DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah mengatur tentang Penghasilan Tunjangan Kesejahteraan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, serta Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diadakan pengaturan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel;
b.bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap, tunjangan kesejateraan dan uang jasa pengabdian serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Muna Barat;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat, di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5561);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG Mengingat Menimbang RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 9 TAHUN2017 BUPATI MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA 2

Menetapkan

Menetapkan : PERA1URANDAERAH TENTANG HAK KEUANGANDAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENMUNABARAT. MEMUTUSKAN : DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENMUNABARAT dan BUPATI MUNABARAT Dengan Persetujuan Bersarna Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairoana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubabao Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta.han Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamhaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 106,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 21 Tahun 211 tentang Perubahn Keduan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentag Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang diroaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .. 3.. Bupati adaJah Bupati Muna Barat..
4.Dewan Perwakilan Rayat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Bara.t. 5.. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRDKabupaten Muna Barat, 6.. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Muna Barat clan telah mengucapkan sumpah/janji sesuai ketentuan perundang-undangan.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRDKabupaten Muna Barat; 8.. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRDKabupaten Muna Barat.
9.Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat.. 10.. Peraturan Bupati yang selanjutnya d.isebut Perbub adalah Peraturan Bupati Muna Barat. 11.. Uang Representasi adalah uang yang cliberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
12.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-ra.pat din as.
13.Tunjangan Jabatan adaJah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
14.Tunjangan Alat Kelengkapa.nadalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil, Sekretaris, dan Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda clan Badan Kehormatan.
15.Tunjangan Alat Kelengkapa.nLainnya adalah tunjangan yang cliberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Khusus yang tidak bersifat tetap diperlukan dan dibentuk oleh Rapat untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajalmya dibebankan pada:
1. a.APBD, meliputi :
  1. 1.uang representasi;
  2. 2.tunjangan keluarga;
  3. 3.tunjangan beras;
  4. 4.uang paket;

Pasal 2

19. 18. 17. ~~gan Komunika.si Intensif adaJah uang yang diberikan kepada Pim~man dan _An~o~ DPRD setiap bulan dalam rangka memndorong penmgkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD. Tunjagan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan reses. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang cliberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian clinas dan atribut, nimab Negara dan perlengkapannya, kendaraan clinas jabatan bagi pimpinan DPRD clan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD. Uang Jasa Pengabd.ian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan cliberhentikan dengan hormat. Dana Operasional Pimpinan DPRD selanjubtya Dana Operasional adalah dana yang disediakan untuk Pimpinan DPRD setiap bulan da)am rangka menunjang kegiatan opersional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan Iain gunamelancarkan pe)aksanaan togas pimpinan DPRD sehari-hari Tenaga Ahli Fraksi adalah tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung togas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisien, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah daJam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dini1ai dengan uang termasuk di daJamnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Kabupaten Muna Barat. 16. 23. 22. 21. 20. 5

(1)Pimpinan clan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan jaba.tan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) angka 5;

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesa.tu Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD 24.

Pasal 6

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang paket sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf d.
(2)Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan Sebesar 10 % ( Sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 5

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud da)am Pasal 2 ayat (1) angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan Kepada Pimpinan clan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pimpinan dan anggota. DPRD besarnya sarna dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(3)Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 dan angka 3 adaJab sarna dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) angka 1 diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang Representasi Ketua DPRDsetara dengan gaji pokok Bupati.
(3)Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen] dari uang representasi Ketua DPRD.
(4)Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima Persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 3

5.tunjangan jabatan;
6.tunjangan alat kelengkapan; dan
7.tunjangan a1at kelengkapan Iain.

b.Pimpinan dan Anggota DPRDyang bersangkutan, meliputi:
1. 1.tunjangan komunikasi intensif;
2. 2.tunjangan reses.

(2)Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan clan Anggota DPRD sebagaimana diroaksud huruf a dan huruf b dilakukan sesuai ketentuan Perundang-undangan. 6
(1)Tunjangan komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat
(1)huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada pimpinan clan anggota DPRD.
(3)Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Pemberian tunjangan Komunikasi Intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRDsesuai kelompok keuangan Daerah.
(5)Pengelompokan Keuangan Daerah berpedoman peraturan Perundang- undangan.
(6)Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif clan Tunjangan Reses dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah
1. a.Tinggi, sebanyak 7 (tujuh) kali;
2. b.Sedang, sebanyak 5 (lima) kali; dan
3. c.Rendah, sebanyak 3 (tiga) kali. Dari uang repsentase ketua DPRD

Pasal 7

(1)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan Jain sebagairoana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap kepada pimpinan dan anggota DPRDyang duduk daJarn Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Penta, Badan Kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
(2)Tunjangan alat kelengkapan dan alat kelengkapan Iainnya diberikan dengan ketentuan: a Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jaba.tan KetuaDPRD;
1. b.Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen] dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
2. c.Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; dan
3. d.Anggota, sebesa.r JOk (tiga persen) dari tunjuganjabatan Ketua DPRD.
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk clan meJaksanakan tugas.
(2)Tunjangan jaba.tan seba.gaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebesar 145% (seratus empat puluh Jima persen] dari uang representasi yang bersangkutan. 7
(1)Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d;
(2)Pakaian dinas atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri ata.s:
1. a.pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang da)am 1 (satu) tahun;
2. b.pakaian sipil resmi disediakan I (satu) pa.sang dalam 1 (satu) tahun;
3. c.pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pa.sang dalam 5 (lima) tahun;

Pasal 12

Jaroroan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai jaminan keeelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud da)aro Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami/ istri clan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Selainjaminan kesehatan sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) Pimpinan clan Anggota DPRD disediakan pemeriksanaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagairoana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) ka1i dalaro 1 (satu) ta.bun dan dilakukan dalam negeri, namun tidak termasuk suami/istri dan anak.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 9 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesa.tu Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD 24.

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesa.tu Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD 24.

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014