DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengatur mengenai rincian Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan. Rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2016 akan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 .

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Daerah tentangPeraturan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;

1.Pasal 18 ayat (6), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2) dan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang , ' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 2 · " Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah KabupatenMusi Banyuasin Tahuri 2016 Nomor 1); 3
13.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tabun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
14.Peraturan Daerah Kabupatcn Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DE\VAN PERWAKILANRI\KYATDAERAH KABUPATENMUSI BANYUASIN dan BUPATI MUSI BANYUASIN MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATUR~N DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2016.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan realisasi anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan arus kas:
4. d.Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
5. e.Laporan operasional;
6. f.Laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.Catatan atas laporan keuangan
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuanaan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah dan b laporan keuangan APBDesa. 4 Pasa12 Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : c. Pendapatan Rp. 2.640.255.197.404,59 Belanja + Transfer Rp. 2.625.127.073.243,89 Surplus Rp. 15.128.124.160,70 Pembiayaan Penerimaan Rp. 30.399.429.018,77 Pengeluaran Rp. 16.175.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 14.224.429.018,77 SILPA Rp. 29.352.553.179,47 Pasa13 a. b. Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasa12 sebagai berikut :
(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 208.970.486.576,64 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Pendapatan setelah Rp. perubahan 2.849.225.683.981,23
2. b.Realisasi Rp. 2.640.255.197.404,59 Selisih kurang Rp. (208.970.486.576,64)
(2)Selisil; anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.238.309.690.756, 11 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Belanja setelah perubahan
2. b.Realisasi Rp. 2.863.436.764.000,00 Rp. 2.625.127.073.243,89 Sel.sih kurang Rp. (238.309.690.756,11)
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp.29.339.204.179,47 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Defisit setelah perubahan Rp. (14.211.080.018,77)
2. b.Realisasi Rp. 15.128.124.160,70 Selisih lebih Rp. 29.339.204.179,47 5 II
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penenmaan pembiayaan sejumlah Rp. 13.349.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran penerimaan Rp. 30.386.080.018,77 pembiayaan setelah
2. b.Realisasi Rp. 30.399.429.018,77 Selisih lebih Rp. 13.349.000,00
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.O,OOdengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran pengeluaran Rp. 16.175.000.000,00 pembiayaan setelah
2. b.Realisasi Rp. 16.175.000.000,00 Selisih Rp. 0,00
(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 13.349.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pembiayaan neto Rp. 14.211.080.018,77 setelah perubahan
2. b.Realisasi Rp. 14.224.4·29.018,77 Selisih le bih Rp. 13.349.000,00 Pasa14 Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :
3. a.Jumlah aset Rp. Rp. 7.564.834.177.844,69 200.487.233.346,00b. Jumlah kewajiban
4. c.Jumlah ekuitas dana Rp. 7.364.346.944.498,69 Pasa15 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut : 6
5. a.Saldo kas awal per 1 Januari Rp. Tahun 2016
6. b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 30.411.880.468,77
7. c.Arus kas dari aktivitas investasi Rp. 584.253.486.969,24 (585.300.362.808,54)
8. d.Arus kas dari aktivitas pendanaan
9. e.Arus kas dari aktivitas Transitoris
10. f.Saldo kas akhir di BUD dan Kas Rp. di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember Tahun 2016 Rp. 2.000.000,00 Rp. (14.349.220,00) 29.352.655.409,47
11. g.Kas di Bendahara RSUD Rp. Bayung Lincir
12. h.Kas di Bendahara RSUD Sungai Rp. Lilin 283.899.231,00 167.749.358,00
  1. 1.Kas di Bendahara Puskesmas J. Saldo Akhir Kas Rp. 19.076.885,00 Rp. 29.823.380.883,47 Pasa16 Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2016 sebagai beriku t :
13. a.Saldo Anggaran Lebih Awal
14. b.Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Selisih
15. d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
16. e.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 30.397.429.018,77 Rp. 30.397.429.018,77 Rp. 0,00 Rp. 29.352.553.179,47 Rp. 0,00 C. SILPA Rp. 29.352.553.179,47 Pasa17 Laporan operasional sebagaimana dirnaksud pada Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut : 7
17. a.Pendapatan Rp. 3.237.549.686.811,94
18. b.Beban Rp. 2.317.252.983.814,58
19. c.Surplus dari kegiatan ope rasiorial Rp. 920.296.702.997,36
20. d.Defisit dari kegiatan non ope rasional Rp. (1.216.750.831,02)
21. e.Surplus laporan operasional Rp. 919.079.952.166,34 Pasal 8 Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f untuk pericde yang berakhir sarnpai derigan 31 Desernber Tahun 2016 sebagai berikut:
22. a.Ekuitas Awal Rp. 6.624.812.219.386,32
23. b.Surplus LO Rp. 919.079.952.166,34
24. c.Dampak Kumulatif Perubahan Rp. (179.545.227.053,97) Kebijakanj Kesalahan Mendasar
25. d.Ekuitas Akhir Rp. 7.364.346.944.498,69 ?asal9· Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos - pos laporan keuangan.

Pasal 10

. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah mi, terdiri dari :

a.Lampiran I Laporan realisasi anggaran; Lam piran I. 1 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 8 Lampiran 1.2 Lampiran 1.3 Lam piran I.4 Lampiran 1.5 Lampiran 1.6 Lampiran 1.7 Lampiran 1.8 Lam piran 1.9 Lampiran I.10 Lampiran 1.11 Lampiran 1.12
b.Lampiran II c Lampiran III
d.Lampiran IV:
e.Lampiran V f. Lampiran VI
g.Lam piran VII Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, orgarusasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, kegiatan; program danorgarusasi, Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerin tahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Daftar Jumlah Pegawai per golongan per jabatan; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Daftar dana cadangan daerah; Daftar pinjaman daerah Neraca Laporan arus kas Laporan perubahan saldo anggaran lebih Laporan operasional Laporan perubahan ekuitas Catatan atas laporan keuangan 9 PaSed 11 Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
a.Laporan kirierja tercantum dalam Lampiran VIII peraturan daerah ini.
b.Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerahjperusahaan daerah tercantum dalam Lampiran IX peraturan daerah ini.
c.Laporan keuangan APBDesa dalam Larnpiran X peraturan daerah ini.

Pasal 12

Bupati rr.erietapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2016.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. f Ditetapkan di Sekayu pada ta.nggal 29 4.us-tlJS 20}1 BUPATI MUSI BANYUASINr t ~ b:::g:::.-F"n"''I"'r"'n'-m~Z7iA\Ar::LfiE~X~N0 ERDIN Diundangkan di Sekayu pada tanggal z.~ Ac.vS'iu~ 2017 PIt. SEKRE RIS DAERAH KABUPATEN SI BANYUAS1N, LEMBARANDAERAH K.I\BUPATENMUSI BANYUASINTAHUN 2017 NOMOR...'t NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR .:l:-ltf\.~t~A.1wI1 10 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRET ARIA T DAERAH Jalan Kapten A. Rivai No.3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile: (0711) 357483 Kode Pos 30126 E-mail: sumsel@sumselprov.go.id,website : www.sumselprov.go.id Nomor Sifat Lampiran Perihal Palembang.e I Agustus 2017 .4 7S"j /II/20 17 Kepada Yth. Bupati Musi Banyuasin c.q. Sekretaris Daerah diNomor Register (Noreg) Sekayu Memenuhi ketentuan Pasal 243 ayat (1) dan Pasal 245 ayat

(3)ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terhadap Raperda Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah Tahun Anggaran 2016, yang te1ah selesai hasil evaluasinya dengan Keputusan Gubernur Sumatera Se1atan Nomor 518/KPTS/BPKAD/2017 tanggal 15 Agustus 2017, diberikan Nomor Register (Noreg), sebagai berikut: NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN: (2/MUBA/2017) Nomor Register di atas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Peraturan Daerah dimaksud, sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka B Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Demikian disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih. Tembusan :

1.Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI di Jakarta.
2.Gubernur Sumatera Se1atan di Palembang (sebagai laporan). . Pernbinaan 20171noR.-gistcr

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…