Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 9. 10. 11. 12. 13. 14. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Musi Banyuasin. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Jalan adalah seluruh bagian, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel. Jalan Umum adalah jalan yang digunakan bagi lalu lintas umum. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh Instansi, Badan Usaha, perorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Jalan Nasional merupakan jalan alteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan antar Ibukota Kabupaten dalam Provinsi, dan jalan strategis Nasional setra jalan tol. Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan Provinsi dengan Kabupaten/Kota, atau antar Ibukota Kabupaten/Kota, dan jalan strategis Provinsi. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan Kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antara pensil serta menghubungkan antara pemukiman yang berada dalam Kabupaten. Nama jalan adalah kata untuk mempermudah dalam pencarian tempat yang di maksud. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3
15.Fasilitas umum adalah fasilitas yang dibangun dan dikuasai oleh Pemerintah 16.
17. (1) (2) (1)
(2)Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. Dinas Terkait adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN