Susunan dan Tipelogi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :
a.Sekretariat Lfaerah, tipe B;
b.Inspektorat Daerah, tipe B;
c.$ekretariat DPRD, tipe C;
d.Dinas Daerah terdiri dari :
1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tipe A trenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
2" Satuan Polisi Parnong Praja dan Pemadam Kebakaran, tipe A menyelenggarakan Llrusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertil:an Ltmum serta perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran;
3.Dinas Sosial, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
4- Dinas Pember{ayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Fendudtik clan Keluarga Berencana tipe A menyelenggaratr<an urLlsan pemerintahan bidang Pengendaiian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; S. Dinas Lingkungan Hidup, tipe A menyelenggarakal urusan pemerintahan bidang Lingkungan HiduP; 6" Dinas Kepenductukan dan Pencatatan Sipi1, tipe B menlrelenggarakan urusa,ri pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7.Dinas Pemberrlayaan h4asyarakat dan Desa, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
B. Dinas Koperasi Usaha Kecii dan Menengah, Perindustrian dan Perdangangan tipe A raenyelengga-rakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
q.Dinas Penanaman Moda-l clan PTSP tipe A menyeienggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Perijinan;
10.Dinas Kepemudaan, Ola1rraga dan Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusall pemerintahan biclang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
t 1. Dinas Perpustakaal dan Kears.ipan, tipe A rnenyelenggarakan urusan penrerinl ahan bidang Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
12.Dinas Perhubungan, tipe B menyeienggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
13.Dinas Kesehatan, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintalnan bidang Kesehatan;
14.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, tipe B menyelenggarakan urusarl pemerintahan bidang Transmigrasi dal Tenaga Kerja;
15.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Urnum dan Penataan Ruang;
16.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bid.ang Perumahan, Permukiman, clan Pertalahan;
17.Dinas Ketahanan Pangan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan biidang Ketahanan Pangan;
18.Dinas Pertanian dan Perikanan, tipe A menyelenggarakal urusall pemerintahan bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan; dan
19.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persaldian, T-ipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1.Badan Perencanaal Pernbangunan Daerah, Penelitial dan Pengernbangan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi pengeioiaan penunjang pengeloiaan keuangan dau aset daerah;
3" Badan Pendapatan Daerah, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintaltan fungsi penunjang pendapatan daerah; dan )
4.Badan Kepegaw-aian dan Pengembangax Sumber Daya Manusia, tipe C rrrenyeleltggarakan urusan pemerintahan furrgsi penunjang kepegawaian dan pengembangall Sumirer Daya Manusia.
5.Badan Kesatuan Bangsa cian Politik, tipe A menyelenggarakan urusari Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
f.Kecamatan terdiri dari :
1.Kecan:atan i\t{urung, t-iPe A;
2.Kecamatan Tanah Siang, tiPe A;
3.Kecamatan Laung TuhuP, tiPe A;
4.Kecamatan Sumber Barito, tiPe A;
5.Kecamatan Permata Intan, tiPe A;
6.Kecamatan'l'anah Siang Selatan, tipe A;
7 " Kecamatan Seribu Riam, tiPe A;
8.Kecamatan Barito Tuhup Raya, tipe A;
2 Kesehatan lVlasyarakat se organisasi bersifat fungsional yang mernberikan layanan secara professional.
3.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunvi sebagai berikut :