DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 2 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Garis Sempadan Bangunan; Garis Sempadan Pagar; Garis Sempadan Jalan; Garis Sempadan Sungai; Garis Sempadan Pantai; Ketentuan Lain-Lain; Larangan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sempadan Jalan, Sungai dan Pantai;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT dan BUPATI MUNA BARAT Mengingat Menetapkan: MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG SEMPADAN JALAN, SUNGA! DAN PANTAI. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturandaerahiniyang dimaksuddengan: 1.Daerah adalahKabupatenMunaBarat. 2.PemerintahanDaerah adalahpenyelenggaraan urusanpemerintahanoleh pemerintahdaerahdanDPRDmenurutasasotonomi dantugas pembantuandenganprinsipotonomi seluas-luasnyadalamsistemdan prinsipNegaraKesatuanRepublikIndonesiasebagaimanadimaksuddalam Undang-undanngDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945. 3.PemerintahDaerahadalahBupatidanperangkatdaerahsebagai unsur penyelenggaraPemerintahanDaerah. 4.DewanPerwakilanRakyatDaerahselanjutnyadisebutDPRDadalah LembagaPerwakilanRakyatDaerahKabupatenMunaBaratsebagaiunsur penyelenggaraPemerintahanDaerah. 5.BupatiadalahBupatiMunaBarat. 6.Bangunanadalahsusunansesuatuyang bertumpupadalandasandan terikatdengan tanahsehinggaterbentuk ruanganyang mempunyaifungsi. 7.Jalan adalahsuatuprasaranaperhubungandaratdalambentuk apapun meliputi segalabagian jalan termasukbangunanpelengkap dan perlengkapannyayang diperuntukanbagi lalulintas. 8.Sungaiadalahtempat-tempatdanwadah-wadahsertapengaliranair sampai muaradengandibatasikanankirinyasertasepanjang pengalirannyaoleh garissempadan. 9.Pantai adalahdaerahditepilaut,sebatas antarasurutterendahdengan pasangtertinggi. 10.GarisSempadan adalahgarisbatasluarpengamanan untukdapat mendirikanbangunandan ataupagardikanankiri jalandansungai. 11.GarisSempadanBangunanselanjutnyadisingkatGSBadalahgarisdiatas permukaan tanahyang padapendirianbangunankearahyang berbatasan tidakbolehdilampaui. 12.GarisSempadanPagarselanjutnyadisingkatGSPgadalahGarisdiatas permukaan tanahyang padapendirian,pagar kearahyang berbatasantidak bolehdilampauiolehsisiluarpagar. 13.GarisSempadanPantai selanjutnyadisingkatGSPt adalahgarisbatas kawasantertentusepanjang pantaiyangmernpunyai manfaatpenting untukmempertahankan kelestarianpantai.
14.GarisSempadanRawa selanjutnyadisingkatGSRadalahgarisbatas kawasan tertentu sepanjangrawayangmempunyai manfaatpentinguntuk mempertahankan kelestarianfungsirawa. 15.GarisSempadanSungai selanjutnyadisingkatGSSadalahgarisbatas kawasansepanjang kiri-kanan sungaitermasuk sungai buatan/kanal/saluranirigasiprimer,yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
16.RuangManfaat Jalan selanjutnyadisingkatRumajaadalah merupakan ruang sepanjang jalanyang dibatasi olehle bar tinggi dan kedalaman ruang batas tertentu. Ruangtersebutdiperuntukkan bagimedian, perkerasan jalan,jalurpemisah,bahujalan,salurantepijalan,trotoar,lereng,ambang pengaman,timbunandangalian, gorong-gorong,perlengkapanjalandan bangunanpelengkaplainnya. 17.RuangMilikJalanselanjutnyadisingkatRumijaadalahmerupakan ruang sepanjangjalanyang dibatasi olehlebardantinggitertentuyangdikuasai olehPembinaJalan.DamijainidiperuntukkanbagiDamajadanpelebaran jalanmaupunpenambahanjalurlalu-lintasdikemudianhariserta kebutuhanruanguntukpengamanan jalan. 18.RuangPengawasanJalanselanjutnyadisingkatRuwasjaadalahmerupakan ruangsepanjangjalandiluardaerahmilikjalanyangdibatasiolehlebardan tinggitertentu, yang ditetapkanolehpembinajalan,dandiperuntukkanbagi pandanganbe baspengemudidanpengamanankonstruksijalan. 19.JalanArteriPrimeradalahjalanyang didesainberdasarkankecepatan rencanapalingrendah60(enampuluh)kilometerperjamdenganlebar badanjalanpalingsedikit11(sebelas)meter,mempunyai kapasitasyang lebihbesardarivolumelalulintas rata-rata. 20.JalanArteriSekunder adalahjalanyangdidesainberdasarkan kecepatan rencanapalingrendah30(tigapuluh)km/jamdandenganlebarbadan palingsedikit11(sebelas)meteryangmernpunyaikapasitasyanglebih besardarivolumelalulintasrata-rata. 21.JalanKolektorPrimeradalahjalanyangdidesainberdasarkan kecepatan rencanapalingrendah40(empatpuluh)kilometerperjamdenganlebar badanjalanpalingsedikit9(sembilan)meter. 22.JalanKolektorSekunderadalah jalanyangdidesainberdasarkan kecepatan rencanapalingrendah20(duapuluh)kilometerperjamdenganlebarbadan jalanpaling sedikit9(sembilan)meter,mempunyaikapasitasyanglebih besardaripadavolumelalulintas rata-rata. 23.JalanLokal Primeradalah jalanyangdidesainberdasarkankecepatan rencanapalingrendah20(duapuluh)kilometerperjamdenganlebar badanjalanpalingsedikit7,5(tujuhkomalima)meter. 24.JalanLokalSekunderadalahjalanyang didesainberdasarkan kecepatan rencanapalingrendah10(sepuluh)kilometerperjamdenganlebarbadan jalanpalingsedikit7,5(tujuhkomalima)meter. 25.JalanLingkungan/Gangadalahmerupakanjalanyangmenpunyaifungsi utamamelayanikendaraandari/keakses-aksesdiberbagaikegiatankecil sepertikerumah-rumahdengankecepatanmaksimal25(duapuluhlima) km/jamdandenganlebarbadanjalantidaklebih dari4(empat)meter. 26.Asjalan adalahgaris tengahdari suatujalan. ASAS,MAKSUDDAN TUJUAN BagianKesatu Asas

Pasal 2

Pemberian namajalandilaksanakanberdasarkan asas: a)keterpaduan; b)keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; c) keberlanjutan; d) keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; e) keterbukaan; f) kebersamaan dan kemitraan; g) pelindungan kepentingan umum; h) kepastian hukum dan keadilan; dan i) akuntabilitas.

Pasal 3

Maksud pengaturan Garis Sempadan adalah sebagai landasan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pelestanian lingkungan.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai landasan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan agar terselenggara secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari, dan berkelanjutan; dan menciptakan ketertiban bangunan dan lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan.

BAB II

GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB)

Pasal 5

(1)GSB di Daerah pada umumnya diperuntukan sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara konskuen, yang memuat ketentuan Rumaja, Rumija, dan Ruwasja disertai dengan nama jalan, untuk kepentingan persyaratan penerbitan IMB.
(2)Rincian Rumaja, Rumija, dan Ruwasja serta nama jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Sebagai usaha pengamanan jalan ditetapkan GSB berdasarkan fungsi jalan pada kanan kiri jalan.
(2)Batas GSB ditetapkan dan diukur dari as jalan ke sebelah kanan dan kiri jalan.
(3)Jarak GSB sebagai pedoman penataan bangunan ditentukan sebagai berikut:
1. a.J alan Arteri Primer
2. b.J alan Arteri Sekunder
3. c.Jalan Kolektor Primer
4. d.J alan Kolektor Sekunder
5. e.Jalan Lokal Primer 20 18 16 14 12 meter dari asjalan; meter dari as jalan ; meter dari asjalan; meter dari as jalan ; meter dari as jalan ;
6. f.Jalan Lokal Sekunder 10 meter dari as jalan; dan
7. g.Jalan Lingkungan/ gang 4,5 meter dari as jalan.
(4)Jarak GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberlakukan untuk perkembangan atau pembangunan jalan baru dan yang belum terakomodir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(5)GSB untuk bangun-bangunan fasilitas umum berupa tiang-tiang dirian, ditentukan sama/berimpit dan berada setelah GSPg.
(6)Setiap Orang atau badan wajib memberikan ijin penempatan tiang listrik, tiang telepon dan instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau Gas dan sejenisnya sebagai utilitas dan fasilitas pelayanan umum.
(7)GSB untuk bangun-bangunan fasilitas umum yang dibangun pada tanah negara dengan ukuran tidak lebih dari 18 (delapan belas) meter persegi ditentukan minimal 2 (dua) meter setelah GSPg.

Pasal 7

GSB untuk bangun-bangunan prasarana lalu lintas darat, ditempatkan pada bagian terluar Rumaja itu sendiri, sepanjang tidak mengganggu kepentingan umum.

Pasal 8

(1)GSB untuk kegiatan komersial, jasa komersial, perkantoran, pendidikan, peribadatan, dan bangunan publiklainnya harus disesuaikan dengan kebutuhan luas tempat parkir.
(2)Kebutuhan luas tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perhitungan analisis luas bangunan dengan perbandingan angka koefisien dan Satuan Ruang Pakir (SRP).

BAB III

GARIS SEMPADAN PAGAR (GSPg)

Pasal 9

(1)Sebagai usaha pengamanan batas persil ditetapkan GSPg.
(2)GSPg ditetapkan dan diukur dari as jalan ke sebelah kanan dan kiri jalan.
(3)GSPg sebagai pedoman penataan bangunan ditentukan sebagai berikut:
1. a.Jalan Arteri Primer 10 meter dari asjalan;
2. b.Jalan Arteri Sekunder 9 meter dari asjalan;
3. c.Jalan Kolektor Primer 8 meter dari asjalan;
4. d.Jalan Kolektor Sekunder 7 meter dari asjalan;
5. e.Jalan Lokal Primer 6 meter dari asjalan;
6. f.Jalan Lokal Sekunder 5 meter dari asjalan; dan
7. g.Jalan Lingkungan/ gang 2,5 meter dari as jalan.
(4)GSPg sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberlakukan untuk perkembangan atau pembangunan jalan baru dan yang belum terakomodir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

BAB IV

GARIS SEMPADAN JALAN

Pasal 10

(1)Jarak Garis Sempadan Jalan pada seluruh ruas jalan di wilayah Kabupaten Muna Barat, untuk jalan yang masuk kategori jalan kecil ditentukan dengan ukuran sebagai berikut:
1. a.Jalan kolektor primer, tidak kurang dari 15,5 (lima belas koma lima) meter diukur dari As jalan;
2. b.Jalan Lokal Primer, tidak kurang dari 12,5 (dua belas koma lima) meter diukur dari As jalan;
3. c.Jalan Lingkungan Primer, tidak kurang dari 10 (sepuluh) meter diukur dari As jalan;
4. d.Jalan Kolektor Sekunder, tidak kurang dari 10 (sepuluh) meter diukur dari Asjalan;
5. e.Jalan Lokal Sekunder, tidak kurang dari 8,5 (delapan koma lima) meter diukur dari As jalan;
6. f.Jalan Lingkungan Sekunder, tidak kurang dari 7,5 (tujuh koma lima) meter diukur dari As jalan.
(2)Jarak Garis Sempadan Jalan pada seluruh ruas jalan di wilayah Kabupaten Muna Barat, untuk jalan yang masuk kategori jalan sedang ditentukan dengan ukuran sebagai berikut:
1. a.Jalan kolektor primer, tidak kurang dari 17,5 (tujuh belas koma lima) meter diukur dari As jalan;
2. b.Jalan Lokal Primer, tidak kurang dari 14,5 (empat belas koma lima) meter diukur dari As jalan;
3. c.Jalan Lingkungan Primer, tidak kurang dari 12,5 (dua belas koma lima) meter diukur dari As jalan;
4. d.Jalan Kolektor Sekunder, tidak kurang dari 12,5 (dua belas koma lima) meter diukur dari As jalan;
5. e.Jalan Lokal Sekunder, tidak kurang dari 10,5 (sepuluh koma lima) meter diukur dari As jalan;
6. f.Jalan Lingkungan Sekunder, tidak kurang 9,5 (sembilan koma lirna) meter diukur dari As jalan.
(3)Jarak Garis Sempadan Jalan pada seluruh ruas jalan di wilayah Kabupaten Muna Barat, untuk jalan yang masuk kategori jalan besar(raya) ditentukan dengan ukuran sebagai berikut:
1. a.Jalan kolektor primer, tidak kurang dari 22,5 (dua puluh dua koma lima) meter diukur dari As jalan;
2. b.Jalan Lokal Primer, tidak kurang dari 19,5 (sembilan belas koma lima) meter diukur dari As jalan;
3. c.Jalan Lingkungan Primer, tidak kurang dari 17,5 (tujuh belas koma lima) meter diukur dari As jalan;
4. d.Jalan Kolektor Sekunder, tidak kurang dari 17,5 (tujuh belas koma lima) meter diukur dari As jalan; BABV GARIS SEMPADAN SUNGA! (GSS)

Pasal 11

( 1) Sebagai usaha pengamanan prasarana fisik berserta bangunan pelengkapnya ditetapkan GSS.

(2)Prasarana fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sungai berserta bangunan pelengkapnya.
(3)Pada kawasan diluar perkotaan apabila tidak ditentukan lain GSS /kanal/ danau GSB diukur dari tepi sungai/ danau bagian terluar ke bangunan dengan jarak :
1. a.100 (Seratus) meter untuk sungai tidak bertanggul;
2. b.5 (lima) meter untuk sungai bertanggul permanen;
3. c.50 (Lima puluh) meter untuk danau dan waduk; dan
4. d.200 (Dua Ratus) meter untuk mata air.
(4)Pada kawasan perkotaan, jarak GSB sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a dan b, diperkecil menjadi masing-masing 50 (lima puluh) meter untuk yang tidak bertanggul dan 3 (tiga) meter untuk yang bertanggul permanen.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…