DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Landasan, Asas, dan Tujuan; Bab III Fungsi, Peran dan Prinsip; Bab IV Kelembagaan Koperasi; Bab V Modal Koperasi; Bab VI Usaha Koperasi; Bab VII Pemberdayaan Koperasi; Bab VIII Pengawasan; Bab IX Larangan; Bab X Sanksi Administrasi; Bab XI Ketentuan Penyidikan; Bab XII Ketentuan Pidana; Bab XIII Ketentuan Peralihan; Bab XIV Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha memiliki arti penting, peran dan kedudukan yang strategis dalam rnenopang ketahanan ekonomi nasiona.1 sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat sejalan dengan cita-cita dan arnanat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Oasar Negara
b.bahwa fasilitas pengembangan koperasi merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah sehingga perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan sehingga mampu meningkatkan, kedudukan, peran dan potensi koperasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di Kabupaten Muna Barat;
c.bahwa untuk membangun koperasi di Kabupaten Muna Barat yang professional, kuat, Tangguh dan mandiri serta berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi maka koperasi perlu diatur pengelolaanya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perkoperasian; I. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2020 TENT ANG PERKOPERASIAN BUPATI MUNA BARAT PROVINSJ SULAWESI TENGGARA Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
3.Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4.DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Muna Barat yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan di Muna Barat
6.Dinas adalah OPD yang membidangi Koperasi.

Pasal 1

Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENMUNABARAT dan BUPATIMUNABARAT MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAHTENTANGPERKOPERASIANMenetapkan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan a tau badan h ukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
8.Koperasi Konsumen adalah Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.
9.Koperasi Produsen adalah Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.
10.Koperasi Jasa adalah Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.
11.Koperasi Pemasaran Koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk atau jasa koperasinya atau anggotanya.
12.Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.
13.Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
14.Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
15.Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan basil usaha setelah pajak yang dimasudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
16.Pemberdayaan Koperasi, adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Dunia Uasa, dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Koperasi.
17.Pembinaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif yang mendorong pemasyarakatan koperasi melalui pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi.
18.Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.
19.Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.
20.Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
21.Dewan Koperasi Indonesia Daerah adalah Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Muna Barat merupakan bagian integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai, dan prinsipprinsip Koperasi sebagai mitra pemerintah daerah dalam rangka Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perkoperasian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan Makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian daerah dengan Koperasi sebagai sokogurunya;

Pasal 3

Koperasi di Muna Barat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pasal 2

BABII LANDASAN,ASAS,DANTUJUAN

22.Dekopinda adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Muna Barat.
23.Katlin adalah Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Muna Barat.
24.Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
25.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi.
26.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan untuk memberdayakan Koperasi secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi memmperoleh kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
27.Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui basil dan kineija dari penyelenggaraan kegiatan aparat Pemerintah Muna Barat bersama Instansi Teknis terkait lainnya dan Kamar Dagang dan Industri Daerah dalam rangka memantau dan menilai basil pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan Koperasi.
28.Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya,

(1)Koperasi di daerah berbentuk:
1. a.Koperasi primer;
2. b.Koperasi sekunder.

Pasal 7

(1)Pengelolaan Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi yang terdiri dari :
1. a.Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. b.Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3. c.Pembagian sisa basil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besamya jasa usaha masing-masing anggota;
4. d.Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. e.Kemandirian.
(2)Dalam pengembangannya koperasi juga melaksanakan prinsip sebagai berikut:
1. a.Pendidikan perkoperasian;
2. b.Kerjasama antar koperasi; ( 1) Inovasi usaha koperasi.

BAB IV

KELEMBAGAANKOPERASI

Pasal 6

Prinsip

(1)Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
(2)Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
(3)Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian daerah dengan Koperasi sebagai sokogurunya;

Pasal 5

BABIll Fungsi, Peran dan Prinsip Tujuan disusunya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman mengenai tata cara pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, pengelolaan, pengawasan serta segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan perkoperasian di Kabupaten Muna Barat.

Pasal 4

Setiap anggota berkewajiban:

a.Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi;

Pasal 10

Setiap anggota koperasi berhak:

a.Menyatakan pendapat;
b.Memberikan suara dalam rapat anggota;
c.Memilih dan/ a tau dipilih menjadi pengawas atau pengurus dalam rapat anggota;
d.Meminta diadakan rapat;
e.Memanfaatkan jasa yang disediakan oleh koperasi;
f.Meminta laporan perkembangan koperasi;
g.Mendapatkan pendidikan perkoperasian;dan
h.Melakukan pengawasan.

Pasal 9

( 1) Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesarnaan kepentingan ekonomi dalarn lingkup usaha koperasi.

(2)Keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalarn Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
(3)Orang perseorangan atau badan hukum koperasi dinyatakan sebagai calon anggota koperasi apabila telah melunasi simpanan pokok dan belum tercatat pada buku daftar anggota.
(4)Orang perseorangan atau badan hukum koperasi dinyatakan sebagai anggota koperasi apabila:
1. a.Melunasi simpanan pokok;
2. b.Tercatat dalarn buku daftar anggota;dan
3. c.Menandatangani dan membubuhkan sidik ibu jari sebelah kiri pada buku daftar anggota.
(5)Pengurus Koperasi wajib menyatakan calon anggota koperasi menjadi anggota koperasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak calon anggota membayar lunas simpanan pokok.

Pasal 8

(2)Koperasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan badan usaha yang didirikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(3)Koperasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha yang didirikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum koperasi primer yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(1)Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang menetapkan:
1. a.Anggaran Dasar;
2. b.Kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi;
3. c.Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
4. d.Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
5. e.Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
6. f.Pembagian sisa hasil usaha; dan
7. g.Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.
(2)Rapat anggota diselenggarakan oleh pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Keputusan rapat anggota mengenai perubahan Anggaran Dasar Koperasi harus dilaporkan kepada Bupati.
(4)Apabila perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud ayat
(3)mengenai bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi, nama, kedudukan dan wilayah keanggotaan wajib mendapat pengesahan Bupati.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…