DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang Peresmian dan Pengisian Keanggotaan BPD, Pemberhentian Anggota BPD, Persyaratan Calon Anggota BPD, serta Hak dan Kewajiban Anggota BPD

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah lentang Badan Permusyawaratan Desa.

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234);
2. 3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. 4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentuk:an Kabupaten Muna Barat, di Propinsi Sulawesi Tenggara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerab [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tcntang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Le.mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 6 Tahun DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PERMUSYAWARATANDESA TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR ID TAHUN 2017 BUPATl MUNABARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA Mcngingat Menimbang 2 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
6. 1.Daerah adalah Kabupatcn Mwia BaraL
7. 2.Bupati adalah Bupati Muna Barat.
8. 3.Camat adalab Camat di Kabupaten Muna Barat.
9. 4.Desa adalah seluruh desayang ada di Kabupaten Muna BaraL
10. 5.Pcmcrintahan Desa adaJab pcnydenggaraan urusan pemerintahan oleb Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus lrepentingan masyarakat setcmpat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemcrintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. 6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa. dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. 7.Badan Permusyawaratan Desa sdanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan waki1 dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. 8.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat olcb Badan Permusyawaratan Desa. bersa.ma Kepala Desa.
14. 9.Anggaran Pendapatao dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, clan ditetapkan dengan peraturao desa.

Pasal 1

BABI KETENTUAN UMUM Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN MUNA BARAT dan BUPATI MUNA BARAT 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana tdah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahon 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7.Pcraturan Ment.eri Dalam Negeri Nomor 110 Tahon 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. 3

(3)Panitia pengisran menetapkan cal on anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebclum masa keanggotaan Badan Pennusyawaratan Desa berakhir. Dalam bal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Pennusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses pemilihan langsung. panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Badan Permusyawara.tan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(2)Panitia pcngisian sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 2 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir. (I) Pasa13 Penetapan mekanisme pengasaan keanggotaan Bad an Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Muna Baral.
(4)
(3)Panitia pengisran anggota Badan Pennusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
(2)Dalam rangka proses Pcmilihan secara Jangsung atau Musyawarah Perwakilan sebagairnana dimaksud pada ayat (I) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan d.itetapkan dengan keputusan Kepala Desa. (I) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis mclalui proses pemilihan secara. langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.

Pasal 2

PERESMIAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD BABII 4

(2)Anggota Badan Pennusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c karena:
1. a.berakhir masa. keanggotaan;
2. b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun.
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan
(1)Anggota Badan Pennusyawaratan Desa berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri; atau
3. c.diberhentikan.

Pasal 5

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

(1)Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan basil pernilihan Jangsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
(2)Pengucapan sumpah janji anggota Badan Pennusyawaratan Desa d.ipandu oleh Bupati Kabupaten Muna Barat atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresrnian anggota Badan Pennusyawaratan Desa.

Pasal 4

(6)Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) disarnpailcan oleh Kepala Desa kepada Bupati Kabupaten Muna Barat paling lama 7 (tujuh) hari sejak d.iterimanya basil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati Muna Barat.
(5)Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaika.n oleh panitia pengisian anggota Badan Pennusyawaratan Desa kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak d.itetapkannya basil pemilihan langsung atau Musyawarah Perwakilan.
(4)Dalam hat mekanisme pengisian keanggotaan.Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses Musyawarah Perwakilan. calon anggota Bad.an Pennusyawaratan Desa sebagaimana d.imaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses Musyawarah Perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. 5
(1)BPD menyusun Peraturan ta.ta tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
(2)Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
(3)Peraturan Tata Tertib Badan Pennusyawaratan Oesa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit memuat:
1. a.Keanggotaan dan Kelembagaan Bad.an Pennusyawaratan Desa. (BPO);
2. b.Fungsi, Tugas, Hale, Kewajiban dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
3. c.Waktu Musyawarah Badan Pennusyawaratan Desa (BPD);
4. d.Pengaturan mengenai Pimpinan Musyawarah Badan Pennusyawaratan Desa (BPD);
5. e.Tata Cara Musyawarah Badan Pennusyawaratan Desa (BPD);
6. f.Tata laksana dan hale menyatakan pcndapat Badan Pcnnusyawaratan Desa (BPD) dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
7. g.Pembuatan Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pasal 6

(4)Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaiinana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Muna Barat. Pennusyawaratan Desa (BPD);
1. d.tidak melaksanakan kewajiban;
2. e.melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
3. r.melanggar sumpah / janji jabatan dan kode etik Badan Pennusyawaratan Desa (BPD);
4. g.dinyatakao bcrsalah bcrdasarkan putusan pengadilan yang tclah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. h.tidak menghadiri rapat paripuma dan.' atau rapat BPD lainnya yang meojadi tugas dan Jrewajibannya sebanyak 6 (cnam) kaliberturut- turut tanpa a1asan yang sah;
6. i.Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau Penghapusan Desa;
7. j.bertcmpat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/ atau k, ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
(3)Pem.berhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati Muna Bara.t atas d.asar basil musyawarah Bad.an Permusyawaratan Desa melalui Kepala Desa, 6
(8)Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf g meliputi: a Penyusunan Notulen Rapat;
1. b.Penyusunan Berita Acara;
2. c.Format Berita Acara;
3. d.Penandatanganan Berita Acara;
4. e.Penyampaian Betita Acara.
(7)Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD)sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi : a Pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa
1. b.Penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandanganBadan Permusyawaratan Desa (BPD);
2. c.Pembertan pandangan akhir atas jawaban atau pendapat KepalaDesa;
3. d.Tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permusyawaratan Desa (BPO)kepada Bupati.
(6)Pengaturan mengenai tata cam musyawarah Badan Pennusyawaratan Desa (BPD)sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf e meliputi : a Tata cara. pembabasan rancangan Peraturan Desa;
1. b.Konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
2. c.Tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa;
3. d.Tata cara. penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
(5)Pengaturan mengenai pimpinan musyawarahBadan Permusyawaratan Desa (BPD)sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b meliputi : a Pimpinan Musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
1. b.Penetapan pimpinan m usyawarah, apabila Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)berhalangan hadir;
2. c.Penetapan Pimpinan Musyawarah apabila Ketua dan WakilKetua berhalangan hadir; dan
3. d.Penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Pennusyawaratan Desa (BPD)antar waktu.
(4)Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi : a Pelaksanaan jam musyawarah;
1. b.Tempat musyawarah;
2. c.Jenis musyawarah; dan
3. d.Daftar hadir anggota Bad.an Pennusyawaratan Desa (BPD). 7 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)berwenang
4. a.mengadakan pertcmuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
5. b.menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
6. c.mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya;
7. d.melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa; e, meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintabao Desa kepada Pemerintah Desa;
8. f.menyatakan pcndapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,dan pemberdayaan masyarakat Desa;
9. g.mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kcstabilan penyelenggaraan Pemerintahan Dcsa serta mempelopori penyeleoggaraan Pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pcmerintahan yang baik;

Pasal 9

Badan Pe:rmusyawaratan Desa berkedudukan sebagai Lembaga yang melaksanakan fungsi: a.. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama KepalaDesa;

b.Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c, Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 8

(4)Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah DaerahKabupaten Muna Barat dapat memberikan penghargaan kepada Pimpinan clan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berprestasi.
(3)Bad.an Permusyawaratan Desa berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
(1)Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Penlndang-Undangan.
(2)Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa memperoleh biaya operasional.

Pasal 7

(1)Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari pend.uduk Desa berdasarkan ketcrwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
(2)Mase.keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah / janji.
(3)Angota Badan Permusyawaratan Desa sebagpimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
(4)Persyaratan calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah :
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan meroelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka;
3. c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pemah roenilmh;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.bukan sebagai perangkat Peroerintah Desa;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
7. g.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
8. h.bertcmpat tinggal di wilayah pemilihan.

Pasal 11

(1)Jumlah anggota Badan Permusyawa.ratan Desa ditctapkan dengan jnmlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. dengan roemperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa. 8

Pasal 10

h.menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
i.menyampaikan laporan basil pengawasan yang bcrsifat insidentil kepada Bupati Muna Ba.rat melalui Camat;
j.menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Badan Pcnnusyawaratan Desa (BPD) secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
k.mengelola biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
1. 1.mengusulkan pembcntukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
m.Melakukan kunjungan kepada roasyarakat dalam rangka. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 9 Badan Permusyawaratan Desa berhak :
a.Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
b.Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

BAB IV

PERSYARATANCALONANGGOTABPD

Pasal 14

Badan Pcrmusyawaratan Oesa menyusun Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…