DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang Asas Prinsip dan Tujuan Penanggulangan Bencana, Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah, Hak Kewajiban dan Peran Masyarakat, Forum untuk Pengurangan Risiko Bencana. Peran Lembaga Usaha, Lembaga Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pers dalam Penanggulangan Bencana. Penanggulangan bencana yang meliputi Prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bancana. Selain itu juga diatur tentang Pengawasan dan Laporan Pertanggungjawaban, serta Penyelesaian Sengketa dan Gugatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayah serta selaras dengan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah; c.. menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d.menjalin kerjasama dengan daerah lain atau pihak lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
e.mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang beresiko menimbulkan bencana;
f.mengerahkan seluruh potensi/ sumber daya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
g.merumuskan kebijakan, mencegah clan mengendaJikan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya a1am yang melebihi kemarnpuan alam;
h.menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang betkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana; . i. merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;
j.melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang sertaja.sa. lain yang diperuntukkan untuk penanggulaogan bencana, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan;dan
k.mela.kukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga kebutuhan pokok dan/atau harga kebutuhan lain pada tahap tanggap darurat dan Pasca. Bencana. 9 Se1ain perlakuan khusus kepada masyarakat rentan, dalam tahap tanggap darurat bencana diperhatikan kebutuhan khusus kelompok masyarakat, antara Jain: a perempuan;dan
b.orang berkebutuhan khusus lainnya.

Pasal 12

(1)Kelompok masyarakat rentan berhak mendapat perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana yang meliputi: a disabilitas dan/ atau difabel; b, Janjut usia;
1. c.bayi, balita dan anak-anak;
2. d.perempuan hamil atau menyusui; dan
3. e.orang sakit.
(2)Perlakuan khusus sebagaimanadimaksud padaayat (1) meliputi: a aksesibilitas;
1. b.prioritas pelayanan; dan
2. c.fasilitas pelayanan.

Pasal 11

a.kebijakan Penyelenggaraan PenangguJangan Bencana; b, data kebencanaan; c, resikobencana;
d.prediksi bencana; dan
e.status kebencanaan. lnformasi sebagairnaoa dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

Pasal 10

Pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hurufb diberikan kepada. masyarakat untuk roembangun kesiapsiagaan, keterampilan dan kernanclirian dalam menghad.api bencana.

Pasal 9

I, melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

(2)Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
(3)Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan/atau bantuan atas penggunaan fasilitas yang dimiliki dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,
(4)Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan bantuan karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi. J lO (I) Untuk melakukan upaya pengurangan resiko bencana dibentuk suatu forum yang anggotanya terdiri dari unsur: a pemerintah daerah;
1. b.lembaga pendidikan;
2. c.PERS;
3. d.orgaoisasi masyarakat sipil; dan
4. e.lembaga usaha,
(2)Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengakomodasi pengurangan bencana yang ada.

Pasal 16

BABV FORUM UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA ( I) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, melalui kegiatan yang menumbnbkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggu]angan bencana.

(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di1akukan dengan memperhatikan kearifan Iokal masyamkat setempat.

Pasal 15

(2)Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencaoaao, pelaksanaan, dan pengawasan da1am Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Ketentuan lebih lanjut mengenai Peran Masyarakat sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) diatur lebih Ianjut dengan Peraturan Bupati.
(1)

Pasal 14

a.menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis;
b.memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; c, berperan aktif dalam Penyelenggaraan Penanggu]angan Bencana;
d.memberikan informasi yang benar kepada publik tentang Penanggulangan Bencana; dan
e.memberikan informasi yang benar tentang data diri.

Pasal 13

Pasal 20

(1)Mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pibak lain.
(2)Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, berkewajiban untulc a melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan di daerah;
1. b.menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan dan memperhatikan ni1ai kearifan lokal; c, melaporkan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan kepada publik secara transparan; dan d, mengindahk:ao prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.
(3)DaJam menyelenggarakan penangguJangan bencana, dilarang mengedepankan kepentingan usahanya. PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA PENDIDIKAN,ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN PERS DAL.AM PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesa.tu Lembaga Usaha BABVI ( 1) DaJam upaya mendorong adanya forum untuk pengurangan risiko bencana, pemerintah daerah atau BPBD dapat memfasilitasi terbentuknya forum daJam masyarakat.
(2)Ketentuan lebih lanjut dalam upaya sebagaimana diroaksud pada ayat (1) diatur daJam Peraturan Bupati,

Pasal 19

Peranan Forum untuk pengurangan resiko bencana antam lain : a rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana dengan koordinasi BPBD; b, pengarusutaroaao pengurangan resiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;

c.kampanye kesadaran, kesiapsiagaao dan kemandirian kepada masyarakat dalam mengbadapi resiko bencana; dan
d.berpartisipasi dalam pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pasal 18

(1)Dalam hal tidak dtbentuk forum sebagairoana diroaksud daJam Pasal 16 ayat
(1), peran dan fungsi pengurangan risiko bencana dilaksanakao melalui forum yang te1ah ada dalam masyarakat yang bersangkutan.
(2)Forum untuk pengurangan risiko bencana maupun forum lain dibentuk atas dasar kesadaran dan kemampuan masyarakat setempaL

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…