DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUNA

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat ( 1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang diintegrasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan, maka Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan perlu disesuaikan untuk diintegrasikan serta diwadahi dalam Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna; DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang TENTANG · PERUBAHANKEDUA ATAS PERATURANDAERAH KABUPATENMUNA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANGPEMBENTUKANDAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATENMUNA PERATURANDAERAH KABUPATENMUNA NOMOR .3 TAHUN 2025 PROVINS! SULAWESITENGGARA Pasal I Ketentuan Pasal 2 huruf e angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2, diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: PERATURANDAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAHKABUPATEN MUNA. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATEN MUNA dan BUPATI MUNA

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD, merupakan Sekretariat DPRDTipe B;
c.Inspektorat, merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas terdiri dari:
1. 1.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. 2.Dinas Perikanan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
3. 3.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga:
4. 4.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
5. 5.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan bidang statistik, dan Urusan Pemerintahan bidang persandian;
6. 6.Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
7. 7.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
8. 8.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan;
9. 9.Dinas Pariwisata dan Ekonomi KreatifTipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata.
10. 10.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.
11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. 12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
13. 13.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan;
14. 14.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
15. 15.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
16. 16.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian;
17. 17.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
18. 4.Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, menyelenggarakan Fungsi Penunjang penelitian dan pengembangan;
19. 5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, menyelenggarakan Fungsi Penunjang perencanaan;
20. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
21. 7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Bencana. Kebakaran;
22. 25.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub UrusanPolisi Pamong Praja.
e.Badan terdiri dari:
1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, menyelenggarakan Fungsi Penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A, menyelenggarakan Fungsi Penunjang keuangan; Penyelamatan Tipe C, Bidang Ketenteraman dan Masyarakat Sub Urusan 24.
4. 18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan;
5. 19.Dinas Tanarnan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian;
6. 20.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian;
7. 21.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukirnan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
8. 22.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
9. 23.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi dan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja; Dinas Pernadam Kebakaran dan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Ketertiban Umum serta Perlindungan I ~-------'------_____J P ARAF KOORDINASI I UNIT /SA TUAN KeRJA j_SEfDA KAB. MUNA [ ASISTEN m I BAG!AN HUKUM I . NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA, NOMOR: 3/12/2025 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNATAHUN 2025 NOMOR ..} . S DAERAH, / BACHRUN Diundangkan di Raha pada tanggal 2- juN ·1 2025 Ditetapkan di Raha pada tanggal J :]UNI 2025 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. '

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…