DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya No. 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP; BAB m PEMILIHAN KEPALA DESA; BAB IV PELAKSANAAN; BAB V KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, ANGGOTA BPD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONOR/KONTRAK/PEGAWAI PEMERINTAH TIDAK TETAP SEBAGAI CALON KEPALA DESA; BAB VI PENGAWASAN PEMILIHAN; BAB vn PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA; BAB VIII MASA JABATAN, TUGAS DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA; BAB IX PEMBIAYAAN; BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XI KETENTUAN PERALIHAN; BABX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan arahan yang jelas dalam memimpin clan mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri, adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan kepala desa yang dipilih secara demokrati.s;;
c.bahwa berdasarkan perti.mbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 6 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 2); 7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Mu rung Raya Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA dan BUPATI MURUNG RAYA Menetapkan: MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal 1

Dalanl Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2.Bupati adalah Bupati Murnng Raya.
3.DPRD Kabupaten Mun.mg Raya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murnng Raya.
4.Camat adalah Camat masing-masing wilayah dan berada diwilayah Kabupaten Murung Raya.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang d iakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Murung Raya.
6.Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, u mum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rnmah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
8.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang mernpakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
10.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan atau Panitia Pilkades adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
11.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
12.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
14.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
15.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah pelaksana pemungutan suara da1am pemilihan pada tempat pemungutan suara.
16.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
17.Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan da1am rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.
18.Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersarna-sama yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
19.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
20.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPf adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
21.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih kar-ena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
22.Tim Pengawas adalah pengawas pemilihan yang dibentuk oleh Bupati yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.
23.Tim Pengawas Kabupaten adalah Tim Pengawas yang dibentuk dan berpusat di Ibukota Kabupaten.
24.Tim Pengawas Kecarnatan adalah Tim Pengawas yang dibentuk clan berpusat di Ibukota Kecamatan.
25.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara
26.Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesat u Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap tata cara pemilihan dan pemberhentian kepala desa.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah :
1. a.agar terjaminnya proses demokrasi di wilayah desa Kabupaten Murung Raya; dan
2. b.agar tersusunnya arahan yang jelas dalam kebijakan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Murung Raya; dan
3. c.agar adanya kontrol terhadap masa jabatan kepala desa, maka perJu clisusun tata cara pemberhentian kepala desa

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

a.pemilihan kepala desa;
b.pelaksanaan;
c.kepala desa, perangkat desa, anggota bpd, pegawai negeri sipil clan tenaga honor/kontrak/pegawai pemerintah tidak tetap sebagai calon kepala desa;
d.pengawasan pemilihan;
e.masa jabatan, tugas, dan pemberhentian kepala desa; dan
f.pembiayaan. BABm PEMILIHAN KEPALA DESA Pasa.14 Pemi1ihan Kepala Desa di1aksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 5

(1)Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilakukan denga cara :
1. a.secara serentak satu kali; atau
2. b.bergelombang.
(2)Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.
(3)Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak dilakukan 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama (2) Tahun.
(4)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhimya masa jabatan;
2. b.kemampuan dan ketersediaan keuangan daerah;
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten Murung Raya yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa; dan
4. d.Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(5)Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas meliputi:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa;
7. g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
8. h.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 7

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan.
a.pemberitahuan oleh BPD kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan; b . pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c.laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
e.persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 9

(1)Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.
(2)Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih melalui rapat panitia dan ditetapkan dengan keputusan BPD
(3)Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Tokoh Masyarakat.
(4)Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari : a . ketua merangkap anggota;
1. b.sekretaris merangkap anggota; c . bendahara merangkap anggota;dan
2. d.anggota 6 (enam) orang.
(5)Panitia Pemilihan tidak boleh menjadi Bakal Calon Kepala Desa.
(6)Panitia Pemilihan tidak boleh berasal dari unsur BPD.
(7)Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bersifat mandiri dan tidak memihak.

Pasal 10

Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas:

a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat setelah mendapat persetujuan BPD;
c.melakukan pendaftaran yang berhak memilih dan penetapan pemilih yang disusun dalam daftar pemilih yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta disahkan oleh BPD;
d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon; e . menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
f.melaksanakan pencabutan nomor urut calon kepala desa, disaksikan oleh masing-masng calon, BPD, Aparatur Desa dan perwakilan tim sukses calon.
g.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan berdasarkan pedoman dari pemerintah kabupaten;
h.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye berdasarkan pedoman dari pemerintah kabupaten;
1. 1.mengumumkan nama - nama Calon Kepala Desa beserta nomor urutnya, dan daftar penduduk yang berhak memilih di tempat-tempat yang dapat dibaca penduduk; J. menyiapkan surat undangan bagi para calon Kepala Desa dan penduduk yang berhak memilih;
k.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
1. 1.melaksanakan pemungutan suara;
m.melaksanakan pemilihan dengan langsung, umum, rahasia, jujur, adil dan netral;
n.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
o.menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
p.mengusulkan pemberhentian anggota pan1tla dalam hal terdapat anggota panitia yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;dan
q.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Panitia Pemilihan wajib untuk:

a.mengumumkan kepada penduduk Desa bahwa akan ada penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
b.memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
c.mendaftarkan Pemilih berdasarkan persyaratan yang diten tukan;
d.menyusun Daftar Pemilih Sementara;
e.mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada penduduk desa ditempat umum yang dibaca atau diketahui dengan maksud Penduduk dapat mengajukan usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan;dan
f.menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemilihan kepada Bupati melalui Camat setelah diketahui BPD dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
g.mengesahkan Daftar Pemilih Sementara apabila sudah tidak ada usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan dari Penduduk menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT);dan
h.melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.

Pasal 12

(1)Bagi Panitia Pilkades yang tidak dapat menjalankan tugasnya atau telah mengundurkan diri dari kepanitiaan, rnaka BPD dapat menggantikannya dengan keanggotaan yang lain dari unsur yang sama
(2)Anggota Panitia yang tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu), disebabkan kat-ena: a Meninggal dunia;
1. b.Sakit yang tidak bisa melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan keterangan dokter;atau
2. c.Mengundurkan diri.
(3)Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf c paling lambat sebelum penetapan calon kepala desa.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…