DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Prinsip Pengadaan Jasa Pemborongan dan Konsultan; 3. Penggunaan Dana; 4. Lokasi; 5. Waktu Pelaksanaan; 6. Alokasi Anggaran; 7. Tata Cara Pembayaran; 8. Penanggung Jawab; 9. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi; 10. Penyesuaian Harga; 11. Pendanaan; dan 12. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengendalian persimpangan pada ruas jalan dalam bentuk bundaran sangat penting dibangun dalam rangka akselerasi pembangunan daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, lanclasan dan kepastian hukum pelaksanaan pembangunan persimpangan pada rua$ jaian dalam bentuk bundaran yang dilaksanakan dengan tahun jamak, maka diperlukan pengaturan tentang pembangunan bundaran Perdie M. Yoseph dengan kontrak tahun jamak;
d.bahwa berd.asarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu rnenetapkan Peraturan Daerah tentang pembangunan bunda.ran Perdie h{. Yoseph dengan kontrak tahun jamak;

Mengingat

1.Pasal 18 a_vat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seru-yan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau. Kabupaten Murung Ra-va dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah {Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2*O2 Nomor 18, Tarnhahan Lerntraran Negara Reputrlik Indonesia 4180);
3.Undang-Unclang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun Z003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor a286j;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A# tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara RepuLrlik indon*sia Tahun ?014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah (Lemtraran Negara Republik Inclonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5- Unclang-Undang Nomor 2 Tahun 2A1.7 tentang Jasa Konctruksi {Lembaran Negar* Repuhlik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone*ia Nomor 6018);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2A2O tentang Cipta Kerja (Lemtraran Negara Repu.blik Indone*ia Tahu.n 2AZA Nomor 245, Tambahan l,embaran Negara Republik indonesia Nomar 6573); 7 " Peraturan Femerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan LemLraran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2077 tentang Jasa Konstruksi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AZA Nomor lO7, ?ambahan Lembai'arr Negara Reputrlik Indonesia Nomor 6a9fl;
9.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rak_1zat Nomor 14 Tahun 2OZA tentang StanCar cian Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A2A Nomor a83); Dengan Persetujuan Bersama DEWAI$ PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATTI{ MURUIIG RAYA dan BUPATI II,IURUNG RAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PTRA"URAN DITTRAH TITIITAI{G PEMBANGUI{ATiT EUI'IDARAN PE}IDIE M. YOSEPH DENGAIT KONTRAI{ JAMAK. Menetapkan

BAB I

KPTEilTUA}I UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya"
2.Pemerintah Daerah adalah Kepaia Daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi ker.t enangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Murung Raya.
4.f)eu'an Penvakilan Ralg,at Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Per-ra'akilan Rallyat Daerah yang Lrerkedudukan sebagai unsllr penvelenggara Pemerintahan Daerah.
5.KeBala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan uruaan Femerirrtahan di i:iciang Pekerjaan Umum elan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya.
6.Dina.s aeialah Dinas yang menSrelenggaraka.n urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataen Ruang KaLrupaten lrdurung Ra3,a. 7 " Fenyedia Barang/Jasa adalali Eadan Usaha yang selanjutnya disebut penvedia adalah peiaku usaha _vang menyediakan barang/jasa irerdasarkan kontrak"
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah -yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya.

g.Kegiatan Tahun Jamak adalah Kegiatan yans dianggarkan dan dilaksanal<arr untuk masa lebih dari i {satu} tahun anggaran },-ang pekeijaannya diiakukan melalui kontrak tahun jamak.
1. 10.Penyesuaian Harga adalah sebagainya). pertambahan {volume, jumlah dan

Pasal 2

Pengaturan Fembangunan Bundaran Perdie M. Yoseph dengan Tal:un Jamak dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan anggaran pelaksanaan Pembangunan Bundaran Perdie M. Yoseph yang memerlukan r,r..aktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dan pengalokasian clananrva dibebankan lebih dari 1 (satui tahi:n anggaran.

Pasal 3

Pembangunan bundaran Perd.ie M. Yoseph dengan Tahr-rn Jamak trertujuan untuk menjamin ketersediaan dar"l kepastian anggaran Calam pelaksanaa* pembangunan.

BAB II

PRIIYSIP PEITGADAAII TIASA PEIIfiBCROITGAT$ DAIY KOIIsULTAII

Pasal 4

Dalam pelaksanaan Pembangunan Bundaran Perdie M. Yoseph harus berd,asarkan prinsip:

a.efisien;
b.efektif;
c.transparan;
d.bersaing;
e.tidek diekriminetif; dan
f.ekuntebel. kenaikan

BAB III

PEI{GGUNAAN DAI{A

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan anggaran kegiatan Kontrak Tahun Jamak Fembangllnan Bunelaran Perdie M. Yoseph. BAB TV LOI(ASI

Pasal 6

BAB V WAI(flI PPLAKSAT$AAI{

BAB V

WAI(flI PPLAKSAT$AAI{

Pasal 7

( 1) Pelaksanaan penganggaran Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Bundaran Perdie M. Yoseph dilaksanakan daiam jangka vu,aktu 3 {tiga) Tahun Anggaran yang dimulai dari Tahun Anggaran 2A2l sampai dengan Tatrun Anggaran 2A23. {2) Jangica lvaktu peiaksanaan pekerjaan sehagaimar:a climaksud pada ayat {i) clikecualikan terhadap pembayaran penyesuaian harga pada tahun terakhir penganggaran. i2) Kegiatan ?ahun Jamak Pembangunan Bundaran Ferdie M. Yoseph, menggunakan AFBD sebesar Rp" $7,SOO.OO0.SOO,- {tfger putuh *$ah mtllar tr{mct rf,trr$ Juta mtpia,hj clengan rincian :

a.Kegiat-an Tahun Jam.ak 2*21 dengan jumlah anggar{r"r Rp. 8,2OO.OOO.OOS'- {Dela;pa;rr. miliar durr ratus juta ntpia.h}; b Kegiatan Tahlrn Jamak 2A22 dengan jumlah anggaran Rp" 20,OOQ,OOO"GSCI,- (flt:a puluh rnilior nrpio,hj; dan c" Kegiatan Tahun Jamak 2O23 dengan jr-irnlah anggaran Rp. 9.3OO.OOO.OSO,- (Sembtlan milla;r tiga ra'tr.ts juta ntpio,h\ " EAB VII T#TA CAHA PDBIBAYAITA$ Pasal I {li Pem}:ayaran terhadap hasil Fekerjaan Pernbangurlall Bundaran Percl'e M. Yoseph dilakukan *esuai dengan prestasi pel<erjaan" {3} Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ticlak meiebihi pagu anggaran yang teiah dialokasikan pada tahun ansgaran berjalan. {3} Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat" i1.} tidak dilakukan untuk pr:estasj pekedaan yang belum tercapai" Pekerjaan Pembangunan Bundaran Perdie M. Yoseph dilaksanakan pada ruas jalan Scekarno F{atta. jllr,u ''1r:i,i:r.!il:,jtir, j*

(4)Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilakukan tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII

PEITANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Penanggurng ja.n'al: anggaran Kegiatan Kontrak Tahun Jamak Pembangunarr Bunclaran Ferclie M. Yoseph adalah Kepala Dinas selaku pengguna. anggaran sest-rai d engan ketent uan peratu ran perundang-r-r ndangan "

BAB IX

PEI\IGAWASAN, MONITORISG DAIiI EVALUASI

Pasal 11

{1i Per:rgendalian waktu, biaya per:capaian sasaran fisik, dan tertitr aclministrasi. dalam Fembangunan Bundaran Perdie M. Yoseph dilaksanakan oleh kansultan pengawas.

(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1i meliputi kuantitas clan kualitas Pekerjaan Pembangunarl Bundaran Perdie M. Yoseph. Sagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018