DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Barat Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 143

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BAB III SATU DATA INDONESIA BAB IV SMART CITY BAB VI FASILITASI TRANSFORMASI DIGITAL DI DESA BAB VII LITERASI DIGITAL BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB IX KERJASAMA BAB X EVALUASI TRANSFORMASI DIGITAL BAB XI PENDANAAN BAB XII PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk akselerasi pencapaian tujuan bernegara sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui pemerintah daerah, diperlukan transformasi digital di Kabupaten Muna Barat;
b.bahwa untuk mewujudkan transformasi digital yang berdampak di Kabupaten Muna Barat, diperlukan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, satu data Indonesia, dan smart city yang terintegrasi dan berkelanjutan;
c.bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, satu data Indonesia, dan smart city yang ada saat ini masih diatur dalam beberapa peraturan yang belum mampu menjamin pengintegrasian pengaturan transforrnasi digital yang sistematis, berdaya guna, dan sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Transformasi Digital;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor PERATURANDAERAHKABUPATENMUNABARAT NOMOR ..!i TAHUN2025 BUPATI MUNA BARAT PROVINSISULAWESITENGGARA Mengingat Menimbang

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Transformasi Digital adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
6.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
7.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
8.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai pen era pan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
9.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
10.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terin tegrasi. BAB! KETENTUANUMUM Menetapkan : PERATURANDAERAH TENTANGTRANSFORMASIDIGITAL. MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMUNA BARAT dan BUPATI MUNA BARAT 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama
21.Repositori adalah fasilitas untuk menyimpan informasi elektronik secara terpusat, seperti dokumen elektronik, perangkat lunak, kode sumber, dan pedoman dengan tujuan untuk mernudahkan penyimpanan, pengaksesan, pemeliharaan, dan pendistribusian.
22.Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pernerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. untuk perneriksaan terhadap sistem, produk dalam rangka untuk kehandalan, dan kesesuaian berlaku atas permintaan bisnis.
17.Evaluasi adalah proses proses, program, dan memastikan keabsahan, dengan standar yang Perangkat Daerah.
18.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
19.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh pemerintah daerah.
20.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pernerintah daerah lain.
11.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
12.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing- masing.
13.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
14.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
15.Teknologi lnformasi dan Komunikasi adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media yang menggunakan media elektronik.
16.Integrasi adalah proses menghubungkan aplikasi dengan tujuan menyederhanakan dan mengotomatisasi proses
23.Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, lnstansi Vertikal, Instansi Provinsi dan lnstansi Pusat melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
24.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/ atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya a tau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
25.Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
26.Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencanan, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
27.Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
28.Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
29.Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.
30.Manajemen Data adalah proses pengelolaan Data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh Data yang akurat, mutakhir dan terintegrasi.
31.Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis Data yang dilrumpulkan, disimpan, dikelola dan diintegrasikan dalam SPBE.
32.Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
33.Data Warehouse adalah fasilitas dalam pengelolaan serta pemeliharaan Data yang didapatkan dari sistem maupun aplikasi operasional.
34.Application Progamming Interface adalah antar muka yang digunakan untuk menghubungkan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. terkait Data atau penugasan untuk
35.Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah media bagi-pakai Data di tingkat Pemerintah Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
36.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pemulihan Data.
37.Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan Perangkat Daerah yang diberikan melakukan pembinaan terkait Data.
38.Walidata adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
39.Walidata Pendukung Teknis adalah unit pada Perangkat Daerah yang membantu tugas Walidata terkait dukungan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, penyebarluasan informasi, dan keamanan informasi.
40.Walidata Pendukung Verifi.kator Prinsip Satu Data adalah unit pada Perangkat Daerah yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan kesesuaian Data dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan materi konten.
41.Walidata Pendu.kung Validator Konten adalah unit pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi Vertikal yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan keakuratan konten Data.
42.Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah, Sadan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
43.Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, lnstansi Provinsi, Instansi Pusat, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
44.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/ a tau standar yang telah ditetapkan.
45.Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya dis ETPD adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital. ( 1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.

(2)Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
2. b.Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
3. c.Rencana dan anggaran SPBE;
4. d.Proses bisnis;

Pasal 4

(1)Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPBE, Pemerintah Daerah:
1. a.menyusun standar operasional prosedur;
2. b.melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
3. c.menyesuaikan pembaharuan Integrasi dan Proses Bisnis antar pihak sesuai kebutuhan perkembangan lingkungan dan teknologi.
(2)Koordinator SPBE Pemerintah Daerah melakukan Evaluasi penyelenggaraan SPBE di setiap Perangkat Daerah dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Bupati.

Pasal 3

a.SPBE;
b.Satu Data Indonesia;
c.smart city;
d.ETPD;
e.fasilitasi Transformasi Digital di Desa;
f.literasi digital;
g.peran serta masyarakat;
h.kerjasama;
1. 1.evaluasi Transformasi Digital; dan J. pendanaan.

BAB II

SISTEM PEMERINTAHANBERBASIS ELEKTRONIK Pengaturan Transformasi Digital meliputi:

Pasal 2

( 1) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

(2)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
(3)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
(4)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima)tahun.
(5)Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
1. a.domain arsitektur Proses Bisnis;
2. b.domain Arsitektur Data dan informasi;
3. c.domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
4. d.domain arsitektur Aplikasi SPBE;
5. e.domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
6. f.domain arsitektur Layanan SPBE.
(6)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(7)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(8)Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan:
1. a.penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten;
3. c.perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf d sampai dengan huruf i;
1. d.perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan/ atau
2. e.ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

e.Data dan informasi;
f.Infrastruktur SPBE;
g.Aplikasi SPBE;
h.Keamanan SPBE; dan
1. 1.Layanan SPBE.

(1)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perencanaan yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan inforrnatika dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana strategis Perangkat Daerah.
(2)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/ atau kegiatan SPBE dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE.
(3)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.tata Kelola SPBE;
2. b.Manajemen SPBE;
3. c.layanan SPBE;
4. d.infrastruktur SPBE;
5. e.aplikasi SPBE;
6. f.keamanan SPBE; dan
7. g.audit teknologi informasi dan komunikasi.
(4)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah mengatur Integrasi SPBE antar Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain, dan Pemerintah Daerah dengan Instansi pusat.
(5)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan:
1. a.perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
2. b.perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
3. c.perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten; dan/ atau
4. d.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
(6)Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perencanaan.

Pasal 6

(9)Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
(1)Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran SPBE.
(2)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
(3)Penyusunan rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan melibatkan semua Perangkat Daerah dan tim pengarah SPBE/tim koordinasi SPBE.
(4)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
(5)Dalam penyusunan rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap Perangkat Daerah wajib:
1. a.menyusun dan menetapkan rencana SPBE yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sesuai dengan rencana induk SPBE;dan
2. b.mencantumkan rencana penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rencana kerja Perangkat Daerah dan rencana kerja Pemerintah Dae rah.
(6)Dalam menyusun rencana SPBE, Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi umum berbagi pakai yang mendukung interoperabilitas/Integrasi clan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan lingkungan.

Pasal 7

(7)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dan perubahan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(1)Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e mencakup semua jenis Data dan informasi yang dimiliki oleh seluruh Perangkat Daerah dan/ atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/ a tau pihak lain melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
(2)Manajemen Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian proses pengelolaan Data yang meliputi:
1. a.pengelolaan Arsitektur Data, yaitu proses mendefinisikan kebutuhan Data, pedoman Integrasi, pengendalian aset Data dan menyeleraskan aset Data dengan strategi bisnis;
2. b.pengelolaan Data Induk, yaitu proses pengelolaan Data Induk;
3. c.pengelolaan Data referensi;
4. d.pengelolaan basis Data;
5. e.pengelolaan kualitas Data; dan
6. f.Interoperabilitas Data.
(3)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan informasi yang disediakan serta keamanan Data dan informasi yang bersifat strategis dan/ a tau rahasia.

Pasal 9

(1)Proses Bisnis disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata laksana yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.
(2)Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan Integrasi antar:
1. a.Proses Bisnis SPBE Pemerintah Daerah;
2. b.Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah; dan
3. c.Layanan SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan Integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi Perangkat Daerah.
(2)Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiriatas:
1. a.perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. b.pusat Data; dan
3. c.perangkat jaringan dan komunikasi Data.
(3)Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah diselenggarakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 12

Paragraf 7 Infrastruktur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang mengintegrasikan Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan kenirsangkalan Data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks143PDFHirarki

Memuat teks peraturan…