DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAB III KERJA SAMA BAB IV JENIS BANTUAN HUKUM BAB V HAK DAN KEWAJlBAN BAB VI SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAB VII LARANGAN BAB VIII SANKSI BAB IX PENGAWASAN BAB X PEMBIAYAAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dan Kelompok Ren tan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 Nomor 82 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248;
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provmsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561); DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang BANTUANHUKUMBAGIMASYARAKATMISKINDANKELOMPOKRENTAN BUPATI MUNA BARAT PROVINS! SULAWESI TENGGARA PEI<ATURAN DAKl~AH KABUPATEN MUNA BAAAT NOMOR J TAHUN 2024 TENTANG

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah mi yang dirnaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Muna Barat;
2.Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat;
3.Bupati adalah Bupati Muna Barat;
4.Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum;
5.Penerima Bantuan Hukum adalah masyarakat miskin dan kelompok rentan; Menetapkan : MEMUTUSKAN: BUPATI MUNA BARAT dan DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENMUNABARAT Dengan Persetujuan Bersama
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun '.2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor '.238, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6841);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukurn Dan Penyaluran Danan Bantuan Hukurn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan pada asas :
1.Asas Keadilan;
2.Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum;
3.Asas Ketidakberpihakan;

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURANDAERAHTENTANGBANTUANHUKUM BAGI Iv1ASYARAKAT MISKINDANKELOMPOKRENTAN.

Pasal 2

6.Pernberi Bantuan Hukurn adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang Bantuan Hukum;
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Muna Barat;
8.Masyarakat Miskin adalah orang atau sekelompok orang yang mengalami kondisi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hak atas pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/ atau perumahan;
9.Kelompok Rentan adalah orang atau sekelompok orang yang karena keadaan a tau peristiwa terten tu yang dialami berpotensi tidak mendapat persamaan di depan hukum dan mendapat kepastian hukum;
10.Pemohon Bantuan Hukum adalah Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum;
11.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan;
12.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang penyelesaiannya dilakukan melalur jalur pengadilan;
13.Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang penyelesaiannya dilakukan di luar jalur pengadilan;
14.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah dinilai bahwa Pemberian Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum;
15.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemben Bantuan Hukum;
16.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalarn maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang Advokat;
17.Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan;
18.Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan trap tahun oleh Pemenntah Daerah Kabupaten Muna Barat untuk rnembiayai pelaksanaan bantuan hukurn;
19.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(1)Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan kepada Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan penduduk Daerah yang menghadapi

Pasal 5

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati melalui perangkat daerah;
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum;
(3)Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
1. a.menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum di Daerah;
2. b.mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
3. c.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum di Daerah dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
4. d.menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kanwil Kemenkumham SULTRAsetiap akhir Tahun Anggaran.

Pasal 4

BABII PENYELENGGARAAN BANTUANHUKUM Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk :

1.Memastikan bahwa masyarakat miskin dan kelompok rentan dapat mengakses sistem peradilan tanpa hambatan finansial atau sosial; '.2. Membenkan perhndungan terhadap hak-hak dasar mereka yang mungkm terabaikan atau dilanggar karena ketidakmampuan untuk mernbela diri secara hukum;
3.Memberikan edukasi hukum kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan agar mereka lebih memahami hak dan kewajiban mereka di hadapan hukum;
4.Mengurangi disparitas antara yang kaya dan yang miskin dalam hal akses terhadap keadilan dan layanan hukum;
5.Menyediakan layanan bantuan hukum yang berkelanjutan dan dilakukan oleh protesional yang kompeten dalam bidang hukum;
6.Membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dengan memastikan bahwa semua orang mendapatkan perlindungan hukum yang layak;
7.Membantu mencegah dan mengurangi pelanggaran hukum yang dapat terjadi terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan karena kurangnya pengetahuan atau kemampuan dalam menghadapi proses hukum.
4.Asas Keterbukaan;
5.Asas Akuntabilitas;
6.Asas Efektivitas dan Efisiensi;
7.Asas Non Diskriminasi.

Pasal 3

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi dilakukan oleh:
1. a.advokat;
2. b.paralegal yang didampingi advokat;
3. c.dosen;
4. d.mahasiswa fakultas hukum dun/ a tau
5. e.lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang terakreditasi dan terdaftar berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Pemberian bantuan hukum secara non Litigasi meliputi kegiatan:
1. a.penyuluhan hukum:
2. b.konsultasi hukum;

Pasal 7

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum;
(2)Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan cara:
1. a.pendampingan dan atau menjajankan kuasa yang dimulai dart tmgkat penyelidikan, penyidikan dun penuntutan;
2. b.pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
3. c.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

BAB IV

JENIS BANTUANHUKUM

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menjalin kerja sama dengan lembaga Bantuan Hukum baik di dalam atau di luar daerah atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalarn Peraturan Bupati. masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara baik Litigasi maupun Nonlitigasi;
(2)Bantuan Hukum sebagairnana dimaksud pada ayat (1), meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/ atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum.

BAB III

KERJA SAMA ,

Pasal 10

(1)Pemberi Bantuan Hukum berhak:
1. a.melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
2. b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
3. c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
4. d.menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
5. e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.mendapatkan informasi dan data lam dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
7. g.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum. peraturan perundang undangan.
(2)Penerima Bantuan Hukum wajib:
1. a.menyampaikan bukti, informasi dan/ atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
2. b.membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum selama penanganan perkara. yang berkaitan dengan sesuai dengan ketentuan
3. c.mendapatkan informasi dan dokumen pelaksanaan pembenan Bantuan Hukum
(1)Penerima Bantuan Hukurn ber'Irak:
1. a.mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Pcnerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
2. b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan Kode Etik Advokat; dan

Pasal 9

c.mvestigasi perkara, bark secara elektromk maupun non elektroruk;
d.penelitian hukum;
e.mediasi;
f.negosiasi:
g.pemberdayaan masyarakat:
h.pendampingan di luar pengadilan; dan atau
i.drafting dokumen hukum.

(1)Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pernberi Bantuan Hukurn yang telah bekerja sarna dengan Pemerintah Daerah;
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili di Daerah paling sedikit 6 (enam) bulan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sebagai identitas kependudukan;
2. b.surat keterangan rmskm dan lurah atau pejabat yang berwenang sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum atau surat keterangan Kelompok Rentan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial;
3. c.dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
4. d.surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
(3)Surat keterangan Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b diberikan kepada orang atau kelompok orang yang meliputi:
1. a.anak dengan kedisabilitasan;
2. b.anak jalanan;
3. c.anak yang menjadi korban tindak kekerasan;

Pasal 11

(2)Pemben Bantuan Hukum wajib:
1. a.melaporkan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang hukum;
2. b.melaporkan setiap penggunaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
3. c.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
4. d.menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan; dan
5. e.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukurn hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
(3)Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran hsan;
2. b.wajib mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterirna; dan a tau
3. c.pembatalan perjanjian kerja sama.
(1)Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1)dapat diajukan sendiri oleh Calon Penerima Bantuan Hukum, diwakili Pasal l~
1. n.perempuan rawan sosial ekonomi;
2. o.perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan;
3. p.perempuan yang menjadi korban trafficking;
4. q.korban bencana alam dan bencana sosial; dan
5. r.orang atau kelompok masyarakat adat.
(4)Dalam hal Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan tidak memiliki identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial menerbitkan surat Keterangan Miskin serta Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil menerbitkan dokumen pengganti identitas kependudukan.
(5)Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki dokumen sebagaimana climaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/ atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.
(6)Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemben Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh Pejabat Penegak Hukum meliputi:
1. a.kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan;
2. b.kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/ atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan;
3. c.kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
4. d.kepala lembaga pemasyarakatan, jika Penenma Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
5. e.ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
(7)Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menangani Bantuan Hukum litigasi mendapatkan Penetapan Pengadilan berupa Penunjukan Hakim untuk mendampingi Penerima Bantuan Hukum, maka Penerima Bantuan Hukum tidak perlu membuat formulir permohonan Bantuan Hukum dan Surat Keterangan Miskin. 1. J.
1. k.eks narapidana; lanjut usia terlantar;
2. m.penyandang disabihtas: waria atau transpuan; orang dengan HIV AIDS; korban penyalahgunaan NAPZA; 1. f.
3. d.anak terlantar;
4. e.anak yang mcnjadi korban trafficking; anak dengan kondisi khusus;
5. g.kelompok gelandangan dan pengemis; h.
(1)Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 diberikan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima; dan / atau

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 16

BAB VIII SANKS I Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dari/ atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…