DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 15 Tahun 2020

Nomor: 15
Tahun: 2020
Ditetapkan: 25 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Pokok BAB II Nama, Obyek dan Subjek Retribusi BAB III Golongan Retribusi BAB IV Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa BAB V Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi BAB VI Struktur dan besarnya Tarif Retribusi BAB VII Wilayah Pemungutan BAB VIII Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran BAB IX Penagihan BAB X Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluarsa BAB XI Masa Rettibusi BAB XII Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi BAB XIII Insentif Pemungutan BAB XIV Keberatan BAB XV Pengembalian Kelebihan Pembayaran BAB XVI Penyidikan BAB XVII Sanksi Administratif BAB XVIII Ketentuan Pidana BAB XIX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan salah satu tujuan negara yang termaksud dalam pe mbukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, retribusi daerar memiliki peranan yang sangat penting untuk rnevujudkan tujuan tersebut;
b.bahwa retribusi termine.l merupakan salah satu sumber pendapatan da erah yang penting guna membiayai pelaksanaan pernerintahan daerah clan sebagai aset daerah yang berfungsi sebagai prasarana angkutan jalan guna mengatur kedatangan, pemberang katan serta merupakan tempat memuat serta menurunkan barang;
c.bahwa berdasarkan ke tentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 1 ~ 6 ayat ( 1) mengamanatkan pada tingkat daerah p erlu dibentuk Peraturan Daerah berkaitan dengan retribu si;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, diatas, dipandang perlu untul.

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal;

1.Pasal 18 ayat (6) Unda ng-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu '1 1945;
2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENT ANG RETRIBUSI TERMINI~ PERATURAN DAERAH KABUPATEl'-I MUNA BARAT NOMOR 15 TAHUN 2020 BUPAT1 MUNA BARPT PROVINS! SULAWESI TENGGARA Mengingat Menirnbang
3.Undang-Undang Nomor 2 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan .Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)~
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturs.n Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Negara Repu blik Indonesia Nomor 6389);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Le:nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
7.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20: 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah K abupateri/Kota (Lembaran

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat.
3.Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4.Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat.
5.Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
8.Jasa Usaha adalah jasa yang disediaka.n oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasamya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAHTENTANGRETRIBUSITERMINAL.Menetapkan DEWANPERWAKILANRAl(YATDAERAHKABUPATENMUNABARAT Dan BUPATIMUNABARAT Dengan Persetujuan Bersama Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

Pasal 3

( 1) Obyek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan ternpat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)Dikecualikan dari objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah terminal yang disediakan, dimiliki,dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN,BUMD,dan pihak swasta.

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi Sebagai Pembayaran Atas Penggunaan Fasilitas terminal yang clisediakan oleh Pemerintah Daerah.

9.Penyidik adalah pejabat Kepolisian Neg.araRepublik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
10.Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Muna Barat.
11.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Sadan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi terten tu.
12.Masa Retribusi adalah suatujangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, I adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besamyajumlah retribusi yang terutang.
15.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda,
16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayairan Retribusi karena jumlah I kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

(2)Besamya tarifretribusi sebagaimana dimal' sud ada ayat (1) ditetapkan sebagai beriku t: ~
1. a.Untuk angkutan umum dalam kota [ang ot) permobil sebesar Rp. 1.000,-/ sekali masuk ,
2. b.Untuk angkutan Orang dan Bus:
  1. 1.Angkutan Perkotaan atau Pedesaan a) Kendaraan Besar Rp. 3.000,-/sekali masuk b) Kendaraan Sedang Rp. 2.000,-/sekali masuk c) Kendaraan Kecil Rp.: 1.000,-/ sekali masuk
3. c.Terminal Angkutan Barang:
  1. 1.Kendaraan yang bermuatan di atas 3 (tiga) JBI kebawah: Rp. 3.000,-/sekali masuk

BAB VI

I STRUKTURDANBESARNYA TAF~IF RETRIBUSI I Pasal 8 i ( 1) Besamya tarif retribusi digolongkan berrtasarkan jenis kendaraan, tempat usaha dan fasilitas terminal;

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperolet keuntungan yang layak dengan memberikan pelayanan yang eeimbangl · Pasal 6 , Besamya tingkat penggunaan jasa diukur be~dasarkan jenis pelayanan, luas dan nilai strategis bangunan, jenis kenda~aan, frekuensi dan jangka waktu penggunaan fasilitas terminal. ! BABV I PRINSIPYANG DIANUTDALAM PENE.~APANSTRUKTUR DAN BESARNYATARIF RE!rRIBUSI I I

BAB III

GOLONGANRETRIBU SI Pasal 4 I Subjek Retribusi Terminal adalah orang ~ribadi atau Badan yang menikmati/menggunakan pelayanan fasilitas t,krminal.

Pasal 10

( 1) Setiap Orang Pribadi atau Sadan yang memanfaatkan jasa dan fasilitas terminal diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi;

(2)Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Bendahara penerima atau Bank yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

PEMBAYARAN,TEMPATPEMBAYPlRAN,ANSURAN DAN PENUNDAANPEMBA.YARAN

Pasal 9

Retribusi Terminal dipungut di wilayah daerah.

d.Pengguna fasilitas parkir diterminal dan fasilitas kebersihan umum:
1. 1.Fasilitas parkir a) Parkir kendaraan mobil b) Sepeda motor
2. 2.Sarana Kebersihan Umum a) Mandi Rp ~l. 000 ,-/ sekali masuk b) Buang air besar Rp l.500,-/sekali masuk c) Buang air kecil Rp l.000,-/sekali masuk
e.Untuk usaha berjualan di dalam kios faeilitas terminal dikenakan Rp 1.000.000,-/tahun

(3)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan perekonomian. '
(4)Penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan I dengan Peraturan Bupati.

2.Kendaraan yang bermuatan di atas 3 (tiga) sampai 5 (lima) JBI masuk: Rp. 4.000,-/sekali masuk
3.Kendaraan yang bermuatan di atas 5 (liima) sampai 8 (delapan) JBI: Rp. 5.000,-/sekali masuk. i

BAB VII

WILAYAH PEMUNGU11AN Rp 2.000,-/ sekali masuk Rp. ~.000,-/sekali masuk

Pasal 13

(1)Penagihan retribusi yang terutang dilakukan terhadap wajib retribusi yang tidak atau kurang membayar retribusi.
(2)Penagihan retribusi yang terutang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan STRDatau surat lain yang sejenis.
(3)Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB IX

PENAGIHAN

Pasal 12

(1)Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
(2)Bupati atau pejabatyang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3)Pembayaran secara angsuran dan/ atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
(4)Sebagai kosekuensi ansuran dan/atau penundaan maka terhadap wajib retribusi dikenakan untuk mernbayar denda sebesar 2°/o setiap bulan.
(5)Angsuran dan penundaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 11

(1)Pembayaran dilakukan oleh Wajib Retribusi di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan;
(2)Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
(3)Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan mempergunakan SSRD.

Pasal 17

(1)Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 17

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 17

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009