DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan mengenai diubahnya Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf d angka 4, angka 6, angka 7, angka 8, angka 10, angka 14, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, dan huruf e angka 1, angka 2, angka 4 dan ditambah 1 angka yaitu angka 5, serta huruf f angka 9 dan angka 10, diubahnya Pasal 5 ayat (6), dan diubahnya Pasal 6.

Isi peraturan

Pasal 3

Susunan dan Tipelogi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

a.Sekretariat Lfaerah, tipe B;
b.Inspektorat Daerah, tipe B;
c.$ekretariat DPRD, tipe C;
d.Dinas Daerah terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tipe A trenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan; 2" Satuan Polisi Parnong Praja dan Pemadam Kebakaran, tipe A menyelenggarakan Llrusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertil:an Ltmum serta perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran;
2. 3.Dinas Sosial, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial; 4- Dinas Pember{ayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Fendudtik clan Keluarga Berencana tipe A menyelenggaratr<an urLlsan pemerintahan bidang Pengendaiian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; S. Dinas Lingkungan Hidup, tipe A menyelenggarakal urusan pemerintahan bidang Lingkungan HiduP; 6" Dinas Kepenductukan dan Pencatatan Sipi1, tipe B menlrelenggarakan urusa,ri pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. 7.Dinas Pemberrlayaan h4asyarakat dan Desa, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; B. Dinas Koperasi Usaha Kecii dan Menengah, Perindustrian dan Perdangangan tipe A raenyelengga-rakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
q.Dinas Penanaman Moda-l clan PTSP tipe A menyeienggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Perijinan;
1. 10.Dinas Kepemudaan, Ola1rraga dan Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusall pemerintahan biclang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; t 1. Dinas Perpustakaal dan Kears.ipan, tipe A rnenyelenggarakan urusan penrerinl ahan bidang Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
2. 12.Dinas Perhubungan, tipe B menyeienggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
3. 13.Dinas Kesehatan, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintalnan bidang Kesehatan;
4. 14.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, tipe B menyelenggarakan urusarl pemerintahan bidang Transmigrasi dal Tenaga Kerja;
5. 15.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Urnum dan Penataan Ruang;
6. 16.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bid.ang Perumahan, Permukiman, clan Pertalahan;
7. 17.Dinas Ketahanan Pangan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan biidang Ketahanan Pangan;
8. 18.Dinas Pertanian dan Perikanan, tipe A menyelenggarakal urusall pemerintahan bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan; dan
9. 19.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persaldian, T-ipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaal Pernbangunan Daerah, Penelitial dan Pengernbangan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi pengeioiaan penunjang pengeloiaan keuangan dau aset daerah; 3" Badan Pendapatan Daerah, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintaltan fungsi penunjang pendapatan daerah; dan )
3. 4.Badan Kepegaw-aian dan Pengembangax Sumber Daya Manusia, tipe C rrrenyeleltggarakan urusan pemerintahan furrgsi penunjang kepegawaian dan pengembangall Sumirer Daya Manusia.
4. 5.Badan Kesatuan Bangsa cian Politik, tipe A menyelenggarakan urusari Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
f.Kecamatan terdiri dari :
1. 1.Kecan:atan i\t{urung, t-iPe A;
2. 2.Kecamatan Tanah Siang, tiPe A;
3. 3.Kecamatan Laung TuhuP, tiPe A;
4. 4.Kecamatan Sumber Barito, tiPe A;
5. 5.Kecamatan Permata Intan, tiPe A;
6. 6.Kecamatan'l'anah Siang Selatan, tipe A; 7 " Kecamatan Seribu Riam, tiPe A;
7. 8.Kecamatan Barito Tuhup Raya, tipe A; 2 Kesehatan lVlasyarakat se organisasi bersifat fungsional yang mernberikan layanan secara professional.
8. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunvi sebagai berikut :

Pasal 6

Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) memiliki otonomi dalarn pengelolaal keuangan, pengeiolaan barang milik daerah dan bidang kepegawaian serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

9.Kecamatan Sungai A; dan
10.Kecamatan Uut .ri'.g *.t. ;!i sehingga

Pasal 5

t 'irir ir, i::1:. ::ilrl +4 .,'-: i1) Pada Dinas {2} UrrI'D penunjang teknis 0perasional

(3)UPTD pada kerja yang besar dan I"JPTD
(4)Selain UPTD UPTD Dinas di bidang {s} UPTD di aryat t4) berbentr-lk satuan I (6) pada ayat (1) berbentuk bersifat khusus dan Pusat \- 4-t Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dir"rndangkan. Agar setiap orang meflgetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya. Ditetapkan Cahu pada 2$24 BUPATI RAYA, YCISEPI{ Iliundangkan di pada tartggal 18 SEI{RETAR,IS I{ABUPATEN NOUIOR 3 IIIOMOR SIBGISTER PERATURArI KABUPATEIfr ll{URUlYG RAYA, PROVIITSI I(ALIMANTAN TENGAH : O3, 6Ll2O2O 8N vEt{iFl}{A5l I ii.il Pr.TlK PROD'dli F!il i{ I liul D&f RAH r, EA&16?'i irr"iXiliil :;fTDA It..{tr r,tl1.?il, : -: iiti'!;\ FS'Jlr:i':'i KSB BAE.. ??, i,ilil.g,iil-!i.i? jji:ii -eiili,"" 1 \ g r. n { I, lt ;\ il I PENJELASAH ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN IVIURUNG RAYA T{OMOR 3 TATIITN 2A2A TEI{TAT{G PERUBATIAIT ATAS PERAfl'RAH DAERA}I IYOMOR 9 TAIIUH 20T6 TEI{TAITG PEMBENTUKAIq DATT SUSUNAN PERANGI{AT DAERAH ITABUPATEN MURUilG RAYA I. UMUM Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat {21 Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan clan Pengendallan Penataan Perangkat daerah menegaskan bahwa pembinaan Penat-aan Perangkat Daerah Kabupate n/Katadilakukal oleh Gubernur sehagai Wakil Pernerintah Pusat. Sesuai Surat Menteri Dalarn Negeri Nomor A6Al3A2S/OTDA, tanggai 29 Mei 21lg perihal Evaluasi Kelembagaan Perangkat daerah sesuai Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 bahwa Evaluasi Keiembagaan Perangkat daerah dilaklrkan 2 {duai tahun setelah Pemerintah daerah melakukan penataan struktur Perangkat Daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dal/atau prngurangan jumlah Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berkenaan dengan hal tersebut maka untuk semua Urusan Wajib perlu untuk dilakukan evaluasi kembali terkait skoring Variabel Umum dan Variabel Teknis. Dalam rangka meiaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas Pemerintah Provinsi Kalimantal Tengah telah melakukan evaiuasi kelembagaan terhadap Urusan Pemerintahan di Kabupaten Murung Raya yang mana da-lam hasil evaluasi tersebut, terdapat treberapa Perangkat daerah Kabupaten Murung Raya yang mengaiami perubahan Tipelogi. Disamping hal tersetrut diatas, da-iam rangka meningkatkan kinerja layanan Rumah Sakit Daerah, Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisa.si bersifat fungsional yang memberikal layartan secara professional metralui pemtlerian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian, namun sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan dan tata kerja Perangkat Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, dalam melaksanakan otonomi tersebut direktur Rumah Sakit Daerah tetap bertanggung jawab kepada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 3

Cukup Jelas 1 1 -) Angka2

Pasal 5

Ayat {1} CukuP Jeias fiyat {2J CukuP Jelas Ayat i3i Cukup Jelas A-yat (a) Cukup Jelas Ayat (5,| Cukup Jelas Angka 3 Pasal Vqnrr Pasal I1 Cukup.l adaiah bahw'a Rr-rr:rah otonomi daiam pengelolaan hridang kepegawaian. Sakit Daerah kan kegiatan keuangan serta TAHUN 2O2ATAMBAHAN NOMOR 3 .l ) -\ Ayat (6) Yang Sakit 6 eias

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…