 b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 43.269.400.000,00 c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 1.455.000.000,00 d. Dana Desa sejulah Rp. 50.454.977.000,00
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 7.369.951.080,00 b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 356.155.873.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 180.780.750.000,00
a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp. 852.478.800,00 b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 355.000.000,00 c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 1.999.000.000,00
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 3.206.478.800,00 b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 544.306.574.080,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 99.179.377.000,00
Ringkasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; 2. Lampiran II Ringkasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 1. Lampiran I Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 7.000.817.000,00
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 11.562.920.000,00 b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 95.114.272.000,00 c. Belanja Modal sejumlah Rp. 297.220.196.000,00 Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap DaerahDaftar Perkiraan penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah
Lampiran IX
Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) DaerahRekapitulasi Rancangan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,Program dan Kegiatan;Rekapitulasi Rancangan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;Daftar Julah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah;Rincian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 6. Lampiran VI 7. Lampiran VII 4. LampiranIV 5. Lampiran V 3. Lampiran III .. o·ACHMAD LAMAN!Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat LM. RAJIU N TUMADA 2015 Diundangkan di Laworo Pada Tanggal ·?, \ - l 'l- - Laworo ~\ 2015 Ditetapkan di Pada Tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalm Lembaran Daerah. Pcraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Membuka PDF…