DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH; BAB III KELURAHAN; BAB IV PEMBENTUKAN UPTD DAN UPTB; BAB V STAF AHLI; BAB VI KEPEGAWAIAN; BAB VII PENDANAAN; BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupat n Murung Raya.

1.Pas 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo esia Tahun 1945; 2 . g-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pem entukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kab paten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kab aten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kab aten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provi si Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indo esia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Nega a Republik Indonesia Nomor 4180); 3 . g - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem entukan Peraturan Perundang-undangan (Lem aran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Norn r 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo esia Tahun 2011 Nomor 5234);
4.Und g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indo esia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nega a Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tel diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Und g Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indo esia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Neg a Republik Indonesia Nomor 5679); P. RATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA Menetapkan :
5.ran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang kat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repu lik Indonesia Nomor 5887) . an Persetujuan Bersama DEWAN P RWAKILAN RAKYAT DAERAH UPATEN MURUNG RAYA dan UPATI MURUNG RAYA MEMUTUSKAN : TURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN NAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUR NGRAYA.

Pasal 1

Dalam Pe aturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabup ten adalah Kabupaten Murung Raya. 2 . tah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten g Raya . 3 . adalah Bupati Murung Raya. 4 . Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya at DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ten Murung Raya.
5.·at Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten g Raya. 6 . ·s Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten gRaya.
7.·at Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya at Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan ilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya. 8 . is Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya t Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan 'lan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya. 9 . torat adalah Inspektorat Kabupaten Murung Raya.
10.Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas aerah Kabupaten Murung Raya. P TURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSU. PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
11.aksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang akan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu.
12.Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah aerah Kabupaten Murung Raya.
13.Unit P laksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operas onal dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu selanj tnya disingkat UPTB.
14.Kecam tan adalah bagian wilayah Kabupaten Murung Raya y ng dipimpin oleh seorang Camat.
15.Kelur an adalah bagian dari wilayah Kecamatan yang dipim ·n oleh seorang Lurah dan merupakan perangkat Kecam tan.
16.Urus pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang enjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilaku an oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Peme · tah Daerah untuk melindungi, melayani, memb rdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
17.at Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan alam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang i kewenangan daerah.

a.Sekretariat Daerah; b . Inspektorat; c . Sekretariat DPRD; d . Dinas;
e.Badan; dan
f.Kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, SUS NAN DAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Susunan dan Tipelogi Pera gkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas : a . Sekretariat Daerah, tip A;

b.Inspektorat, tipe A; C. d. P. RATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA Sekretariat DPRD, tipe Dinas Daerah terdiri d 1. pemerintahan bid
1. 2.Satuan Palisi Pa menyelenggarakan ketertiban umum kebakaran;
2. 3.Dinas Sosial, tipe Sosial; Kebudayaan, tipe A menyelenggarakan urusan g Pendidikan dan Kebudayaan; ong Praja dan Pemadam Kebakaran, tipe A urusan pemerintahan bidang ketentraman dan erta perlindungan masyarakat serta sub urusan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
3. 4.Dinas Pengendali Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pe indungan Anak, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bida g Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Pere puan dan Perlindungan Anak;
4. 5.Dinas Lingkung Hidup, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bid g Lingkungan Hidup;
5. 6.Dinas Kependuduk dan Pencatatan Sipil, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. 7.Dinas Pemberdaya Masyarakat dan Desa, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. 8.Dinas Perindustri , Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Perd gangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 9 . Dinas Penanaman odal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan dan Penanaman Modal;
8. 10.Dinas Pariwisata, urusan pemerintah
9. 11.Dinas Kearsipan d pemerintahan bid
10. 12.Dinas Perhubung bidang Perhubung emuda dan Olahraga, tipe A menyelenggarakan bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; Perpustakaan, tipe A menyelenggarakan urusan g Kearsipan dan Perpustakaan Daerah; , tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan
11. 13.Dinas Kesehatan, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
12. 14.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bid g Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
13. 15.Dinas Pekerjaan U um dan Penataan Ruang, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
14. 16.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Permukiman, dan ertanahan;
15. 17.Dinas Ketahanan Pangan, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bida g Ketahanan Pangan; dan
16. 18.Dinas Pertanian Perikanan, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bi g Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.
17. 19.Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statis ·k dan Persandian. P :RATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSU. PERANGKAT DAERAll KABUPATEN MURUNG RAYA
e.Badan Daerah terdiri d ri:
1. 1.Badan Perencanaa Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, tipe A enyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi penunjang perenc aan, penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, tipe A menyelenggarakan pemerintahan fungsi pengelolaan penunjang keuanga
3. 3.Badan Pendapata Daerah, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan fung i penunjang pendapatan daerah; dan 4 . Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi penunjang kepegawaian.
f.Kecamatan terdiri dari
1. 1.Kecamatan Murun tipe A; 2 . Kecamatan Tanah iang, tipe A; 3 . Kecamatan Laung hup, tipe A;
2. 4.Kecamatan Sumber Barito, tipe A; 5 . Kecamatan Perma Intan, tipe A;
3. 6.Kecamatan Tanah iang Selatan, tipe A;
4. 7.Kecamatan Seribu iam, tipe A;
5. 8.Kecamatan Barito hup Raya, tipe A;
6. 9.Kecamatan Sungai abuat, tipe B; dan
7. 10.Kecamatan Uut Mu ng, tipe B.

(1)Untuk membantu ata melaksanakan sebagian tugas camat dibentuk Kelurahan.
(2)Kelurahan sebagaim a dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala kelurahan yang dis ut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kep da camat.
(3)Pembentukan Kelurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dae

BAB IV

PEM ENTUKAN UPTD DAN UPTB

Pasal 5

(1)Pada Dinas dapat diben UPTD.
(2)UPI'D dibentuk untuk elaksanakan sebagian kegiatan penunjang teknis operasional Dinas. P RATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSU. PERANGKAT DAERAH KABUPATEN Ml/RUNG RAYA
(3)UPTD pada Dinas terdiri ari UPTD kelas A mewadahi beban kerja yang besar dan UPTD kelas B mewad · beban kerja yang kecil.
(4)Selain UPTD sebagaim dimaksud pada ayat (3) terdapat UPTD Dinas di bidang pendidikan dan di idang kesehatan.
(5)UPTD di bidang pendid' sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(6)UPTD di bidang keseha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan it layanan secara profesional.

Pasal 6

Rumah Sakit Daerah seba ·mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) bersifat otonom dan menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 7

Pembentukan UPTD Dinas di eta.pkan dengan Peraturan Bupati dan mengacu pada peraturan perundang-undan an yang berlaku.

(1)Pada Badan dapat diben UPTB.
(2)UPTB dibentuk untuk elaksanakan sebagian kegiatan penunjang teknis operasional Badan.
(3)UPTB pada Badan terdiri ari UPrB kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dan UPTB kelas B ntuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Pasal 9

Pembentukan UPTB sebag ana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk dengan Peraturan Bupati, dengan m ngacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut me genai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Per gkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peratur Bupati. P RATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSU. PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA BABV STAF AHLI

Pasal 11

(1)Bupati dalam melaksana an tugasnya dibantu oleh Staf Ahli.
(2)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepad Bupati, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli Bupati diang at dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(4)Jumlah Staf Ahli Bupati ebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah 3 (tiga) staf ahli.
(5)Untuk membantu pelak anaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati dibantu oleh Subbagian tata usa a yang berada pada bagian umum.
(6)Pengangkatan, tugas da fungsi Staf Ahli Bupati diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Pejabat Aparatur Sipil egara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati s suai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 13

Segala pendanaan untuk p laksanaan kegiatan Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

ENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Perangkat Daerah yang elaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politi , yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana an Rumah Sakit Umum Daerah yang terbentuk sebelum Peraturan Daer ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan p rundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan sub urusan bencana serta Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tat Kerja Rumah Sakit Umum Daerah diundangkan. P. :RATURAN DAERAll TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSU. PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2025