DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai subjek dan objek zakat; organisasi pengelola zakat; pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan; pembinaan dan pengawasan; peran serta masyarakat; larangan; serta ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa menunaikan zakat termasuk daIam rukun Islam yang wajib dilakukan oleh umat Islam yang mampu guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dapat dilakukan melalui pengelolaan zakat secara profesional, proporsional dan akuntabel;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada para Muzaki, Mustahik, dan Ami! Zakat diperlukan pengaturan ten tang zakat, infak, dan sedekah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diu bah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelo1aan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMUSI BANYUASIN dan BUPATI MUSI BANYUASIN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan:

a.meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam penge10laan Zakat;
b.meningkatkan manfaat Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
c.meningkatkan hasil guna dan daya guna serta pelayanan bagi masyarakat yang menunaikan Zakat, Infak, dan Sedekah. BABII SUBJEK DANOBJEK ZAKAT Pasal 4

(1)Subjek Zakat sebagai berikut:
1. a.Pejabat Negara dan Pejabat Daerah yang beragama Islam;
2. b.setiap Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam dan mampu;
3. c.karyawan Badan Usaha Milik Daerah beragama Islam yang mampu;
4. d.badan usaha milik orang Islam yang berkedudukan di Kabupaten;
5. e.setiap warga beragama Islam yang mampu.
(2)Objek Zakat adalah Zakat maal dan Zakat fitrah. 4
(3)Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.emas, perak, dan logam mulia lainnya;
2. b.uang dan surat berharga lainnya;
3. c.perniagaan;
4. d.pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
5. e.peternakan dan perikanan:
6. f.pertambangan; pendapatan/profesi dan jasa; dan rikaz.i.
7. g.perindustrian; h.
(4)Zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.makanan produk seperti beras; dan
2. b.uang setara harga makanan pokok.
(5)Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan harta yang dimiliki oleh Muzaki perseorangan atau badan usaha.
(6)Zakat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h meliputi pendapatan/profesi danjasa dari:
1. a.PNS;
2. b.Swasta;
3. c.Advokat;
4. d.Dokter;
5. e.Notaris; dan lainnya.
(7)Syarat dan tata cara penghitungan Zakat maal dan Zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan Zakat maal dan Zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

ORGANISASIPENGELOLAZAKAT

Pasal 5

(1)Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah pada tingkat Kabupaten dibentuk BAZNASKabupaten. 5
(2)BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Zakat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
(3)Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS Kabupaten, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS Kabupaten setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 6

BAZNASKabupaten merupakan lembaga pemerintah yang bersifat non struktural yang bertanggung jawab kepada BAZNASProvinsi dan Bupati.

Pasal 7

BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga melakukan tugas Pengelolaan Zakat, lnfak, Kabupaten.

Pasal 8

yang berwenang dan Sedekah di Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNASKabupaten menyelenggarakan fungsi:

a.perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah;
b.pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah;
c.pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah; dan
d.pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah. 6 Pasal 9

(1)Da!am melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNASKabupaten dapat membentuk UPZ pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Mi!ik Daerah, perusahaan swasta, dan UPZ di tingkat Kecamatan, Kelurahan atau nama lainnya di wilayah Pemerintah Kabupaten.
(2)Badan Amil Zakat Kecamatan ditiadakan dan diu bah menjadi UPZ Kecamatan.
(3)UPZ Kecamatan memberikan data Mustahik 1 (satu) ka!i per tahun ke BAZNASKabupaten untuk diberikan santunan zakat.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata keIja BAZNASKabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud da!am Pasal 9 ayat (1) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah dan Hak Ami!.
(2)Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS Kabupaten dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 11

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 10 di!aksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa! 12

(1)Pembiayaan BAZNASKabupaten yang menggunakan Hak Ami! sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 10 ayat (l) diatur dengan Peraturan Bupati.
(2)Pelaporan penggunaan Hak Ami! di!aksanakan seSUaI dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 7

Pasal 13

(1)BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur plmpman dan pelaksana.
(2)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
(3)Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
(4)Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten dan melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pasal 14

(1)Pengurus BAZNAS Kabupaten bekeIja secara kolektif dan merupakan penanggungjawab tertinggi BAZNASKabupaten.
(2)Pengurus BAZNASKabupaten bekeIja penuh waktu dan tidak merangkap jabatan.
(3)Pengurus BAZNAS Kabupaten berhak atas honorarium dan tunjangan setiap bulan yang besarannya ditetapkan dengan Peraturan BAZNAS.

Pasal 15

Pengurus BAZNAS Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 16

Untuk dapat diangkat sebagai pengurus BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.warga negara Indonesia;
b.beragama Islam;
c.bertakwa kepada Allah SWT; 8
d.berakhlak mulia;
e.berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
f.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan;
g.tidak menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat pemyataan diatas materai;
h.memiliki kompetensi dibidang pengelolaan Zakat; dan I. tidak pemah dihukum karena melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…