DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Larangan; Bab III Pembinaan dan Pengawasan; Bab IV Peran Serta Masyarakat; Bab V Ketentuan Penyidikan; Bab VI Ketentuan Pidana; Bab VII Pemusnahan Barang Bukti; Bab VIII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa larangan memproduksi, membawa, mengedar, menjual penting dilaksanakan sebagai upaya memberikan ketentraman dan ketertiban dalam rnasyarakat terhadap dampak yang ditirnbulkan akibat penyalahgunaan mmurnan beralkohol;
b.bahwa peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Muna Barat sudah menghawatirkan dan cenderung tidak terkendali;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam rangka mengendalika.n dan rnengawasi peredaran minuman beralkohol, diperlukan pengaturan daJa.m peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dala.m huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Oaera.h tentang La.rangan Memproduksi, Membawa, Mengedar, Menjual dan Mengkonsumsi Minuman Beralkohol;

1.Pasal 18 aya.t (6) jo Pasal 28 H ayat ( 1) Undang- Unda.ng Dasa.r Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Unda.ng Nomor 14 Tahun 2014 tenta.ng Pembentukan Kabupaten Muna Ba.rat Di Provinsi Sulawesi Tengga.ra (Lemba.ra.n Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 556 l );
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintaha.n Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denga.n Undang-Unda.ng Nomor 9 Tahun 2015 BUPATI MUNA BARAT, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang TENTANG LARANGAN MEMPRODUKSI, MEMBAWA, MENGEDAR, MENJUAL DAN MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2020 BUPATI MUNA BARAT PROVINS! SULAWESI TENGGARA

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2.Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Muna Barat.
4.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum termasuk Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan agen penjualan minuman beralkohol.
5.PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
6.SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat.
7.Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah adalah Sadan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Muna Barat.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Sadan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. LARANGANMEMPRODUKSI, MEMBAWA,MENGEDAR, MENJUAL DAN MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL. DAERAH TENTANGPERATURANRAN CANGANMenetapkan MEMUTUSKAN: BUPATIMUNABARAT DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENMUNABARAT dan tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama
9.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol (C2 HSOH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.
10.Minuman beralkohol produksi tradisional adalah minuman dan/atau minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional yang mengandung alkohol, jamu atau sejenisnya melalui proses sederhana secara temporer, turun-temurun dengan fermentasi atau destilasi baik dikemas secara sederhana maupun berlabel.
11.Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2HSOH) 1 o/o (satu perseratus) sampai dengan 5 °/o (lima perseratus).
12.Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2HSOH) lebih dari 5 o/o (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh perseratus).
13.Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2HSOH) lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus).
14.Menjual adalah suatu proses kegiatan usaha memperjualbelikan/memperdagangkan minuman beralkohol untuk dikonsumsi, baik dalam bentuk eceran maupun grosir
15.Mengedarkan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan/diperjual belikan, termasuk penawaran untuk menjuan serta kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan dengan memperoleh imbalan.
16.Membawa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain.
17.Memproduksi adalah kegiatan menanam atau menyiapkan, melakukan fermentasi, menghasilkan, membuat, mengemas atau merubah bentuk, merakit, sehingga mencapai bentuk hasil yang diingikan.
18.Mengkonsumsi adalah kebiasaan karena ketergantungan meminum jenis minuman beralkohol.
19.Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan dalam mengumpulkan data, barang bukti dan/atau alat bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan perizinan, pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini.
20.Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pelanggaran yang terjadi dan tersangkanya.

(1)Larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) dan (5) tidak berlaku untuk kepentingan terbatas.
(2)Kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
1. a.Kepentingan adat;
2. b.Ritual Keagamaan; Pasa16 Minuman beralkohol yang dilarang terdiri dari :
3. a.Minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C2H50H) lebih dari 1 °/o (satu perseratus) sampai dengan 5°/o (lima perseratus);
4. b.Minuman Beralkohol golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C2H50H) lebih dari 5o/o (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
5. c.Minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C2HSOH)lebih dari 20o/o (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus); dan
6. d.Minuman Beralkohol produksi tradisional danracikan atau sejenisnya.

Pasal 5

Melarang semua jenis minuman beralkohol termasuk tuak/kameko untuk diproduksi, dikonsumsi secara bebas, diperdagangkan, diperjual belikan dan diedarkan dalam wilayah Kabupaten Muna Barat.

BAB II

LARANGAN

Pasal 4

Larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) bertujuan :

a.Melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol;
b.Menumbuhkan kesadaran Masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol; dan
c.Menciptakan ketertiban dan ketentraman di Masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum minuman beralkohol.

Pasal 3

Larangan Memproduksi,mengedar, menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol berasaskan :

a.Perlindungan;
b.Ketertiban dan Kepastian Hukum;
c.Keberlanjutan; dan
d.Keterpaduan. Pasa12

(1)Pemerintah Kabupaten diharapkan senantiasa aktif melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat agar tidak terlibat

BAB III

PEMBINAADANPENGAWASAN

Pasal 9

(1)Setiap orang dilarang mengkonsumsi Minuman Beralkohol dan/atau mabuk-mabukan di jalan, di kantor, di sekolah, di tempat ibadah, di tempat umum atau di tempat terbuka.
(2)Setiap orang dilarang mengadakan pesta Minuman Beralkohol dan/ atau mengadakan acara perayaan atau pesta dengan menyuguhkan Minuman Beralkohol.
(3)Setiap orang dilarang menghadiri pesta/ acara dalam keadaan mabuk.
(4)Setiap orang dilarang menjual secara eceran dan grosir Minuman Beralkohol Golongan A,B, C dan Minuman Beralkohol Produksi Tradisional untuk diminum di tempat atau lokasi sebagai berikut:
1. a.warung/kios minuman;
2. b.gelanggang olah raga;
3. c.gelanggang remaja;
4. d.pasar;
5. e.swalayan atau sejenisnya;
6. f.kantin;
7. g.rumah biliar;
8. h.langgang permainan/ketangkasan;
  1. 1.panti pijat;
9. j.lokasi pedagang kaki lima;
10. k.terminal;
  1. 1.stasiun;
11. m.kios kecil;
12. n.penginapan;
13. o.bumi perkemahan; atau
14. p.tempat yang berdekatan dengan rumah ibadah, sekolah, rumah sakit.

Pasal 8

( 1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dikenakan sanksi administrative berupa:

a.teguran lisan;
b.teguran tertulis; atau

(2)Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

c.Penelitian;
d.Wisatawan, dan
e.Farmasi. ( 1) Pengawasan terhadap semua jenis minuman beralkohol dalam mengkonsumsi secara bebas, memproduksi, memperjualbelikan dan mengedarkan dalam daerah Kabupaten dilaksanakan oleh aparat Pemerintah Daerah yaitu Satuan Poilisi Pamong Praja, Dinas kesehatan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara terkoordinasi dalam bentuk Tim

Pasal 10

pada kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol, mulai dari memproduksi, memasukan, menyimpan, mengedarkan dan menjual yang dapat membahayakan kesehatan.

(2)Guna mencapai maksud pada ayat ( 1) di atas, Pemerintah Daerah diharapkan membentuk Tim terpadu
(3)Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari :
1. a.OPD yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan;
2. b.OPD yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan pengawasan obat dan makanan;
3. c.OPD yang menyelenggarakan urusan di bidang keamanan dan ketertiban;
4. d.Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai wilayah kerjanya;
5. e.Kejaksaan sesuai wilayah kerjanya;
6. f.Satuan Palisi Pamong Praja; dan
7. g.Perwakiilan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat.
(4)Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan pengawasan secara berkala paling sedikit 4 kali dalam setahun
(5)Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (3)dan (4) diberikan biaya operasional yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(6)Pemerintah Daerah melalui Badan/lnstansi terkait dalam pembinaan terhadap masyarakat yang salah satu sumber mata pencahariannya adalah memproduksi minuman beralkohol senantiasa dialihfungsikan menjadi produksi gula merah.
(7)Terhadap kegiatan memproduksi gula merah sebagai salah satu mata pencaharian masyarakat, pemerintah memfasilitasi dengan mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
(8)Untuk mencapai maksud pada ayat (6) dan (7) selanjudnya diatur dengan keputusan Bupati.
(9)Orang Tua atau kepala keluarga dan anggota keluarga secara dini berusaha agar di lingkungan keluarga tidak terlibat dengan kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol,
(10)Masing-masing Instansi, badan, lembaga, satuan, baik sipil dan militer dalam daerah agar membina, mengawasi, serta melarang aparat, karyawan,anggota dan warganya untuk tidak terlibat mengkonsumsi minuman beralkohol termasuk Tuak/Kameko
(1)Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Produksi Tradisional yang akan dibawa keluar Daerah akan disita dan dimusnahkan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)Setiap orang yang menjual Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) akan diproses secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Penyitaan dan Pemusnaan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh PPNS dan/atau SATPOLPP.
(4)Ketentuan mengenai tata cara penyitaan dan pemusnahan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Produksi Tradisional untuk kepentingan atau kebutuhan adat istiadat.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Produksi Tradisional untuk kepentingan atau kebutuhan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Semua biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan badan Koordinasi dimaksud, dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…