DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH, BAB III SISTEMATIKA RPJMD, BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI, BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang menghasilkan sasaran pokok dan arah kebijakan daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2025-2029; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAHKABUPATENMUNA NOMOR tf TAHUN2025 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKAMENENGAHDAERAHTAHUN2025-2029 BUPATIMUNA PROVINS!SULAWESITENGGARA

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Muna.
2.Bupati adalah Bupati Muna.
3.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
4.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berpedoman kepada RPJP Nasional.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
6.Rancangan Teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati.
7.Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD yang selanjutnya disingkat KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATEN MUNA dan BUPATIMUNA DENGANPERSETUJUAN BERSAMA
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPDadalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 ( satu) tahun.
10.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/ terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
12.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029.
13.Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
14.Hasil ( outcome) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu output/keluaran.
15.Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang/ jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
16.Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
17.Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
18.Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.
19.Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
20.lsu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
21.Kinerja adalah capaian basil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
22.lndikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan.
23.Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan rmsi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.
24.lndikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Daerah.
25.Hari adalah hari kalender.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAHDAERAHTAHUN2025-2029.

Pasal 4

( 1) RPJMD disusun dengan sistematika:

a.bah I. pendahuluan;
b.bab II. gambaran umum Daerah;
c.bab III. visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah
d.bab IV. program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
e.bab V. penutup.

(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

SISTEMATIKARPJMD

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman RPJMN, RPJMD Provinsi, RTRW, dan KLHS.

Pasal 2

Arah Kebijakan pembangunan Daerah Periode 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD.

26.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
27.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada da1am jangka waktu tertentu di daerah.
28.Program ada1ah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan rnenggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
29.Pengendalian dan Evaluasi adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pembangunan serta nilai basil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomi, efisiensi dan efektif. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA:4/34/2025 LEMBARANDAERAHKABUPATENMUNA TAHUN2025 NOMOR ... Diundangkan di Raha - pada tanggal 20 Agustus 2025 SEKRETARISDAERAH, ~

BAB II

ARAHKEBIJAKANPEMBANGUNANDAERAH

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna. BABV

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJMD;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD menjangkup pelaksanaan Restra Perangkat Daerah dan RPJMD; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil RPJMD.
(3)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABN PENGENDALIAN DAN EV ALUASI "Industrialisasi JATI menuju Muna Barakati, Sejahte~ Maju, dan Berkelanjutan"" RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan perspektif masa depan daerah tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun ke depan melalui visi: RPJMD sebagai penjabaran Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati, merupakan komitmen kinerja (performance agreement) Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 sesuai periode. Tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD hams selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 serta RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029. Penetapan sasaran dan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD disesuaikan dengan prediksi kemampuan sum.her daya dan dana serta hasil-hasil (keluaran dan dampak) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM/D), dan rencana kerja pemerintah (RKP/D) sebagai rencana tahunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, an.tar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka perencanaan pembangunan di daerah disusun dalam tahapan-tahapan baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENMUNA NOMOR 4 TAHUN2025 1'F.N1'ANn RENCANAPEMBANGUNANJANGKAMENENGAHDAERAHTAHUN2025-2029

Pasal 6

Cukupjelas TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENMUNATAHUN2025 NOMOR':f.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022