DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan mengenai diubahnya Pasal 5 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 6, dihapusnya Pasal 29 ayat (2) huruf g, huruf h, huruf m, dan ayat (3) huruf g dan huruf q, diubahnya Pasal 57 ayat (1), Pasal 67, disisipkannya 2 pasal baru di antara Pasal 67 dan Pasal 68, Pasal 74 ayat (1) dan dihapusnya Pasal 74 ayat (2), Pasal 83, disisipkan 4 pasal baru di antara Pasal 83 dan Pasal 84, Pasal 85 ayat (2) huruf b dan huruf h, dan disisipkan 1 pasal baru di antara Pasal 85 dan Pasal 86, dan Pasal 87.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, ketentuan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SALINAN 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA dan BUPATI MURUNG RAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 Nomor 159, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 28) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan cara:
1. a.secara serentak satu kali; atau
2. b.bergelombang.
(2)Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.
(3)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(4)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan;
2. b.kemampuan dan ketersediaan keuangan daerah;
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten Murung Raya yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa; dan
4. d.persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak, Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
2. b.satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kabupaten; dan
3. c.unsur terkait lainnya.
(3)Dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019, Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
1. a.unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
2. b.satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kecamatan; dan
3. c.unsur terkait lainnya.
(4)Tugas panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di kabupaten;
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(5)Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
1. a.melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
2. b.mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
3. c.menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten.
(6)Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan peraturan bupati.

3.Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf g, huruf h, huruf m, dan ayat (3) huruf g, huruf q, dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1)Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
(2)Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. g.dihapus;
8. h.dihapus;
9. i.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
10. j.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
11. k.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. l.tidak menjadi pengurus partai politik;
13. m.dihapus;
14. n.sehat jasmani dan rohani;
15. o.membuat dan menyerahkan visi dan misi yang asli dan original serta program kerja;
16. p.menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan;
17. q.tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun berselang; dan
18. r.bersedia tidak berpindah domisili ke Desa atau wilayah lain apabila menjabat sebagai Kepala Desa.
(3)Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.surat pernyataan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.mengisi formulir pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000,-;
3. c.surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita- cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah;
4. d.surat pernyataan tentang kesediaan menjadi calon Kepala Desa;
5. e.foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. f.foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Domisili;
7. g.dihapus;
8. h.surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari dokter atau Rumah Sakit Pemerintah;
9. i.surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
10. j.surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
11. k.surat keterangan tidak sedang dicabut hak memilih/dipilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
12. l.surat pernyataan bermaterai Rp 6000,- dari yang bersangkutan bahwa bukan pengurus partai politik untuk calon yang sebelumnya tidak pernah menjadi pengurus partai politik dan surat keterangan dari partai politik bahwa yang bersangkutan bukan pengurus partai politik untuk calon yang sebelumnya pernah terdaftar sebagai pengurus partai politik;
13. m.surat bebas narkoba yang dilampiri dengan hasil tes narkoba dari rumah sakit pemerintah;
14. n.daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditandatangani oleh calon;
15. o.surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, dan bagi Calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa dilengkapi dengan SK Pengangkatan Kepala Desa;
16. p.pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing- masing 4 lembar;
17. q.dihapus; dan
18. r.surat pernyataan bersedia tidak berpindah domisili ke Desa atau wilayah lain apabila menjabat sebagai Kepala Desa.
  1. 4.Ketentuan Pasal 57 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

(1)Jumlah surat suara pemilihan Calon Kepala Desa dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah pemilih tersebut.
(2)Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara yang rusak.
(3)Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.

5.Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

(1)Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.
(2)Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

6.Diantara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 2 (dua) pasal baru, yakni Pasal 67A dan Pasal 67B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67A

Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Murung Raya.

Pasal 67B

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

7.Ketentuan Pasal 74 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

(1)Ketua dan Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD sebelum mendaftar pada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa.
(2)dihapus.

8.Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

(1)Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
(2)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
(3)Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

9.Diantara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 4 (empat) pasal baru, yakni Pasal 83A, Pasal 83B, Pasal 83C, dan Pasal 83D sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83A

(1)BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
(2)Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
(3)Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
(4)Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat
(3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(5)Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 29

Pasal 57

Pasal 67

Pasal 67A

Pasal 67B

Pasal 74

Pasal 83

Pasal 83A

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 29

Pasal 57

Pasal 67

Pasal 67A

Pasal 67B

Pasal 74

Pasal 83

Pasal 83A

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020