DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Asas dan Tujuan; Bab III Ruang Lingkup; Bab IV Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Bab V Hak dan Kewajiban; Bab VI Syarat dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum; Bab VII Pendanaan; Bab VIII Tata Cara Penyaluran Anggaran; Bab IX Tata Cara Pelaporan Kinerja Pemberi Bantuan Hukum dan Penggunaan Anggaran; Bab X Larangan; Bab XI Sanksi; Bab XII Ketentuan Peralihan; Bab XIII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa bantuan hukum sangat penting dalam mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
b.bahwa negara berkewajiban terhadap setiap warga negara untuk mendapatkan pemenuhan rasa keadilan tanpa harus dibatasi oleh keterbatasan ekonomi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kabupaten Muna Barat;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2018, Tambahan Lembaran Negara 3979); DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA TENTANG BANTUANHUKUM BAGI MASYARAKAT DI KABUPATENMUNA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATENMUNA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2020 BUPATI MUNA BARAT PROVINS! SULAWESI TENGGARA Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.

Pasal 1

Menetapkan: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH MUNA BARAT dan BUPATI MUNA BARAT MEMUTUSKAN:

6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKATKABUPATEN MUNA BARAT.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

a.Mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan didalam hukum;
b.Menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan;
a.Keadilan;
b.Persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.Perlindungan terhadap hak asasi manusia;
d.Keterbukaan;
e.Efisiensi;
f.Efektifitas; dan
g.Akuntabilitas.
1. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
2. 3.Bupati adalah Bupati Muna Barat.
3. 4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat.
4. 5.Fasilitasi Bantuan hukum adalah pelayanan dibidang bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
5. 6.Bantuan hukum adalah Jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. 7.Jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum berupa memberikan konsultasi hukum, menerima dan menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.
7. 8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.
8. 9.Penerima Bantuan Hukum adalah warga miskin Kabupaten Muna Barat baik secara individu maupun kelompok.
9. 10.Kade Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.
10. 11.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. 12.Non litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. 13.Warga miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala desa atau pejabat pemerintahan daerah yang berwenang.
13. 14.Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah kabupaten untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.

BAB III

RUANOLINGKUP

Pasal 4

(1)Bantuan Hukum diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi Penerima Bantuan Hukum melalui pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
(2)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi setiap orang atau kelompok masyarakat yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(3)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi masalah hukum Perdata, Pidana, dan Tata Usaha Negara baik secara Litigasimaupun Non Litigasi.
(4)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Litigasi, meliputi :
  1. 1.Perkara Perdata, upaya perdamain atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
  2. 2.Perkara Pidana, penyidikan, persidangan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
  3. 3.Perkara Tata Usaha Negara, pemeriksaan pendahuluan, putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
2. b.Nonlitigasi,meliputi : 1) Penyuluhan Hukum; 2) Konsultasi Hukum; 3) Investigasi Perkara; 4) Penilitian Hukum; 5) Pemberdayaan Masyarakat; 6) Pendampingan diluar Pengadilan; dan 7) Drafting Dokumen Hukum;
(5). Bantuan Hukum sebagimana dimaksud pada ayat (1), diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/ atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.
1. c.Menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat;
2. d.Terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia;
3. e.Meningkatkan akses terhadap keadilan khususnya bagi masyarakat miskin;
4. f.Memenuhi tanggungjawab negara melalui pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak asasi warga negara; dan
5. g.Meringankan beban yang harus ditangung oleh masyarakat miskin saat menjalani proses hukum.

Pasal 9

(1)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1), Biro Hukum berwenang:

Pasal 8

(1)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) diselenggarakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.Menyusun, menetapkan, dan mengkoordinasikan arah kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum;
2. b.Menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum;
3. c.Menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
4. d.Mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
5. e.Menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Bupati pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 7

(1)Bupati dapat mendorong terbentuknya Lembaga Bantuan hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam melakukan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi di daerah.
(2)Dalam rangka perluasan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya yang bersifat non litigasi, Bupati dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi.

Pasal 6

(1)Dalam penyelenggaraan Bantuan hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan hukum yang memenuhi ketentuan perundang- undangan. Kerjasama tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun.
(2)Apabila Perkara tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun, penyelenggaraan dan penganggaran Bantuan hukum dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya, berdasarkan kebutuhan ril sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini.
(3)Tata cara dan syarat-syarat teknis kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Penerima Bantuan Hukum diselenggaraan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Bantuan Hukum.
1. a.Mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya;
2. b.Bebas mengeluarkan pemyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan;
3. c.Mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengantugasnya;dan
4. d.Mendapatkan perlindungan terhadap: 1) Memungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya memberi bantuan hukum kepada Penerima bantuan hokum; 2) Kerahasiaan hubungannya dengan Penerima bantuan hokum; dan 3) Keselamatan diri dan/ atau keluarganya karena melakukan pemberian bantuan hukum.

BAB IV

PENYELENGGARAANBANTUANHUKUM Pemberi bantuan hukum berhak:

Pasal 12

Untuk mendapatkan bantuan hukum, Penerima bantuan hukum wajib :

a.Mengajukan permohonan kepada Pemberi bantuan hukum;
b.Menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya; dan
c.Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pasal 11

Penerima bantuan hukum berhak:

a.Mendapatkan bantuan hukum hingga masalahnya tuntas atau telah ada kekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
b.Mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
c.Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
d.Mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik. BABV HAKDAN KEWAJIBAN

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…