DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020

Nomor: 22
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 303

Lembaga terkait

Ringkasan

PP ini mengatur mengenai pelaksanaan atas beberapa pasal yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2017, yaitu ketentuan antara lain mengenai: tanggung jawab dan kewenangan; jenis, sifat Klasifikasi, Layanan Usaha, perubahan atas Klasifikasi dan Layanan Usaha, dan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi, segmentasi pasar serta kriteria risiko, teknologi, dan biaya; kondisi tertentu untuk penunjukan langsung dan nilai tertentu saat pengadaan langsung; pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam hubungan kerja Jasa Konstruksi; Kontrak Kerja Konstruksi; kewajiban dan pertanggungjawaban Penyedia Jasa atas Kegagalan Bangunan; pemberian ganti kerugian; pembinaan dan pengawasan; pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi; penyelesaian sengketa; dan tata cara pengenaan sanksi administratif. Selain itu dalam rangka memperjelas ketentuan mengenai forum Jasa Konstruksi yang belum diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah ini juga memuat pengaturan mengenai mekanisme partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Masyarakat Jasa Konstruksi melalui forum Jasa Konstruksi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi' Mengingat 1. 2. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OL7 tentang Jasa Konstruksi (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2077 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2OI7 TENTANG JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pernerirrtah rni yang dimaksud dengan:

l.Konstruksi
1. 1.Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
2. 2.Bangunan Konstruksi adalah wujud fisik hasil jasa Konstruksi.
3. 3.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi Konstruksi dan/atau pekerjaan Konstruksi.
4. 4.Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan Konstruksi suatu bangunan.
5. 5.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
6. 6.Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah gabungan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansi Konstruksi.
7. 7.Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
8. 8.Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
9. 9.Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
10. 10.Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi adalah upaya pengelolaan rangkaian kegiatan untuk mewujudkan Bangunan Konstruksi yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, berkualitas dan berkelanjutan. 1 1. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja Konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalarrr penyelenggaraan Jasa Konstruksi. L2. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan danf atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
11. 13.Sertifikat . REPUELIK NDONESIA c
12. 13.Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
13. 14.Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
14. 15.Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja Konstrrrksi.
15. 16.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebutlzin Usaha adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
16. 17.Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan jenis Bangunan Konstruksi, bagian Pekerjaan Konstruksi, bidang keilmuan, dan keahlian terkait.
17. 18.Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok terraga kerja berdasarkan kompetensi kerja.
18. 19.Akreditasi adalah kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk menentukan kelayakan asosiasi.
19. 20.Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
20. 21.Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
21. 22.Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
22. 23.Lisensi adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan proses sertifikasi Jasa Konstruksi.
23. 24.Usaha . . . REPUBLIK INDONESII\
24. 24.Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi adalah kegiatan ekonomi terkait dengan hasil produksi dan distribusi material, peralatan, teknologi, dan tenaga kerja Konstruksi dari hulu hingga hilir untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi.
25. 25.Layanan Usaha adalah suatu lingkup layanan pekerjaan berdasarkan jenis dan sifat usaha Jasa Konstruksi.
26. 26.Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Pekerj aan Konstruksi.
27. 27.Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi.
28. 28.Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan mengikutsertakan pihak ketiga yang bertindak sebagai penasehat.
29. 29.Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan mengikutsertaan pihak ketiga (konsiliator) yang melakukan intervensi secara aktif.
30. 30.Dewan Sengketa adalah perorangan atau tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak, sejak awal pelaksanaan kontrak kerja Konstruksi untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa.
31. 31.Penilai Ahli adalah orang perseorangan, kelompok, atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan.
32. 32.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
33. 33.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
34. 34.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urlisan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 2

REPUBLIK dNDoNEslA

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi

a.tanggung jawab dan kewenangan;
b.struktur usaha dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
c.Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi;
d.pembinaan;
e.penyelenggaraan partisipasi masyarakat; dan
f.tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas:
1. a.meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha Jasa Konstruksi nasional;
2. b.terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa;
3. c.terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan;
4. d.meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja Konstruksi nasional;
5. e.meningkatnya kualitas penggunaan material dan peralatan Konstruksi serta teknologi Konstruksi dalam negeri;
6. f.meningkatnya partisipasi Masyarakat Jasa Konstrrrksi; dan
7. g.tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi. (21 Pengguna (21 Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
8. a.Pemerintah;
9. b.badan usaha; dan
10. c.orang perseorangan dengan tujuan untuk usaha.
(3)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, berkoordinasi dengan menteri teknis atau kepala lembaga terkait.

Pasal 4

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sesuai dengan tanggung jawabnya dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.

Pasal 5

Pelibatan Masyarakat Jasa Konstruksi dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi untuk menjalankan sebagian kewenangannya.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasai 5 terdiri atas:
1. a.registrasi badan usaha Jasa Konstruksi;
2. b.Akreditasi bagi asosiasi badan usaha Jasa Konstruksi dan asosiasi terkait rantai pasok Jasa Konstruksi; c registrasi .
3. c.registrasi pengalaman badan usaha;
4. d.registrasi Penilai Ahli;
5. e.menetapkan Penilai Ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan;
6. f.Akreditasi bagi asosiasi profesi dan proses Lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi;
7. g.registrasi tenaga kerja;
8. h.registrasi pengalaman profesional tenaga kerja serta lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang Konstruksi;
9. i.penyetaraan tenaga kerja asing;
10. j.membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan tugas Sertifikasi Kompetensi Kerja yang belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi/lembaga pendidikan dan pelatihan; dan
11. k.Lisensi lembaga sertifikasi badan usaha. (21 Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 1 (satu) lembaga yang dibentuk oleh Menteri.

Pasal 7

Daiam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat berupa:

a.pemberian dukungan dan pelindungan bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional dalam mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional;
b.pengembangan sistem kemitraan antara Jasa Konstruksi nasional dan internasional; dan
c.pemberian pelindungan hukum bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional dalam mengakses pasar ,Jasa Konstruksi internasional, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

trRESIDEN

Pasal 8

(1)Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub- urusan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
1. a.penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Konstruksi; dan
2. b.penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi. (21 Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah provinsi dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.

Pasal 9

(1)Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada sub-urusan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
1. a.penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
2. b.penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota;
3. c.penerbitan izin usaha nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
4. d.pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.
(2)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupatenlkota dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.
(3)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Isi peraturan

Teks303PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2020