(4)Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaiinana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Muna Barat.
Pennusyawaratan Desa (BPD);
d.tidak melaksanakan kewajiban;
e.melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
r.melanggar sumpah / janji jabatan dan kode etik Badan Pennusyawaratan Desa (BPD);
g.dinyatakao bcrsalah bcrdasarkan putusan pengadilan yang tclah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
h.tidak menghadiri rapat paripuma dan.' atau rapat BPD lainnya yang meojadi tugas dan Jrewajibannya sebanyak 6 (cnam) kaliberturut- turut tanpa a1asan yang sah;
i.Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau Penghapusan Desa;
j.bertcmpat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/ atau k, ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
(3)Pem.berhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati Muna Bara.t atas d.asar basil musyawarah Bad.an Permusyawaratan Desa melalui Kepala Desa, 6
(8)Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf g meliputi: a Penyusunan Notulen Rapat;
b.Penyusunan Berita Acara;
c.Format Berita Acara;
d.Penandatanganan Berita Acara;
e.Penyampaian Betita Acara.
(7)Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD)sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi :
a Pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa
b.Penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandanganBadan Permusyawaratan Desa (BPD);
c.Pembertan pandangan akhir atas jawaban atau pendapat KepalaDesa;
d.Tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permusyawaratan Desa (BPO)kepada Bupati.
(6)Pengaturan mengenai tata cam musyawarah Badan Pennusyawaratan Desa (BPD)sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf e meliputi :
a Tata cara. pembabasan rancangan Peraturan Desa;
b.Konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
c.Tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa;
d.Tata cara. penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
(5)Pengaturan mengenai pimpinan musyawarahBadan Permusyawaratan Desa (BPD)sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b meliputi :
a Pimpinan Musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
b.Penetapan pimpinan m usyawarah, apabila Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)berhalangan hadir;
c.Penetapan Pimpinan Musyawarah apabila Ketua dan WakilKetua berhalangan hadir; dan
d.Penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Pennusyawaratan Desa (BPD)antar waktu.
(4)Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
a Pelaksanaan jam musyawarah;
b.Tempat musyawarah;
c.Jenis musyawarah; dan
d.Daftar hadir anggota Bad.an Pennusyawaratan Desa (BPD).
7 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)berwenang
a.mengadakan pertcmuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
b.menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
c.mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya;
d.melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
e, meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintabao Desa kepada Pemerintah Desa;
f.menyatakan pcndapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,dan pemberdayaan masyarakat Desa;
g.mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kcstabilan penyelenggaraan Pemerintahan Dcsa serta mempelopori penyeleoggaraan Pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pcmerintahan yang baik;