DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Asas, Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan; Bab III Kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah dan Pendanaan Jamkesda; Bab IV Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah; Bab V Penyelenggaraan Jamkesda; Bab VI Peran Serta Masyarakat; Bab VII Ketentuan Larangan; Bab VIII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah wajib melaksanakan upaya kesehatan melalui upaya pengelolaan secara terencana, terpadu agar rnasyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 83, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, BUPATI MUNA BARAT, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA JAMINANKESEHATANDAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATENMUNA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2020 BUPATI MUNA BARAT PROVINS! SULAWESI TENGGARA Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
10.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPresiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
1.Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Muna Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4.Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah program pendampingan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dalam rangka menjamin agar Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang belum menjadi Penerima Bantuan Iuran Pusat dan Penerima Bantuan Juran Provinsi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
5.Penerima Bantuan Juran Pusat yang selanjutnya disebut dengan PBI adalah keluarga dan/ atau anggota keluarga yang menerima bantuan iuran yang premi Jaminan Kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.
6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah yang membidangi urusan tertentu.
7.Penerima Bantuan Juran Provinsi yang selanjutnya disebut PBI Provinsi adalah keluarga dan atau anggota keluarga yang menerima bantuan iuran yang premi Jaminan Kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
8.Peserta Jamkesda yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap

Pasal 1

BABJ KETENTUANUMUM Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATENMUNABARAT MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENMUNABARAT Dan BUPATJMUNABARAT Dengan Persetujuan Bersama Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Juran Jaminan Kesehatan;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Jamkesda diselenggarakan berdasarkan :

a.Asas kemanusiaan;
b.Asas manfaat; dan
c.Asas keadilan.

Pasal 2

9.Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/ atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya yang bertempat tinggal tetap di wilayah Kabupaten Muna Barat yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/ atau terdaftar dalam Kartu Keluarga.
10.Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya yang bertempat tinggal tetap di wilayah Kabupaten Muna Barat yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga.
11.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
12.Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjutan.
13.Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan adalah data yang dikeluarkan oleh Kementerian yang membidangi urusan social dan pemutahirannya dilakukan secara berkesinambungan.
14.Rekonsiliasi adalah proses pencocokan perubahan data Peserta Jamkesda yang dilakukan oleh OPD yang membidangi urusan kesehatan dan OPD yang membidangi urusan sosial.
15.Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Unit yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan pengelolaan jaminan kesehatan daerah.

BAB II

ASAS,TUJUANDANPRINSIPPENYELENGGARAAN warga masyarakat dan/ atau anggota keluarganya yang memenuhi ketentuan untuk dapat ikut sebagai peserta Jamkesda.

Pasal 5

(1)Setiap penduduk berhak mendapatkanjaminan kesehatan.
(2)Calon Peserta Jamkesda terdiri atas:
1. a.Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang teregister dalam Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tetapi belum menjadi peserta PBI atau PBI Provinsi; dan
2. b.Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang belum teregister dalam Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan belum menjadi peserta PBI atau PBI Provinsi.
(3)Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.Bayi baru lahir dari : 1) Ibu a tau pasangan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang teregister dalam Data Penerima Bantuan Juran Jaminan Kesehatan tetapi belum menjadi peserta PBI atau PBI Provinsi; 2) Ibu atau pasangan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang belum teregister dalam Data Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan dan belum menjadi peserta PBI atau PBI Provinsi; dan 3) lbu atau pasangan PBI atau PBI Provinsi yang belum didaftarkan sebagai peserta BPJS.
2. b.Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan belum bekerja setelah lebih dari 6 (enam) bulan;
3. a.Keterbukaan;
4. b.Kehati-hatian;
5. c.Akuntabilitas; dan
6. d.Portabilitas.

BAB III

KEPESERTAANJAMINANKESEHATANDAERAHDANPENDANAAN JAMKESDA Jamkesda diselenggarakan dengan prinsip :

Pasal 4

Tujuan diselenggarakannya Jamkesda untuk menjamin agar Warga Miskin, Warga Rentan Miskin dan Peserta Dengan Kriteria Tertentu memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Pasal 3

Bagian Kedua Keabsahan Calon Peserta

Pasal 6

(1)Fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b pembuktian keabsahannya dengan surat rekomendasi dari OPD yang membidangi urusan sosial berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat atau surat keterangan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial.
1. c.Karban bencana pascabencana;
2. d.Pekerja yang memasuki masa pensiun dan/ atau tidak produktif;
3. e.Anggota keluarga dari pekerja yang meninggal dunia;
4. f.Tahanan/warga binaan pada rumah tahanan negara/lembaga pemasyarakatan; dan
5. g.PMKSyang belum menjadi peserta BPJS.
(4)PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g terdiri atas:
1. a.Anak balita terlantar;
2. b.Anak terlantar;
3. c.Anak yang berhadapan dengan hukum;
4. d.Anakjalanan;
5. e.Anak dengan kedisabilitasan;
6. f.Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
7. g.Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
8. h.Lanjut usia terlantar;
9. i.Penyandang disabilitas;
10. j.Tuna susila;
11. k.Gelandangan;
  1. 1.Pengemis;
12. m.Pemulung;
13. n.Kelompokminoritas;
14. o.Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
15. p.Orang dengan HIV/AIDS;
16. q.Karban penyalahgunaan NAPZA;
17. r.Korban trafficking;
18. s.Karban tindak kekerasan;
19. t.Pekerja migran bermasalah sosial;
20. u.Korban bencana alam;
21. v.Karban bencana sosial;
22. w.Perempuan rawan sosial ekonomi;
23. x.Peluarga bermasalah sosial psikologis;
24. y.Komunitas adat terpencil;
25. z.Perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial; aa.Penghuni rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan; dan bb.Penerima program bantuan sosial dari pemerintah.

Pasal 7

(1)Data Calon Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diperoleh dari OPDyang membidangi urusan sosial berdasarkan data dari institusi yangberwenang dan secara berkesinambungan dilakukan pemutakhiran.
(2)Pendataan Data Calon Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan oleh OPDyang membidangi urusan sosial.
(2)Pendataan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3)huruf a pembuktian keabsahannya dengan surat rekomendasi dari OPD yang membidangi urusan sosial berdasarkan surat keterangan dari PPK yang menangani persalinan bayi tersebut.
(3)Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan belum bekerja setelah lebih dari 6 (enam) bulan, korban bencana, pasca bencana, pekerja yang memasuki masa pensiun dan anggota keluarga dari pekerja yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e, pembuktian keabsahannya dengan surat rekomendasi dari OPD yang membidangi urusan sosial berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat.
(4)Tahanan/warga binaan pada rumah tahanan negara/lembaga pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f pembuktian keabsahannya dengan surat rekomendasi dari OPD yang membidangi urusan sosial berdasarkan surat keterangan dari kepala rumah tahanan negara/lembaga pemasyarakatan.
(5)PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g pembuktian keabsahannya dengan surat rekomendasi dari OPD yang membidangi urusan sosial berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat atau surat keterangan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial.
(6)Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada Kepala Desa/Lurah, Camat, kepala PPK,kepala lembaga kesejahteraan sosial yang tidak cermat dalam memberikan surat keterangan.
(7)Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada OPD yang membidangi urusan sosial yang tidak cermat dalam memberikan surat rekomendasi.
(8)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat
(7), berupa:
1. a.Teguran lisan; dan
2. b.Teguran tertulis. Setiap peserta berhak :
3. a.Mendapatkan Kartu Identitas Peserta atau Nomor Register;

Pasal 10

Bagian Keenam Hak dan Kewajiban Peserta

Pasal 9

(1)Perubahan data peserta Jamkesda terdiri atas penambahan dan pengurangan.
(2)Pengurangan peserta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disebabkan :
1. a.Peserta meninggal dunia;
2. b.Pindah alamat diluar kabupaten;
3. c.Tidak lagi memenuhi keabsahan peserta;
4. d.Berganti menjadi bukan PBI; dan
5. e.Naik kelas perawatan atas permintaan sendiri.
(3)Penambahan peserta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah setiap kejadian yang menyebabkan seseorang dan/atau keluarganya memenuhi kriteria menjadi peserta jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan mendapat pembuktian keabsahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(4)Ketentuan mengenai pengurangan dan/atau penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan melalui proses verifikasi dan validasi oleh OPD yang membidangi urusan sosial.
(5)Perubahan data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh OPD yang membidangi urusan sosial dan telah dilakukan rekonsiliasi bersama OPD yang membidangi urusan kesehatan.
(6)Rekonsiliasi terhadap perubahan data Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setiap 1 (satu) bulan dalam tahun.

Pasal 8

(1)Pendanaan Jamkesda bersumber dari APBD.
(2)Peserta Jamkesda ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari OPD yang membidangi urusan social dengan jumlah peserta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Setiap peserta memperoleh Kartu ldentitas Peserta atau Nomor Registrasi Peserta.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…