DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ruang Lingkup Konservasi atau kegiatan Pelestarian terhadap Sumber Daya Air; Penetapan Zona Konservasi Air; Bentuk Konservasi Air di Masing-Masing Zona. Selain itu diatur juga mengenai Penetapan Bentuk, Ukuran, Bahan Bangunan dan Jarak Sumur Resapan Air Hujan; Penetapan Volume atau Isi Sumur Resapan Air Hujan; Pembatasan Kegiatan dan Keharusan Kegiatan pada Masing-Masing Zona Konservasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Area Resapan Air Pada Tempat-Tempat Tertentu. c. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lan untuk melaksanakan Otonomi dan Tugas Pembantuan: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 2. Indonesia Nomor 1821): Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 3. Indonesia Nomor 4412): Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501): 4. . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699), 5. . Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerinta Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang -Undang omor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412): 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225): . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang 8. Irigasi (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226): - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang 9. Perlindungan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 19 85 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294): 2 10. 11. 12. 13. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838), Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara R.I Tahun 1999 Nomor 190 dan tambahan lembaran negara R.I nomor 3910), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5230), Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 6): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN dan BUPATI MUSI BANYUASIN MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA AREA RESAPAN AIR PADA TEMPAT-TEMPAT TERTENTU. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. na 3» h 10. 11. 12. 13. 14. Daerah, adalah Kabupaten Musi Banyuasin. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin . Kepala Daerah, adalah Bupati. Bupati, adalah Bupati Kabupaten Musi Banyuasin. Air, adalah semua Air yang berasal dari Sumber-Sumber Air baik yang terdapat di atas maupun dibawah permukaan tanah termasuk Air Hujan dan tidak termasuk dalam pengertian ini Air yang terdapat di Laut. Sumber Air, adalah wadah air baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan Tanah. Konservasi Air, adalah segala upaya untuk pelestarian dan atau pengawetan Sumber Daya Air, agar Air tetap tersedia dalam jumlah yang cukup secara berkesinambungan dan terjaga kualitasnya. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam air, sehingga kualitas air turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan air tidak befungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Ruang, adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Penataan Ruang, adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang, adalah hasil perencanaan Tata Ruang. Kawasan, adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya. Kawasan Lindung, adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. 6. 7. 8. 9. 4 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Pengelolaan Kawasan Lindung, adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung. Kawasan Resapan Air, adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan Air Hujan sehingga merupakan tempat pengisian Air Bumi (Akuifer) yang berguna sebagai Sumber Air. Daerah Resapan Air adalah Daerah tempat meresapnya Air Hujan kedalam Tanah yang selanjutnya menjadi Air Tanah. Kawasan sekitar Mata Air, adalah kawasan disekeliling Mata Air yang mempunyai manfaat yang penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi Mata Air. Kawasan sekitar Danau/ Waduk, Kolam Retensi dan Embung adalah kawasan tertentu disekeliling Danau/Waduk, Kolam Retensi dan Embung yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi Danau/Waduk, Kolam Retensi dan Embung. Kolam Retensi, adalah kolam yang berfungsi untuk menampung Air Hujan sementara waktu dengan memberikan kesempatan untuk dapat meresap ke dalam Tanah yang operasionalnya dapat dengan pompa atau pintu Air. Embung, adalah Waduk berukuran mikro di lahan pertanian yang dibangun untuk menampung kelebihan Air Hujan di musim hujan. Tata Pengaturan Air, adalah segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan, dan pengawasan atas Air beserta sumber-sumbernya, termasuk Kekayaan Alam bukan Hewani yang terkandung di dalamnya, guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan prikehidupan rakyat. Tata Pengairan, adalah susunan dan letak Sumber-Sumber Air dan atau bangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan teknik pembinaannya disuatu Wilayah Pengairan tertentu. Sumur resapan Air Hujan, adalah sarana untuk penampungan Air Hujan dan meresapkannya ke dalam Tanah. Yang di maksud dengan tempat tertentu adalah Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan. 5

a.mengatur, membina dan mengawasi segenap kegiatan pelestarian/pengawetan Sumber Daya Air agar akibat kegiatan-kegiatan tersebut tidak berpengaruh buruk terhadap keberadaan Sumber Daya Air:
b.melakukan pelestarian terhadap sumber daya Air agar Sumber Daya Air tersebut tetap dapat menghasilkan Air dengan kualitas yang memenuhi syarat untuk dikonsumsi guna memenuhi berbagai kebutuhan Manusia akan Air dalam jumlah yang mencukupi secara berkesinambungan:
c.melakukan penampungan Air Hujan dan meresapkannya ke dalam Tanah, sehingga mengurangi limpahan permukaan yang sangat berlebihan /banjir.

BAB IV

PENETAPAN ZONA KONSERVASI AIR

Pasal 4

Konservasi air pada suatu kawasan, ditetapkan dalam zona-zona Resapan Air sebagai berikut:

a.Zona Konservasi Kawasan Siap Bangun dan Kawasan Terbangun yaitu suatu kawasan yang keberadaannya merupakan rencana Kawasan Hunian Atau Kawasan Industri, Kawasan Perdagangan, Kawasan Pendidikan dan atau jenis kawasan lainnya yang keadaan lahannya sudah dimatangkan atau sedang dipersiapkan pematangannya untuk kegiatan pembangunan. Kawasan Terbangun, merupakan suatu kawasan yang keberadaannya sudah berdiri berbagai bangunan beserta fasilitasnya, b.Zona Konservasi Kawasan Belum Terbangun adalah merupakan suatu kawasan yang keberadaannya masih merupakan lahan terbuka, terdiri dari 6 Lahan Kering atau Tegalan atau pekarangan dan atau Lahan Basah atau Persawahan.

Pasal 5

Penetapan batas masing -masing Zona Konservasi Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan berdasarkan penelitian dan pengukuran secara teknis dilapangan dan atau berdasarkan surat-surat ijin pengelolaan lahan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

a.Untuk Zona Konservasi Air Kawasan Siap Bangun dan Kawasan Terbangun adalah berupa Sumur Resapan Air Hujan, Kolam Penampungan Air Hujan dan Tanaman Pohon /penghijauan:
b.Untuk Zona Konservasi Air Kawasan Belum Siap Bangun adalah berupa Tanaman Pohon/ penghijauan./)

BAB VI

PENETAPAN BENTUK, UKURAN, BAHAN BANGUNAN DAN JARAK SUMUR RESAPAN AIR HUJAN

Pasal 7

Bangunan Sumur Resapan Air Hujan ditetapkan sebagai berikut : a Bentuk dan ukuran adalah :

1.Sumur Resapan Air Hujan berbentuk penampang lingkaran atau segi empat, Ukuran minimum sesi penampang atau garis tengah atau diameter adalah 0,8 meter, Ukuran pipa masuk adalah diameter 12,5 cm: Ukuran pipa pelimpah adalah diameter 12,5 cm: Ukuran kedalaman maksimum untuk sumur resapan tipe I adalah 1,5 meter, Ukuran kedalaman maksimum untuk sumur resapan tipe II adalah 3 3. 4. 5. 6. meter, 7
7.Ukuran kedalaman maksimum untuk sumur resapan tipe Illa, IlIb, HiC, adalah sama dengan muka air tanah dan kedalamam minimum adalah 6 meter. b Lahan bangunan yang digunakan untuk konstruksi sumur resapan air hujan dapat dipilih sebagai berikut : 1. Penutup Sumur yang terdapat beban diatasnya dibuat dari plat beton bertulang tebal minimal 10 cm, campuran IPC: 2 Pasir, 3 Krikil, sedang bagi penutup yang tanpa beban diatasnya dapat dibuat dari plat beton tanpa tulang, berbentuk cubang dengan campuran IPC: 2 Pasir, 3 Krikil, tebal plat 10 cm, Dinding Sumur bagian atas untuk semua tipe kecuali tipe I, dapat terbuat dari pasangan batu merah, atau batako, campuran spesi (luluh) IPC: 5 Pasir, tebal "2 bata ( — 15 cm) tanpa diplester, atau terbuat dari pipa beton tidak bertulang (buis beton) tebal 10 cm Campuran IPC: 3 Pasir, 4 Krikil. Untuk sumur tipe I, boleh tanpa dinding penguatan atau tanpa pasangan, antara batu isian dan dinding Tanah diberi lapisan ijuk, Dinding Sumur bagian bawah bagi Sumur tipe II, terbuat dari pasangan batu bata/ batu merah dan diberikan lobang-lobang sebanyak mungkin, antara dinding bata dan Tanah dipasang ijuk. Sedang bagi Sumur tipe I dan Sumur tipe Illa dan IlIb, tanpa dinding penguat dengan catatan antara batu isian dengan dinding Tanah diberi lapisan ijuk: 2. 3. . Bagi Sumur tipe Illc terbuat dari bahan beton bertulang, dan padanya 4. dibuat lobang-lobang berdiameter 2 s/d 3 cm berjarak 20 cm dan antara dinding dengan Tanah diberi lapisan ijuk: Bahan isian Sumur, terbuat dari batu kali kosongan ukuran 20 cm seragam atau potongan batu merah ukuran 44 batu. 5. c Jarak minimum Sumur Resapan Air Hujan terhadap bangunan, adalah : 1. 2. Jarak minimum ke tangki septik adalah 2 meter: Jarak minimum ke resapan tanki septik, cubluk, saluran air limbah, pembuangan sampah adalah 5 meter: Jarak minimum ke Sumur Resapan Air Hujan lainnya atau ke Sumur Air Bersih adalah 2 meter. 3. 8

BAB VII

PENETAPAN VOLUME ATAU ISI SUMUR RESAPAN AIR HUJAN

Pasal 8

Cara menentukan volume efektif atau isi Sumur Resapan Air Hujan ditetapkan sebagai berikut : a Bagi Lahan/Persil yang keseluruhannya terbangun atau diperkeras adalah luas Lahan/Persil dikalikan tinggi curah hujan maksimum (0,10 cm), b Bagi Lahan yang terbuka dan tanpa perkerasan adalah luas lahan dikalikan tinggi curah hujan maksimum yang ditentukan rata-rata 0,10 cm, dikalikan 90 persen, c Jumlah Sumur Resapan Air Hujan tergantung dari pada garis tengah/diameter dan kedalaman efektif Sumur yang bersangkutan, serta tergantung dari pada tipe Sumur Resapan yang dikehendaki: d Apabila Sumur Resapan diisi bahan isian batu kali atau potongan batu bata, maka volume tampungan Sumur Resapan yang diperhitungkan tidak termasuk volume batuan pengisi tersebut: e Volume Sumur Resapan yang tidak berdasarkan standar, harus diperhitungkan tersendiri atas dasar data yang menunjang: f Jumlah Sumur Resapan Air Hujan pada suatu lahan pekarangan/persil ditentukan berdasarkan Curah Hujan maksimum, Permeabilitas Tanah dan luas bidang Tadah/ Lahan.

a.Mengalirkan Air Limbah Rumah Tangga dan atau Air Limbah Industri, baik yang sudah diproses melalui IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), 9 maupun yang belum terproses lewat IPAL kedalam sumur resapan air hujan, b. Mengumpulkan, menyimpan bahan-bahan yang membahayakan air di dekat sumur resapan air hujan.

BAB VIII

PEMBATASAN KEGIATAN DAN KEHARUSAN KEGIATAN PADA MASING-MASING ZONA KONSERVASI

Pasal 10

Kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan pada kawasan belum siap bangun adalah :

a.Merubah Lahan yang diperuntukkan untuk penghijauan/Hutan,
b.Pembabatan Tanaman secara intensif:
c.Mengalirkan Air Limbah atau bahan-bahan yang membahayakan Air ke Perairan di atas Tanah atau Air Bawah Tanah.

Pasal 11

Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan pada Kawasan Siap Bangun dan Kawasan Terbangun, khususnya berkaitan dengan Sumur Resapan Air Hujan adalah :

a.Membuat bak pengendapan lumpur untuk media endapan Sebelum Air Hujan dimasukkan ke Sumur Resapan: b. Mengadakan pemeriksaan setiap & bulan sekali untuk menjamin kontinuitas operasionalnya Sumur Resapan meliputi, aliran masuk, bak kontrol dan kondisi sumur resapan.

Pasal 12

Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan pada kawasan belum siap bangun, adalah : a Memelihara Tanaman-Tanaman yang sudah tumbuh: b Meremajakan Pohon pada pematang lahan-lahan yang tanamannya sudah tua dan mati, c Membuat terasering, bagi lahan yang kemiringannya tajam atau kemiringannya diatas 15 derajat. 10

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

(1)Setiap Orang atau Badan, berhak mendapatkan asistensi dalam Konservasi Air, (2d) Upaya Konservasi Air, dilakukan sesuai dengan Adat Istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat:
(3)Setiap Orang atau Badan, berkewajiban ikut serta dalam Konservasi Air.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

(1)Barang siapa melanggar atau melalaikan Konservasi Air ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar biaya untuk mewujudkan Konservasi Air di lahan/persil yang menjadi tanggung jawabnya,
(2)Perhitungan besar biaya yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh konsultan independen yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atau instansi yang diberi wewenang, dengan pihak penanggung jawab atau pemilik atau penguasa lahan/persil. KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 Terhadap kegiatan Konservasi Air yang sudah dilaksanakan pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dimana kualitas dan kuantitasnya memenuhi syarat, dianggap sudah memenuhi Peraturan Daerah ini . 11

Pasal 16

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan . Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin . Ditetapkan di Sekayu Pada tanggal 10 Dermbx 2014 BUPATI MUSI ai PA na Da N | NEPAHRI'AZ Diundangkan di Sekayu Pada tanggal io Derember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN Musii ASIN 'GOKAN mad LEMBARAN AERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2014 NOMOR # NOMOR REGISTER : 3/MUBA/2014 12

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…