Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD, merupakan Sekretariat DPRDTipe B;
c.Inspektorat, merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas terdiri dari:
1.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2.Dinas Perikanan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
3.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga:
4.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
5.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan bidang statistik, dan Urusan Pemerintahan bidang persandian;
6.Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
7.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
8.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan;
9.Dinas Pariwisata dan Ekonomi KreatifTipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata.
10.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.
11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
13.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan;
14.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
15.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
16.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian;
17.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
4.Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, menyelenggarakan Fungsi Penunjang penelitian dan pengembangan;
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, menyelenggarakan Fungsi Penunjang perencanaan;
6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Bencana.
Kebakaran;
25.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub UrusanPolisi Pamong Praja.
e.Badan terdiri dari:
1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, menyelenggarakan Fungsi Penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan;
3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A, menyelenggarakan Fungsi Penunjang keuangan;
Penyelamatan Tipe C, Bidang Ketenteraman dan Masyarakat Sub Urusan 24.
18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan;
19.Dinas Tanarnan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian;
20.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian;
21.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukirnan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
22.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
23.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi dan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja;
Dinas Pernadam Kebakaran dan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Ketertiban Umum serta Perlindungan I ~-------'------_____J P ARAF KOORDINASI I UNIT /SA TUAN KeRJA j_SEfDA KAB. MUNA [ ASISTEN m I BAG!AN HUKUM I . NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA, NOMOR: 3/12/2025 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNATAHUN 2025 NOMOR ..} . S DAERAH, / BACHRUN Diundangkan di Raha pada tanggal 2- juN ·1 2025 Ditetapkan di Raha pada tanggal J :]UNI 2025 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. '