DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Muna Barat

regulasi_utama

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah mempunyai peran dan fungsi penting dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah secara bertahap untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa agar pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Muna Barat dalam kurun waktu 20 tahun dapat terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien serta dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat, maka perlu disusun rencanapembangunan jangka Panjang daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2045.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5561);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang BUPATI MUNA BARAT, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang TENT ANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKAPANJANGDAERAH TAHUN 2025 - 2045 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2025 BUPATI MUNA BARAT PROVINS! SULAWESI TENGGARA

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

l.Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
1. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. 3.Bupati adalah Bupati Muna Barat.
3. 4.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sa.mpai dengan Tahun 2045.
4. 5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muna Barat, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD.
5. 6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNANJANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045. Menetapkan BUPATIMUNABARAT Dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENMUNABARAT Dengan Persetujuan Bersa.ma Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ( 1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMDyang memuat visi, misi dan program Bupati.

(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) selanjutnya dijabarkan dalamRKPD.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

(1)Sistematika RPJPD meliputi:
1. a.Bab I Pendahuluan;
2. b.Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.Bab III Permasalahan dan Isu Strategis.;
4. d.Bab IV Visi dan Misi Daerah;
5. e.Bab V Arab Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
6. f.Bab VI Penutup.
(2)Rincian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJPD mengacu kepada RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045 yang berorientasi pada karakteristik Kabupaten Muna Barat yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

Pasal 3

(1)Program pembangunan daerah periode 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
(2)Rincian dari program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam La.mpiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

7.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
10.Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. --.~~,.,,,_.,SEIN TALI ARANDAERAHKABUPATENMUNABARATTAHUN2025 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT PROVINS! SULAWESITENGGARA( 1 / 3 /2025) Diundangkan di Laworo ~~~tanggal 10 - 01 - 2025 . .--.13 JO Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat.

BAB II

PROGRAMPEMBANGUNANDAERAH

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUANPENUTUP

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. RPJPD Tahun 2025 – 2045 memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Perencanaan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan menjadi acuan bagi yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara, dan menjadi acuan bagi keseluruhan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Muna Barat dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. RPJPD 2025 – 2045 dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya keterpaduan dan kesinambungan pembangunan daerah dalam jangka panjang untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah yang disepakati bersama. II. PASALDEMIPASAL

BAB III

PENGENDALIANDANEVALUASI PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka perencanaan pembangunan di Kabupaten Muna Barat disusun dalam tahapan-tahapan baik dalam jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek.

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…