DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur diantaranya susunan perangkat daerah yang terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 24 Dinas, 5 Badan, dan 22 Kecamatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organsasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAH TENTANGPEMBENTUKANDAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH KABUPATENMUNA. Menetapkan Dengari Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMUNA dan BUPATI MUNA

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta.ng Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tembahen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). Mengingat Menimbang PERATURANDAERAH KABUPATENMUNA NOMOR b TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKANDAN SUSUNANPERANGKATDAERAH KABUPATENMUNA DENGANRAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUNA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu meneta.pkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna. BUPATI MUNA PROVINSI SULAWESITENOGARA - ...

a.Sekretariat Daerah, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD,merupakan Sekreta.riat DPRDTipe B;
c.lnspektorat, merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas terdiri dari:
1. 1.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. 2.Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan Urusan. Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
3. 3.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga:
4. 4.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesebatan; • BABII PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah K.abupaten Muna.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna.
3.Bupati adalah Bupati Muna.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD,adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muna.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Muna.
7.Sekreta.riat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD,adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
8.Inspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Muna.
9.Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Muna.
10.Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Muna.
11.Fungsi Penunjang adalah fungsi yang mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti.
12.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan pemyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan bidang statistik, dan Urusan Pemerintahan bidang persandian;
6.Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
7.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
8.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan;
9.Dinas Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata.
10.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan urnum, penataan ruang dan pertanahan.
11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
13.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan;
14.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
15.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
16.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe ·A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian;
17.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ~erhubungan;
18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan;
19.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian;
20.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian;
21.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
22.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
23.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi dan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja;
24.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan Polisi Pamong Praja dan kebakaran);

Pasal 5

Penetapan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.efisiensi;
b.efektivitas;
c.pembagian habis tugas;
d.rentang kendali;
e.tata kerja yangjelas; dan
f.fleksibilitas.

Pasal 3

(1)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecarnatan Batalaiworu dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Batukara dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Bone dengan Tipe A;
4. d.Kecarnatan Duruka dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Kabangka dengan Tipe A;
6. f.Kecarnatan Kabawo dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Katobu dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Kontu Kowuna dengan Tipe A;
  1. 1.Kecamatan Kontunaga dengan Tipe A; J· Kecamatan Lasalepa dengan Tipe A;
9. k.Kecamatan Lohia dengan Tipe A;
  1. 1.Kecamatan Maligano dengan Tipe A;
10. m.Kecamatan Marobo dengan Tipe A;
11. n.Kecamatan Napabalano dengan Tipe A;
12. o.Kecamatan Parigi dengan Tipe A;
13. p.Kecamatan Pasikolaga dengan Tipe A;
14. q.Kecamatan Pasir Putih dengan Tipe A;
15. r.~ecamatan Tongkuno dengan Tipe A;
16. s.Kecamatan Tongkuno Selatan dengan Tipe A;
17. t.Kecamatan Towea dengan Tipe A;
18. u.Kecamatan Wakorumba Selatan dengan Tipe A;
19. v.Kecamatan Watopute dengan Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

e.Badan terdiri dari:
1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, menyelenggarakan Fungsi Penunjang kepegawaian, pendidi.kan, dan pelatihan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan;
3. 3.Sadan Pendapatan Daerah Tipe B, menyelenggarakan Fungsi Penunjang keuangan;
4. 4.Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe C, menyelenggarakan Fungsi Penunjang penelitian dan pengembangan;
5. 5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B, menyelenggarakan Fungsi Penunjang perencanaan.

BAB VI

KETENTUANPERALIHAN

Pasal 12

( 1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan.

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangka.t dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga)staf ahli. BABV KEPEGAWAIAN BABIV STAFAHLI

Pasal 10

Pasal 8

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kcsehatan bcrupa rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan La.yanan Umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

(1)Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
(2)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
(3)Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna No. 6 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 4

KETENTUANPERALIHAN

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 9

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 4

KETENTUANPERALIHAN

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 9

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2022