DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 2 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Wewenang Pemerintah Daerah; Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Peran Serta Masyarakat; Perencanaan Responsif Gender; Anggaran Responsif Gender dan Pembiayaan; Pelaksanaan; Kerjasama; Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Penghargaan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa memperhatikan esensi hak asasi manusia dan hak dasar warga Negara sebagaiman diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang antara lain pada pokoknya menegaskan kedudukan, fungsi dan peran laki-laki dan perempuan harus dijamin dan diwujudkan secara setara dalam perspektif keadilan gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, maka baik perempuan maupun laki-laki harus diperlakukan sama dan setara dalam kehidupan sosial, serta tidak boleh ada dikriminasi;
b.bahwa kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang meliputi hak warga Negara di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik dan hukum belum optimal, sehingga masih banyak ketimpangan gender yang terjadi pada bidang tersebut bukan hanya berdasarkan jenis kelamin, tetapi juga usia, status sosial, kebutuhan berbeda dan wilayah, maka perlu upaya untuk mewujudkan secara komprehensif dan secara proporsional dengan memperhatikan nilai kearifan lokal;
c.bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat intemasional, sehingga upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh satuan kerja perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal serta lembaga nonpemerintah daerah;
d.bahwa salah satu strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bemegara adalah melalui pengarusutamaan gender;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT Dan BUPATI MUNA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GENDER. DAE RAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.PemerintahDaerahadalahBupatisebagaiunsureperiyelenggara PemerintahanDaerahyangmemimpinpelaksanaanurusan pemerintahanyangmenjadi kewenangandaerahotonom. 5.BupatiadalahBupatiMunaBarat. 6.PengarusutamaanGenderdiDaerahyangselanjutnyadisingkat PUGadalahstrategi yang dibangununtukmengintegrasikangender menjadisatudimensiintegraldariperencanaan, penyusunan, pelaksanaan,pemantauan, danevaluasiataskebijakan,program,dan kegiatanpembangunandidaerah. 7.Genderadalahkonsepyangmengacupadapembedaanperan dan tanggungjawablaki-lakidanperempuanyangterjadiakibat daridandapatberubaholehkeadaansosialdanbudayamasyarakat. 8.KesetaraanGenderadalahkesamaankondisibagilaki-lakidan perempuanuntukmemperolehkesempatandanhak-haknyasebagai manusia,agarmampuberperandanberpartisipasidalamkegiatan politik,ekonomi,sosialbudaya,pertahanandankeamanan,dan kesamaandalammenikmatihasil pembangunan. 9.KeadilanGenderadalahsuatuprosesuntukmenjadiadilterhadap laki- lakidanperempuan. 10.AnalisisGenderadalahanalisisuntukmengidentifikasidan memahami pembagiankerja/peranlaki-lakidanperempuan,akses kontrolterhadap sumber-sumberdayapembangunan,partisipasi dalamprosespembangunan,danmanfaatyangmerekanikmati,pola hubunganantaralaki-lakidanperempuanyangtimpang,yangdi dalampelaksanaannyamemperhatikanfaktorlainnyasepertikelas sosial,ras,dansukubangsa. 11.PerencanaanResponsifGenderyang selanjutnyadisingkatPRG adalahperencanaanuntukmencapaikesetaraandan keadilangender, yangdilakukanmelaluipengintegrasianpengalaman,aspirasi, kebutuhan,potensi,danpenyelesaianpermasalahanperempuandan laki-laki. 12.AnggaranResponsifGenderyangselanjutnyadisingkatARGadalah anggaranyangrespon terhadap kebutuhanperempuandanlaki-laki yangtujuannyauntukmewujudkankesetaraandankeadilangender. 13.Organisasi PerangkatDaerahyangselanjutnyadisingkatOPDadalah Organisasi PerangkatDaerahdilingkunganPemerintahKabupaten MunaBarat. 14.UnitKerjaadalahBagianpadaSekretariatDaerahKabupatenMuna Barat. 15.InstansiadalahinstansiPemerintahselainPemerintahDaerahdan InstansiNonPemerintah.
16.FocalPointPUGadalah aparaturSatuanKerjaPerangkatDaerah yang mempunyai kemampuan untukmelakukanpengarusutamaan genderdiunitkerjanyamasing-masing. 17.KelompokKerjaPengarusutamaanGenderyang selanjutnyadisingkat PokjaPUGadalahwadah konsultasi bagi pelaksanadanpenggerak pengarusutamaangenderdari berbagai instansi/lembaga di daerah. 18.Masyarakat adalah pendudukKabupatenMunaBarat. ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan PUG berdasarkan asas:

a.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
b.keadilan;
c.partisipatif;
d.kesetaraan; dan
e.sinergitas;

Pasal 3

(1)Fungsi PUG yaitu terselenggaranya:
1. a.perencanaan;
2. b.penganggaran;
3. c.pelaksanaan;
4. d.pemantauan; dan
5. e.evaluasi yang responsif gender.
(2)Pelaksanaan fungsi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
1. a.akses;
2. b.partisipasi;
3. c.kontrol; dan
4. d.manfaat bagi masyarakat.
(3)Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
1. a.jenis kelamin;
2. b.usia;
3. c.perbedaan kemampuan;
4. d.wilayah; dan
5. e.status sosial.

Pasal 4

Tujuan pelaksanaan PUG di daerah adalah sebagai berikut:

a.memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
b.mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c.mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bemegara; d.mewujudkanpengelolaananggarandaerahyangresponsifgender; e.meningkatkankesetaraandankeadilandalamkedudukan,peranandan tanggungjawablaki-lakidanperempuansebagaiinsandansumberdaya pembangunan;dan f.meningkatkanperandankemandirianlembagayangmenangani pemberdayaanperempuan. RUANGLINGKUP Pasal 5 RuangLingkupPUGmeliputi: asas,fungsi,dan tujuan; wewenangPemerintahDaerah; tanggungjawabPemerintahDaerah; peransertamasyarakat; perencanaanresponsifgender; anggaran responsifgenderdanpembiayaan; pelaksanaan; kerjasama; koordinasi, evaluasi,danpelaporan; pembinaandanpengawasan penghargaan; sanksiadministrasi;dan ketentuanpenutup. BABII WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Pasal 6 PemerintahDaerahberwenang: a.menetapkankebijakanPUG; b.melaksanakanfungsiPUG;dan c.memfasilitasipenyelenggaraanfungsi PUG. BABIII TANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH Pasal 7

(1)PemerintahDaerahbertanggungjawabterhadap: a.penetapankebijakanPUG; b.peningkatankualitassumberdayamanusiaPUG;
1. c.penyediaan anggaranPUG;dan d.penyediaanfasilitasi PUG.
(2)Penyediaanfasilitasi PUG sebagaimanadimaksudpada ayat(1)hurufd meliputi: a.kelembagaanPUG;
1. b.datadaninformasi gender; c.alat analisisgender;dan
2. d.peran serta masyarakat. a. b. c. d. e. f. g. h. 1. "j. k. 1. m.
(3)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang membidangi pemberdayaan perempuan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

(1)Masyarakat wajib berperan serta dalam penyelenggaraan PUG.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.partisipatif dalam penetapan kebijakan PUG;
2. b.partisipatif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia PUG;
3. c.partisipatif dalam penyediaan anggaran PUG; dan
4. d.partisipatif dalam penyediaan fasilitas PUG.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan PUG.
(2)Rencana kebijakan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana pembangunanjangka menengah dan tahunan Daerah.
(3)Rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan ke dalam rencana strategis dan rencana kerja OPD.
(4)Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah, rencana tahunan Daerah, rencana strategis, dan rencana kerja OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan Analisis Gender.
(5)Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara teknis oleh OPD dan Unit Kerja pada Pemerintah Daerah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana pembangunanjangka menengah, rencana tahunan Daerah, rencana strategis, dan rencana kerja OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

ANGGARAN RESPONSIF GENDER DAN PEMBIAY AAN

Pasal 10

(1)ARG dapat bersumber dari:
1. a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
2. b.anggaran pendapatan dan belanja Negara;
3. c.partisipasi masyarakat;
4. d.coorporate sosial responsibility; dan
5. e.sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
(2)ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen anggaran Daerah dan dokumen anggaran lainnya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Pembiayaan PUG dianggarkan pada OPD atau Unit Kerja yang melaksanakan PUG.
(2)OPD yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah mengoordinasikan anggaran PUG kepada:
1. a.OPD; dan
2. b.Unit Kerja.

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 12

(1)Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan PUG.
(2)Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kelompok penggerak dan kelompok teknis.
(3)Kelompok penggerak dan kelompok teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
1. a.OPD; dan
2. b.Unit Kerja.
(4)Kelompok penggerak dan kelompok teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam bentuk Pokja PUG dan Focal Point PUG.
(5)Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Pembentukan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD atau Kepala Unit Kerja.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan lingkup tugas Pokja PUG dan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KERJASAMA

Pasal 13

(1)PUG dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dapat dilakukan antara Pemerintahan Daerah dengan:
1. a.Pemerintah Provinsi;
2. b.Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. c.perguruan tinggi;
4. d.organisasi sosial kemasyarakatan; dan/ atau
5. e.organisasi lainnya yang sah.
(3)Kerjasamasebagaimanadimaksudpadaayat(2)dituangkandalambentuk perjanjiankerjasamasesuaidenganketentuanperaturanperundang- undangan.
(4)Perjanjiankerjasamasebagaimanadimaksudpadaayat(3)paling sedikit memuat: a.tanggungjawabparapihak; b.hakdankewajibanparapihak; c.jangkawaktukerjasama; d.bentukkegiatan; e.pembiayaan;dan f.pertanggungjawaban.
(5)Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacarapelaksanaankerjasama sebagaimanadimaksudpadaayat(1),ayat(2),ayat(3),dan ayat(4)diatur dalamPeraturanBupati. BABIX KOORDINASI, EVALUASIDANPELAPORAN BagianKesatu Koordinasi Pasal 14
(1)BupatimelakukankoordinasidalampelaksanaanPUG.
(2)Bentukkoordinasisebagaimanadimaksudpadaayat(1),meliputi: a.rapatkoordinasisecara: 1)berkalasetiap6(enam)bulansekali;dan/atau 2)sesuaikebutuhan. b.surat-menyurat;dan c.mediateknologiinformasidankomunikasi.
(3)Rapatkoordinasisecaraberkalasebagaimanadimaksudpadaayat(2) hurufamelibatkanseluruhInstansi diDaerah.
(4)Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacarapelaksanaankoordinasi sebagaimanadimaksudpadaayat(2)danayat(3)diaturdalamPeraturan Bupati. BagianKedua Evaluasi Pasal 15
(1)Bupatiberwenangmelakukanevaluasiterhadap pelaksanaanPUG.
(2)Pelaksanaanevaluasisebagaimanadimaksudpada ayat(1)dilakukanoleh KepalaOPD yang membidangiurusanpemberdayaanperempuan.
(3)Evaluasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukandalambentuk pertemuandan/ataubentuklainnyapaling sedikit2(dua)kali dalam 1(satu)tahun.
(4)Ketentuanlebihlanjutmengenaibentukdan tatacarapelaksanaan evaluasi sebagaimanadimaksud pada ayat(1)diaturdalamPeraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…