DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Kebijakan, Strategi, dan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan; Bab III Upaya Penanggulangan Kemiskinan; Bab IV Penerima Manfaat, Indikator Kemiskinan, Data Kemiskinan; Bab V Peran Serta Masyarakat; Bab VI Kelembagaan; Bab VII Sistem Informasi; Bab VIII Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; Bab IX Pembinaan dan Pengawasan; Bab X Ketentuan Peralihan; Bab IX Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya penanggulangan kerniskinan memerlukan arah kebijakan, strategi dan sasaran yang terukur dan terpadu agar berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial;
c.bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangku t harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program diantara lembaga dan dunia u saha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penanggulangan Kemiskinan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2020 TENT ANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN BUPATI MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
11.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Muna Barat.

Pasal 1

BUPATIMUNABARAT MEMUTUSKAN: Dan DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATENMUNABARAT Dengan Persetujuan Bersama

12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
15.Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.Kemanusiaan;
b.Pemberdayaan.
c.Nondiskriminasi;
d.Kesejahteraan;
e.Kesetiakawanan; dan
f.Keadilan sosial.

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

Pasal 2

6.Kemiskinan adalah keadaan orang atau keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
7.Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan serta program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, · dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
8.Pelaku penanggulangan kemiskinan adalah orang pribadi, lembaga, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan perangkat daerah yang menyelenggarakan program dan/ atau kegiatan penanggulangan kemiskinan.
9.Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
10.Penerima manfaat penanggulangan kemiskinan adalah keluarga miskin dan rentan miskin Kabupaten Muna Barat yang menerima pelayanan dan/ atau bantuan dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan.
11.lndikator kemiskinan adalah sejumlah pertanda yang terdapat pada orang atau keluarga yang dapat dijadikan dasar untuk menggolongkan orang atau keluarga tersebut dalam golongan miskin a tau tidak mi skin.
12.Data kemiskinan adalah informasi tentang jumlah dan gambaran keluarga atau rumah tangga yang digolongkan miskin.
13.Verifikasi adalah kegiatan mencocokkan data kemiskinan dengan data lain untuk menentukan keabsahan data tersebut.
14.Validasi adalah kegiatan mencocokkan data kemiskinan dengan keadaan nyata pada keluarga miskin, rumah tangga miskin dan keluarga atau rumah tangga yang diduga miskin.
15.Pengaduan adalah penyampaian laporan, keluhan, keberatan, atau sanggahan mengenai data, pelayanan, dan/ atau bantuan dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan.
16.Tim penanggulangan kemiskinan adalah wadah koordinasi operasional lintas sektor dan lintas pelaku untuk penanggulangan kemiskinan pada tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan padukuhan. Sasaran penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

Pasal 7

Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memuat:

a.penyelarasan program antar Perangkat Daerah;
b.pengembangan dan penguatan kerjasama dengan pelaku penanggulangan kemiskinan lainnya; dan
c.pengembangan program dan pendampingan secara keberlanjutan.

Pasal 6

Kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

a.meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan koordinasi antar pelaku penanggulangan kemiskinan;
b.meningkatkan layanan kebutuhan dasar keluarga miskin; dan
c.meningkatkan kemampuan dasar dan kemandirian keluarga miskin.

Pasal 5

( 1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan sasaran penanggulangan kemiskinan.

(2)Perangkat Daerah berkewajiban menyelenggarakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan kebijakan, strategi, dan sasaran penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

a.pemberdayaan;
b.partisipatif;
c.sinergi;
d.terukur;
e.transparan dan akuntabel; dan
f.berkelanjutan.

BAB II

KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN SASARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

Pasal 3

(1)Pemberdayaan keluarga miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf b dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan usaha.
(2)Pemberdayaan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.bimbingan teknis;
2. b.penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; dan/ atau
3. c.penyediaan akses modal usaha.

Pasal 11

(1)Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar keluarga miskin dan rentan miskin.
(2)Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemenuhan kebutuhan dasar;
2. b.pelayanan kesehatan;
3. c.pelayanan pendidikan; dan/atau
4. d.penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman.

Pasal 10

(1)Upaya penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui:
1. a.perlindungan sosial;
2. b.pemberdayaan keluarga miskin dan rentan miskin; dan/atau
3. c.pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
(2)Upaya penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh pelaku penanggulangan kemiskinan.
(3)Upaya penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan secara sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

Pasal 9

BABIII UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan, strategi, dan sasaran penanggulangan kemiskinan diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…