DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Barat Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB III SISTEMATIKA BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah proses sistematis untuk menentukan arah, tujuan, dan langkah strategis pembangunan di tingkat daerah, dengan tujuan meningkatkan kesej ahteraan masyarakat;
b.bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, kerangka pendanaan dan program Perangkat Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561); DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR s TAHUN 2025 TENTANG BUPATI MUNA BARAT PROVINSISULAWESITENGGARA

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4.Perangkat Daerah adalah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045. MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMUNABARAT dan BUPATI MUNA BARAT Dengan Persetujuan Bersama
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Menetapkan

(1)Program pembangunan daerah periode 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 2

6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muna Barat, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD.
7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai kondisi yang diinginkan atau terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
9.Misi RPJMD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10.Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.
11.Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran/ output, hasil/ outcome, dan dampak/ impact.
12.Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang ditargetkan dari hasil kerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan.
13.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Pengendalian dan evaluasi adalah suatu proses pemantauan dan supervise dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta nilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomi, efisien dan ef ektif.

BAB II

PROGRAMPEMBANGUNANDAERAH

Pasal 4

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ctilaksanakan oleh Kepala Bappeda.
(3)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana ctimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJMD;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD mencangkup pelaksanaan Restra Perangkat Daerah dan RPJMD; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil RPJMD.
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ctilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

RPJMD ctisusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.bab i pendahuluan;
b.bab ii gambaran umum daerah;
c.bab iii visi, misi dan program prioritas pembangunan daerah;
d.bab iv program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
e.bab v penutup.

(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjacti pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan RPJM Desa dan dokumen perencanaan lainnya.
(3)Rincian dari program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ~Q~A ~ - JKUM 1 .: 1 NO. INSTANSI U NIT_K_E_R_JA-+~t-7---t SEKRETARIS OAERAH PARAF KOORDINASI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2025 NOMOR. S- Diundangkan di Laworo pada tanggal I - ":l - 2025 SE ETARIS DAERAHKABUPATEN MUNA BARAT, ' Ditetapkan di Laworo pada tanggal 1 -~ - 2025 BUP I MUNA BARAT, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 (Lernbaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 Nornor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2020 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

BABV KETENTUANPENUTUP Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan nasional yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta percepatan pembangunan di daerah. Kabupaten Muna Barat sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui perencanaan yang sistematis, partisipatif, terukur, dan akuntabel. Untuk menjamin kesinambungan arah pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Muna Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2025- 2045, yang menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Tahun 2025- 2029. RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang menjabarkan visi, misi, dan program kerja kepala daerah terpilih ke dalam arah kebijakan, strategi, indikator kinerja, serta rencana program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan RPJMD ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam mewujudkan sinergi pembangunan antara pusat dan daerah, serta sebagai wujud tanggung jawab pemerintahan daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Secara substansi, RPJMD ini harus memuat keselarasan dengan RPJPN Tahun 2025-2045 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, serta RPJMN Tahun 2025-2029 yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun

2025.RPJMN tersebut memuat Asta Cita, 17 Program Prioritas Nasional, serta 8 Proyek Quick Wins yang menjadi agenda pembangunan strategis nasional. Oleh I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENMUNABARAT NOMOR 5""' TAHUN2025 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKAMENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029 karena itu, RPJMD Kabupaten Muna Barat tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga berperan aktif dalam mencapai sasaran pembangunan nasional secara terpadu. Sebagai bagian dari implementasi hasil Pilkada Serentak 2024, pada Kamis, 20 Februari 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik 961 kepala daerah terpilih di Kompleks lstana Kepresidenan Jakarta, termasuk Bapak La Ode Darwin dan Bapak Ali Basa sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Barat Masa Bakti 2025-2030. Pelantikan ini merupakan momen bersejarah karena menjadi pelantikan serentak pertama yang diselenggarakan secara terpusat di tingkat nasional. Pengesahan atas pengangkatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1.00.2.1.3-221 Tahun 2025 dan Nomor 1.00.2.1.3-1719 Tahun 2025, yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa kepala daerah merupakan pelayan rakyat yang harus membela kepentingan masyarakat, mendengarkan suara publik, dan memperjuangkan perbaikan kualitas hidup masyarakat daerah masing- masing. Dalam rangka menindaklanjuti pelantikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Muna Barat berkewajiban untuk segera menyusun RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2029. Penyusunan ini dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Instruksi ini menjadi dasar normatif dalam memastikan konsistensi substansi, pendekatan, metodologi, dan sinkronisasi antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya di tingkat daerah maupun pusat. Penyusunan RPJMD ini harus diselesaikan paling lambat enam bulan sejak pelantikan kepala daerah. Keterlambatan akan dikenai sanksi administratif berupa penundaan hak-hak keuangan kepala daerah dan DPRD selama tiga bulan, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses penyusunannya, RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2025- 2029 menggunakan berbagai pendekatan, yaitu: - Pendekatan teknokratik, berbasis data, perhitungan ilmiah, dan model logis; - Pendekatan partisipatif, dengan melibatkan pemangku kepentingan daerah; - Pendekatan politis, dalam penjabaran visi dan misi kepala daerah; - Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, untuk mengintegrasikan aspirasi pusat dan daerah; - Pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial, guna memastikan pembangunan lintas sektor dan wilayah berjalan secara terkoordinasi. -7-... TAMBAHANLEMBARANDAEARAHKABUPATEN MUNA BARAT NOMOR.S-

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014