DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Muna Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Pasal 1 Ketentuan Umum, Pasal 2-11 Penjabaran.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUNABARAT TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: ix

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp 723.750.990.562 dengan rincian sebagai berikut:1. Pendapatan daerah Rp. 690.872.550.058 2. Belanja Daerah Rp. 723.750.990.562 3. Pembiayaan Daerah Rp. 42.378.440.504

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 21.308.969.800 b. Pendapatan Transfer Rp. 664.050.075.058 c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 5.513.505.200

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:a. Pajak Daerah Rp. 5.590.000.000 b. Retribusi Daerah Rp. 5.991.516.800 c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; Rp. 522.763.000 d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; Rp. 9.204.690.000
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:a. Transfer Pemerintah Pusat Rp. 637.704.868.431 b. Transfer Antar Daerah Rp. 26.345.206.627
(3)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari Lain-lainPendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 5.513.505.200

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Angka 2, terdiri atas: a. Belanja Operasi Rp. 449.576.238.830 b. Belanja Modal Rp. 170.327.884.008 x c. Belanja Tidak Terduga Rp. 2.571.789.124 d. Belanja Transfer Rp. 101.275.078.600

Pasal 6

(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas: a. Belanja Pegawai Rp. 249.863.582.516 b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 161.167.873.314 c. Belanja Hibah Rp. 23.837.383.000 d. Belanja Bantuan Sosial Rp. 14.707.400.000
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: a. Belanja Modal Tanah Rp. 2.181.000.000 b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 12.448.553.101 c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 103.284.415.907 d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp. 50.768.370.000 e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 1.645.545.000
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaituRp. 2.571.789.124
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas: a. Belanja Bagi Hasil Rp. 0 b. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 101.275.078.600

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), terdiri atas:a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 42.378.440.504 b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 9.500.000.000

Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas: a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp. 42.378.440.504 b Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 0 xi

Pasal 9

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas: a. Penyertaan Modal Daerah Rp. 2.500.000.000 b. Pemberian Pinjaman Daerah Rp. 7.000.000.000

Pasal 10

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalamperaturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenMuna Barat Tahun Anggaran 2023.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaranberjalan; b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, sertaamanat peraturan perundang-undangan; dan/atau d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerahdan atau masyarakat. xii

Pasal 11

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat ini terdiri dari:1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, danPembiayaan; 2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan BesertaHasil dan Sub Kegiatan besert Keluaran; 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah danDaerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara 6. Lampiran VI Rekapitulas Belanja untuk Pemenuhan SPM 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan Peraturan Daerah tentang APBD 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD Dan PPAS 9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah

10.Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11.Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12.Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.
13.Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap daerah serta daftar perkiraan penambahandan pengurangan aset lain lain
14.Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembalidalam tahun anggaran yang direncanakan
15.Lampiran XV Daftar Dana Cadangan
16.Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUNABARAT TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: ix

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:a. Pajak Daerah Rp. 5.590.000.000 b. Retribusi Daerah Rp. 5.991.516.800 c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; Rp. 522.763.000 d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; Rp. 9.204.690.000
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:a. Transfer Pemerintah Pusat Rp. 637.704.868.431 b. Transfer Antar Daerah Rp. 26.345.206.627
(3)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari Lain-lainPendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 5.513.505.200

Pasal 5

Pasal 6

(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas: a. Belanja Pegawai Rp. 249.863.582.516 b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 161.167.873.314 c. Belanja Hibah Rp. 23.837.383.000 d. Belanja Bantuan Sosial Rp. 14.707.400.000
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: a. Belanja Modal Tanah Rp. 2.181.000.000 b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 12.448.553.101 c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 103.284.415.907 d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp. 50.768.370.000 e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 1.645.545.000
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaituRp. 2.571.789.124
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas: a. Belanja Bagi Hasil Rp. 0 b. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 101.275.078.600

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), terdiri atas:a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 42.378.440.504 b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 9.500.000.000

Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas: a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp. 42.378.440.504 b Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 0 xi

Pasal 9

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas: a. Penyertaan Modal Daerah Rp. 2.500.000.000 b. Pemberian Pinjaman Daerah Rp. 7.000.000.000

Pasal 10

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalamperaturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenMuna Barat Tahun Anggaran 2023.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaranberjalan; b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, sertaamanat peraturan perundang-undangan; dan/atau d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerahdan atau masyarakat. xii

Pasal 11

10.Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11.Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12.Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.
13.Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap daerah serta daftar perkiraan penambahandan pengurangan aset lain lain
14.Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembalidalam tahun anggaran yang direncanakan
15.Lampiran XV Daftar Dana Cadangan
16.Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah