DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman Daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ini dipergunakan untuk pembangunan Jembatan dan Ruas Jalan Kabupaten.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa daIam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat perlu meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan melaIui pembangunan Jembatan dan Ruas JaIan maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pmjaman daerah sebagai aItematif pembiayaan pembangunan daerah;
b.bahwa mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan perlu melakukan Pinjaman Daerah kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank;
c.bahwa untuk mendapatkan Pinjaman Daerah diperlukan adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai amapat Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
d.bahwa untuk mengelola pinjaman daerah secara efektif, efisien dan akuntabel, serta untuk memenuhi salah satu persyaratan pinjaman dari PT Sarana Multi lnfrastruktur (Persero) perlu adanya Peraturan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219). Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENMUSI BANYUASIN dan BUPATIMUSI BANYUASIN Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAHTENTANGPINJAMANDAERAH. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3.Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5.Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur yang selanjutnya disingkat PT SMI adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008, yang dalam hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.08/2016 tentang Pemberian Jaminan Kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO)PT. 8arana Multi Infrastruktur, mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk menyediakan pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur daerah dalam bentuk pinjaman.
6.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bemilai uangdari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
7.Pinjaman Jangka Menengah adalah merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari I (satu) tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya hams dilunasi dalam kurun waktu tidak melebihi sisa masa jabatan Bupati yang bersangkutan.
8.PeIjanjian Pinjaman Pembiayaan Infrastruktur Daerah yang selanjutnya disebut PeIjanjian Pinjaman Pembiayaan adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara PT 8MI dan Pemerintahan Daerah.
9.Biaya pinjaman adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh Daerah kepada PT 8MI sebagai biaya administrasi pemberian dan penyediaan pinjaman. 10.Jembatan dan Ruas Jalan adalah jembatan dan ruas jalan yang terletak di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang akan dibangun dan/atau ditingkatkan kapasitasnya dengan sumber pendanaannya menggunakan Pinjaman Daerah.
11.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja. Negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening milik Daerah.

Pasal 2

Pinjaman Daerah ini dipergunakan untuk pembangunan Jembatan dan Ruas Jalan Kabupaten.

Pasal 3

(1)Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten untuk melakukan Pinjaman Daerah dalam rangka pembangunan Jembatan dan Ruas Jalan Kabupaten.
(2)Tujuan Pinjaman Daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan Daerah dalam rangka pembangunan Jembatan dan Ruas Jalan Kabupaten.
(3)Pembangunan Jembatan dan Ruas Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2)meliputi:
1. a.Peningkatan jalan Tebing Bulang - KM 11 dengan Jirak (Jirak - Talang Mandung dan Jirak - Layan - Bangkit Jaya) - Jembatan Gantung - Talang Simpang - Sp. Rukun Rahayu - Mekar Jaya Kecamatan sepanjang 59,95 KM (lima puluh Sembilan koma sembilan puluh lima kilo meter);
2. b.Pelebaran dan Peningkatan jalan Sukarami - Sp. Sari - Tanah Abang - Saud - Sp. Selabu - Dawas - Berlian Makmur (C2) - Jalan Negara sepanjang 70,56 KM (tujuh puluh koma lima puluh enam kilo meter);
3. c.Pembangunan jalan dari Jembatan Lalan (PIl) menuju Desa MekaIjadi (B.2) - Sp. Jalan Negara sepanjang 46,77 KM (empat puluh enam koma tujuh puluh tujuh kilo meter); dan
4. d.Pembangunan 2 (dua) unit jembatan yang melalui Desa Mendis menuju Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir sepanjang 120 M (seratus dua puluh meter). BABII JUMLAHDANSUMBERPINJAMAN Pasal 4
(1)Jumlah Pinjaman Daerah paling banyak sebesar Rp 450.000.000.000,00- (Empat ratus lima puluh miliar rupiah).
(2)Jumlah Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten, yang diwakili oleh Bupati dengan PT SMI sesuai PeIjanjian Pinjaman Pembiayaan berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari.

Pasal 5

Sumber Pinjaman Daerah berasal dari PT SM!. BABIII JANGKAWAKTUDANBUNGAPINJAMAN Pasal 6

(1)Jangka waktu Pinjaman Daerah ditetapkan selama 4 (empat) tahun dimulai sejak tanggal penarikan pertama termasuk masa tenggang (grace period) selama 12 (dua belas) bulan atau sampai dengan akhir masa jabatan Bupati, mana yang lebih dahulu.
(2)Jangka waktu Pinjaman Daerah berikut masa tenggang (grace period) dapat diubah berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten, yang diwakili oleh Bupati dengan PT 8MI dan dituangkan dalam perubahan PeIjanjian Pinjaman Pembiayaan.
(3)Apabila jangka waktu pinjaman berikut perpanjangannya (jika ada) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan masih terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten harus memenuhi seluruh kewajibannya kepada PT 8MI sebagaimana diatur dalam PeIjanjian Pinjaman Pembiayaan.
(4)Besarnya tingkat suku bunga Pinjaman Daerah adalah sebesar 8urat Berharga Negara dengan tenor setara ditambah 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima perseratus) atau tingkat suku bunga lainnya sebagaimana ditentukan dalam PeIjanjian Pinjaman Pembiayaan berikut perubahan-perubahannya. BABIV PENARIKANPINJAMAN

Pasal 7

Penarikan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan PeIjanjian Pinjaman Pembiayaan antara Pemerintah Kabupaten dengan PT 8M!. BABV KEWAJIBANPEMBAYARANPINJAMAN PasalS

(1)Pemerlntah Kabupaten wajib melakukan pembayaran kembali Pinjaman Daerah sesuai ketentuan PeIjanjian Pinjaman Pembiayaan antara Pemerintah Kabupaten dengan PT 8M!.
(2)Kewajiban pernbayaran kernbali pinjaman sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) rneliputi:
1. a.pokok pinjaman;
2. b.bunga pinjaman;
3. c.denda;dan/atau
4. d.biaya lainnya.

Pasal 9

Pernbayaran kernbali pinjaman sebagairnana dimaksud dalam Pasal 8 wajib dianggarkan dalam APBD dan/atau APBD Perubahannya selama rnasa atau jangka waktu pinjaman.

Pasal 10

(1)Dalam hal Pernerintah Kabupaten tidak rnernenuhi kewajiban pernbayaran kernbali pinjaman dan/atau rnelakukan cidera janji atau gagal bayar (wanprestast) terhadap PeIjanjian Pinjaman Pernbiayaan, pernbayaran kewajiban pinjaman diperhitungkan dengan pernotongan DAUdan/ atau DBH dari penerimaan Negara yang rnenjadi Hak Pernerintah Kabupaten.
(2)Pelaksanaan pernbayaran akibat cidera janji atau gagal bayar sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABVI PENGELOLAANPINJAMANDAERAH Pasalll
(1)Pernerintah Kabupaten wajib rnenyelenggarakan dan rnernbuat pertanggungjawaban atas pengelolaan Pinjaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksana pengelolaan Pinjaman Daerah ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. BABVII PENATAU8AHAANDANPELAPORAN Pasal 12
(1)8emua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai dengan 8tandar Akuntansi Pemerintah.
(2)Keterangan tentang semua Pinjaman Daerah dituangkan dalam lampiran dari dokumen APBD.
(3)Bupati menyampaikan laporan kepada DPRD dengan Tembusan kepada Menteri Keuangan tentang Realisasi Pinjaman Daerah dan Penggunaan Dana. BABVIII KETENTUANLAIN-LAiN Pasal 13
(1)8yarat-syarat dan ketentuan terkait pelaksanaan Pinjaman Daerah dan pembayaran kembali berpedoman pada PeIjanjian Pinjaman Pembiayaan antara Pemerintah Kabupaten dan PT 8MI berikut perubahan-perubahannya.
(2)PeIjanjian Pinjaman Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten, yang diwakili oleh Bupati dengan PT 8MI dan perubahan dimaksud dibaca dan dikonstruksikan sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan PeIjanjian Pinjaman Pembiayaan.
(3)8yarat-syarat dan ketentuan terkait pelaksanaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pinjaman Daerah dan peraturan pelaksana lainnya.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaI diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Ditetapkan di Sekayu j Pada tanggaI 23 Januari :J18 BUPATI MUSI BANYUASIN/'j . H. DODI REZA ALEX NOERDIN Diundangkan di Sekayu pada tanggaI 2.3 Januari 2018 d SEKRET RIS DAERAH I tr KABUB TEN MUSI BANYUASIN, . H. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASINTAHUN 2018 NOMOR i NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN: (I/MUBA/2018) PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENMUSIBANYUASIN NOMOR l TAHUN2018 TENTANG PINJAMANDAERAH

1.UMUM Pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jembatan adalah sebagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada rakyatnya sebagai unsur pembangunan Kabupaten. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakatnya sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten berupaya meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur melalui peningkatan kapasitas jalan dan jembatan sebagai satu solusi meningkatkan aksesibilitas yang dalam pelaksanaannya menemui kendala dalam keterbatasan anggaran. Untuk mengatasi permasalahan dalam keterbatasan anggaran tersebut, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Kabupaten akan melakukan Pinjaman Daerah kepada Perseroan Terbatas Sarana Multi Infrastruktur yang wajib mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukupjelas Pasal 2 Cukupjelas Pasal 3 Cukupjelas

Pasal 4

Cukupjelas Pasal 5 PT 8Ml didirikan tahun 2009 menjalankan misi khususnya menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. PT 8MI adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. 8ebagai Lembaga K(luangan Non-Bank, kegiatan pembiayaan merupakan salah satu aktivitas inti Perseroan. 8eiring dengan beIjalannya waktu dan melihat kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah, PT 8MI diberikan mandat oleh Pemerintah untuk memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal pembiayaan proyek Infrastruktur. Baik untuk membiayai infrastruktur yang bersifat pelayanan publik yang tidak menghasiIkan penerimaan ke APBD (non-revenue generating project), maupun proyek Infrastruktur yang menghasilkan penerimaan kepada APBD (revenue generating project), sepanjang keduanya memiliki manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat. Berdasarkan data Bappenas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)tahun 2015-2019, kebutuhan pendanaan infrastruktur Indonesia hingga 2019 mencapai Rp5.519 triliun yang 10% dari kebutuhan tersebut didanai. melalui APBD. Mengingat sebagian daerah memiliki kapasitas fiskal APBDcukup terbatas, maka Pinjaman Daerah merupakan altematif instrumen pendanaan yang dapat digunakan oleh Pemda untuk membiayai pembangunan dan menutup defisit APBD,pengeluaran pembiayaan; danJatau kekurangan arus kas dalam rangka belanja modal daerah serta untuk percepatan pencapaian target Program Pembangunan Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 8elain kegiatan pembiayaan untuk Pinjaman Daerah, PT 8MIjuga sangat terbuka untuk bersinergi dengan Pemda untuk percepatan pembangunan infrastruktur daerah melalui pilar bisnis lainnya, yaitu pendampingan untuk penyiapan proyek- proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)dan pemberian jasa konsultasi (advisory). Pasal 6 Ayat (1) Yang dimaksud dengan masa tenggang (grace period) adalah kelonggaran waktu dalam pembayaran kembali angsuran pinjaman pokok dan/atau bunga yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten dengan PT 8M!. Ayat (2) Cukupjelas Ayat (3) Cukupjelas Ayat (4) Cukupjelas Pasal 7 Cukupjelas Pasal 8 Ayat (1) Cukupjelas Ayat (2)

a.Pokok pinjaman adalah jumlah keseluruhan dana;
b.Bunga pinjaman adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten atas dana yang diterima;
c.Biaya lainnya/biaya provisi adalah biaya administrasi yang dibebankan di awal karena disetujuinya pinjaman termasuk biaya yang dikeluarkan untuk konsultan dan notaris dalam pengesahan kontrak perjanjian;
d.Biaya denda atau sanksi keterlambatan pembayaran adalah biaya yang dikenakan akibat adanya keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman setelah melewati tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam kontrak perjanjian.

Pasal 9

Cukupjelas Pasall0 Cukupjelas

Pasal 11

Cukupjelas

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…