DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; Bab III Besaran Penyertaan Modal, Sumber Dana, Tata Cara dan Tenggang Waktu; Bab IV Hasil Usaha; Bab V Pembinaan dan Pengawasan; Bab VI Ketentuan Peralihan; Bab VIII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah , Pertumbuhan Perkonomian Daerah dan pelayanan kepada masyaraka, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya-upaya dan usaha-usaha menambah dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah dengan menyertakan modal daerah Pada Bank Pembangunan Sulawesi Tenggara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Bank Sulawesi Tenggara;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Mengingat DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULTRA TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2020 BUPATT MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA dan DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENMUNABARAT Dengan Persetujuan Bersama Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tmabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang sistem Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri No 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Pasal 2 Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. BANK SULTRA Sulawesi Tenggara adalah untuk:

a.Mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk badan usaha milik daerah ; Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. 2.Pemerintah kota adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
3. 3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Muna Barat
4. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat.
5. 5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. 6.Penyertaan modal daerah adalah penempatan dan/ atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam uang dan /atau barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. 7.Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang dan tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris.
8. 8.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sultra yang selanjutnya di sebut PT. Bank Sultra adalah perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 02 Maret 1968 yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten / Kota se-Sulawesi Tenggara.
9. 9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat.
10. 10.Hasil usaha adalah Keuntungan yang didapatkan dalam proses penyertaan modal yang clihitung secara proporsional.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURANDAERAH TENTANGPENYERTAANMODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULTRA.

Pasal 7

( 1) Pembagian keuntungan dari basil usaha penyertaan modal pemerintah daerah di hitung secara proporsional antara Pemerintah Daerah dengan PT. BANKSULTRASulawesi Tenggara.

(2)Besarnya keuntungan dan basil usaha penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) setelah di kurangi pajak PT. BANKSULTRASulawesi Tenggara.
(3)Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku PT. BANK SULTRA disetorkan ke kas daerah selanjutnya di alokasikan dalam APBD. BABIV HASILUSAHA

Pasal 6

Bupati berwenang memproses penyertaan modal daerah sesuai dengan system dan prosedur yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

(1)Penyertaan modal Daerah ke dalam modal PT. BANKSULTRAditetapkan sejumlah 2.000.000.000,00. (dua milyar rupiah) selama lima tahun dan dilaksanakan di tahun anggaran 2020.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)Penempatan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak termasuk defiden.

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada PT. BANK SULTRAmerupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah ke dalam modal PT. BANK SULTRA Sulawesi Tenggara dinyatakan dalam bentuk uang dan di anggarkan dalam APBD.

b.Meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas PT. BANKSULTRASulawesi Tenggara dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah
c.Pemerataan pembangunan daerah;
d.Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ; dan
e.Menambah pendapatan basil daerah. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSl SULAWESI TENGGARA 6/30/2020 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 6 Diundangkan di Laworo pada tanggal 28 - 5 - 2020 S:~ S DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT, \1 -t: (I . V" ,~ ~v::...\\-~~- 'O.. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Muna Barat. Pasal JO Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(1)Bu pati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagai mana di maksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati. I. UMUM Asas otonomi dan tugas pem ban tuan menjadi akar dari adanya desentralisasi dalam penyelenggaraan pernerintahan daerah. Dalam posisi ini perangkat pemerintahan daerah dituntut untuk mampu menjalankan urusan pemerintahannya secara mandiri sesuai dengan sifat pembagian urusan pada negara kesatuan. Secara esensial, pembagian urusan tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan lebih terbangun dengan pola botton up sehingga pemerintahan daerah berjalan diatas obyektifitas serta responsifitas clan demokratis. Selain itu bergeseranya bandul clominasi urusan pemerintahan kepada pemerintahan daerah bertujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat sebagai tujuan bernegara. Adanya ruang desentralisasi urusan pemerintahan turut pula berdampak pada tuntutan kemandirian daerah dalam aspek keuangan. Ruang urusan yang begitu luas diserta dengan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebagai penunjang optirnalitas pelaksanaan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, pernerintahan claerah diwajibkan mampu u ntuk mengelola sektor keuangannya sehingga secara sistematik cl apat mempercepat pelayanan publik sekaligus realisasi kesejahteraan rakyat. Pemerintahan daerah pun diizinkan untuk mengelola kekayaan serta potensi daerahnya sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundangan- undangan agar dapat menunjang pendapatan asli daerah sebagai salah satu modal keuangan daerah. Sebagai wujud dari pengelolaan keuangan daerah tersebut, Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna Barat, dengan melihat potensi keuangan dan berdasarkan pada perundang-undangan, menyusun Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Daerah. Peraturan ini adalah langkah yuridis untuk mengoptimalkan serapan pendapatan asli daerah dari sektor hasil kekayaan daerah daerah yang dipisahkan yang dilaksanakan dengan sistem investasi atau penyertaan modal daerah. Hal ini dianggap penting mengingat keuangan daerah yang besar sangatlah percuma jika tidak dimanfaatkan agar dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah, tentu dengan merujuk pada perundang-undangan yang berlaku. Penyertaan modal ini pun dinilai sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan percepatan pemenuhan tanggung jawab pemerintahan PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULTRA TENTANG PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2020 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT PROVINS! SULAWESI TENGGARA 6/30/2020 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 6 daerah untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan serta dengan didasarkan pada kondisi daerah, maka Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna Barat menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Muna Barat sebagai alas hukum pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam sistem keuangan daerah. II. PASAL-PASAL

BAB III

BESARANPENYERTAANMODAL,SUMBER DANA,TATA CARADAN TENGANGWAKTU

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

Pasal 3

Cukupjelas

Pasal 4

Cukupjelas

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…